Presiden Ingin Reformasi sampai g ke Birokrasi

PRESIDEN Joko Widodo menginginkan reformasi birokrasi yang digulirkan pemerintah menembus jantung birokrasi sehingga dapat cepat melayani masyarakat.

"Sekarang sudah jalan, tapi kebanyakan hanya di kulit. Yang diinginkan Presiden ialah reformasi birokrasi yang sampai ke jantungnya," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo seusai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Ia menyebutkan reformasi birokrasi bukanlah pemangkasan jumlah ASN, melainkan  perampingan atau pemendekan jalur sehingga pelayanan menjadi lebih cepat.

"Ini tidak mengurangi penghasilan pegawai negeri yang Rp4 juta itu, tapi tugas-tugas fungsional, apakah kepala desa, camat, dirjen, direktur, kasubdit, dan lainnya memperpendek jalur layanan sehingga masalah perizinan dan bisa cepat melayani," jelas Thahjo.

Tjahjo menjelaskan bahwa dirinya dipanggil Presiden Jokowi karena ada tambahan arahan terkait dengan visi dan misi presiden-wapres dan skala prioritas dalam reformasi birokrasi.

"Intinya perbaikan rekrutmen CPNS yang sekarang dalam proses. Kedua, membangun manajemen kinerjanya. Yang ketiga, penataan birokrasi organisasi pemerintah yang harus semakin ramping, simpel, sehingga melayani masyarakat dan tahapan-tahapan perizinan, baik di pusat maupun daerah yang semakin pendek,'' imbuh mantan Mendagri itu.

MI/Mohamamd Irfan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo.

Tjahjo juga menyebutkan bahwa Presiden memberi arahan terkait dengan reformasi regulasi birokrasi dan harmonisasi birokrasi antara pusat dan daerah dengan membangun inovasi, menerapkan teknologi informasi, transformasi digital, reformasi struktural, dan pengawasan yang efisien dan efektif.

"Kesimpulannya harus membangun hubungan tata kelola pemerintah yang semakin efektif dan efisien, mempercepat reformasi birokrasi di semua bidang," imbuhnya.

Ia menyebutkan, dalam konteks reformasi birokrasi, Kemenpan-Rebiro sebagai koordinator terpadu dengan Kemendagri karena menyangkut pemerintah daerah, dengan Kemenko Polhukam terkait dengan aspek stabilitasnya, juga dengan Kantor Staf Presiden pada hal-hal khusus.

Miliki irjen

Masih soal pemangkasan birokrasi, Staf Khusus Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga menyatakan Kementerian BUMN akan memiliki seorang inspektur jenderal (irjen). Hal itu diungkapkannya ketika menjawab mengenai jumlah pejabat eselon I kementerian sesudah adanya pemangkasan.

"Sesmen masih ada. Jadi eselon I-nya ada 4, bisa juga 5, nanti kita lihat. Ada jabatan yang selama ini belum pernah diisi selama menteri sebelumnya," ujar Arya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir melakukan pemangkasan jumlah pejabat eselon I di Kementerian BUMN dari 7 posisi deputi menjadi 3 posisi. Namun, dengan adanya irjen dan sekretaris kementerian, jumlah pos di eselon I amat mungkin akan bertambah menjadi 5 posisi.

Arya menambahkan, posisi irjen akan membantu kementerian untuk melakukan pengawasan internal.

Sementara itu, 6 dari 7 deputi eselon I telah menerima surat keputusan (SK) dari Menteri BUMN. Satu deputi yang belum mendapat SK ialah Aloysius Kik Ro yang menjabat sebagai deputi bidang restrukturisasi dan pengembangan usaha. (P-1)