Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI II DPR RI menyatakan dukungannya terhadap recana pemerintah untuk memangkas birokrasi dengan menghilangkan sejumlah jabatan eselon III dan IV.
Namun, anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menegaskan, pihaknya membutuhkan konsep yang jelas dari pemerintah agar tidak membingungkan masyarakat.
"Dukung pelaksanaan reformasi birokrasi. Tapi mesti dijelaskan grand design reformasi birokrasi dulu. Bahwa konsekuensinya ada pemangkasan eselon mesti dilihat per unit kerja," kata Mardani saat dihubungi, Sabtu (30/11).
Menurutnya pemangkasan eselon sendiri tidak bisa disama-ratakan di semua Kementerian/Lembaga karena beberapa bidang harus dikerjakan dengan sumber daya manusia.
Baca juga : ASN di Bagian Keuangan tidak Kena Pemangkasan Eselon
"Mesti dilaksanakan secara menyeluruh. Ada yang tidak bisa digantikan dengan robot. Tapi unit pendaftaran dan pelayanan dokumen bisa diberikan," ujarnya.
Beberapa jabatan eselon III dan IV yang tidak bisa serta-merta dihapuskan, menurut Mardani, ialah jabatan yang berkaitan dengan kepala kantor atay berhubungan dengan pengelolaan keuangan lembaga.
Meski demikian, jabatan fungsional dinilai akan lebih baik dibandingkan dengan jabatan struktural. Karena jabatan fungsional akan berbasis pada skill dan profesional.
"Jika dijalankan reformasi birokrasi secara utuh akan dijelaskan bahwa fungsional justru lebih baik dibandingkan struktural. Mestinya fungsional yang berbasis skill dan profesional lebih banyak dan lebih diminati dibandingkan jabatan struktural," tandasnya. (OL-7)
Pengalaman para relawan di lapangan kebencanaan menunjukkan bahwa penanganan bencana banjir Sumatra kali ini kembali memperlihatkan satu masalah mendasar.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menegaskan reformasi birokrasi harus menghadirkan perubahan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
PAKAR manajemen dan ekonom senior Prof. Rhenald Kasali menegaskan kepemimpinan yang tegas menjadi faktor krusial dalam menyelesaikan kompleksitas perizinan investasi di Indonesia.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membongkar praktik mafia di tubuh pemerintahan yang selama ini memanfaatkan sistem birokrasi untuk kepentingan pribadi.
ARAH pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai semakin tak jelas dan tampak serampangan. Penambahan kursi wakil menteri (wamen) di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
Dia menekankan bukan ingin mencampuri pekerjaan kementerian-kementerian, namun sebagai Kepala Pemerintahan ia ingin membantu segala sumbatan dan kesulitan pemerintahan.
KEPALA Pusdatin Kemensos Agus Zainal Arifin mengatakan pihaknya tidak menemukan adanya pejabat eselon I dan II dari Kementerian PPN/Bappenas yang terindikasi menerima bansos.
PARA pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Cianjur, Jawa Barat, kabarnya berangkat ke Yogyakarta. Informasinya, mereka akan melakukan studi tiru berkaitan dengan lembaga Korpri
KEPALA Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Kuntoro Boga Andri menuturkan lelang jabatan Eselon I dan II ramai peminat dari luar lingkup kementerian.
Helldy Agustian mengimbau kepada para pejabat yang dilantik untuk keluar dari zona nyaman atau comfort zone, yakni dengan menjadi individu yang responsif, dinamis, dan berdaya saing global.
Satu bulan lagi (1 November 2023), Janedjri memasuki masa pensiun. Tapi, Sekjen MPR definitif belum terpilih."
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved