Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KOMISI II DPR RI menyatakan dukungannya terhadap recana pemerintah untuk memangkas birokrasi dengan menghilangkan sejumlah jabatan eselon III dan IV.
Namun, anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menegaskan, pihaknya membutuhkan konsep yang jelas dari pemerintah agar tidak membingungkan masyarakat.
"Dukung pelaksanaan reformasi birokrasi. Tapi mesti dijelaskan grand design reformasi birokrasi dulu. Bahwa konsekuensinya ada pemangkasan eselon mesti dilihat per unit kerja," kata Mardani saat dihubungi, Sabtu (30/11).
Menurutnya pemangkasan eselon sendiri tidak bisa disama-ratakan di semua Kementerian/Lembaga karena beberapa bidang harus dikerjakan dengan sumber daya manusia.
Baca juga : ASN di Bagian Keuangan tidak Kena Pemangkasan Eselon
"Mesti dilaksanakan secara menyeluruh. Ada yang tidak bisa digantikan dengan robot. Tapi unit pendaftaran dan pelayanan dokumen bisa diberikan," ujarnya.
Beberapa jabatan eselon III dan IV yang tidak bisa serta-merta dihapuskan, menurut Mardani, ialah jabatan yang berkaitan dengan kepala kantor atay berhubungan dengan pengelolaan keuangan lembaga.
Meski demikian, jabatan fungsional dinilai akan lebih baik dibandingkan dengan jabatan struktural. Karena jabatan fungsional akan berbasis pada skill dan profesional.
"Jika dijalankan reformasi birokrasi secara utuh akan dijelaskan bahwa fungsional justru lebih baik dibandingkan struktural. Mestinya fungsional yang berbasis skill dan profesional lebih banyak dan lebih diminati dibandingkan jabatan struktural," tandasnya. (OL-7)
Yogi Firmansyah, merupakan aparatur sipil negara di Kementerian Keuangan dan sedang Kuliah S2 di Magister Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia.
REVISI Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dianggap berpotensi mengancam masa depan birokrasi di Indonesia
GUBERNUR Sumsel mengaku sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk mempersingkat birokrasi dan menghapus birokrasi yang bertele-tele.
PRESIDEN Prabowo Subianto diminta untu menumpas raja kecil yang disebutnya sendiri dalam Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabya, Senin (10/2).
PRESIDEN RI Prabowo Subianto mensinyalir ada pihak yang berusaha melawan dirinya setelah memutuskan efisiensi terhadap semua anggaran di kementerian dan lembaga secara besar-besaran.
Prabowo berkomitmen akan mewujudkan pemerintahan yang bersih. Namun, dibutuhkan keterlibatan seluruh pihak dalam menghilangkan segala bentuk tindakan korupsi.
Dia menekankan bukan ingin mencampuri pekerjaan kementerian-kementerian, namun sebagai Kepala Pemerintahan ia ingin membantu segala sumbatan dan kesulitan pemerintahan.
KEPALA Pusdatin Kemensos Agus Zainal Arifin mengatakan pihaknya tidak menemukan adanya pejabat eselon I dan II dari Kementerian PPN/Bappenas yang terindikasi menerima bansos.
PARA pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Cianjur, Jawa Barat, kabarnya berangkat ke Yogyakarta. Informasinya, mereka akan melakukan studi tiru berkaitan dengan lembaga Korpri
KEPALA Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Kuntoro Boga Andri menuturkan lelang jabatan Eselon I dan II ramai peminat dari luar lingkup kementerian.
Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan rancangan Peraturan Presiden (PP) mengenai pembayaran gaji pegawai eselon I Ibu Kota Nusantara (IKN) hampir selesai.
KPK kembali memeriksa eks pejabat Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo (RAT) bersama istrinya Ernie Meike Torondek, Jumat (24/3). Keduanya kompak tutup mulut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved