Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
Yang harus dilakukan saat ini adalah membatalkan kebijakan impor dan mulai menyerap hasil panen.
Membuka keran impor saat musim panen dianggap sebagai kebijakan yang tak berpihak pada petani
Anggota DPR RI Komisi IV Hermanto meminta pemerintah untuk meninjau kembali rencana impor beras sebanyak satu juta ton pada awal 2021.
Sutarto Alimoeso berharap pemerintah justru melakukan penyerapan gabah dan beras yang sekarang ini sedang banyak-banyaknya sehingga pasarnya terjamin.
BPS merilis data potensi-potensi produksi pada bulan Januari sampai April 2021 kurang lebih sekitar 14 juta ton atau naik 26% dibandingkan dengan tahun 2020.
Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria menegaskan menolak rencana pemerintah untuk mengimpor beras karena dilakukan di tengah masa panen.
Produksi pada Januari-April tahun ini sebanyak 23,78 juta ton gabah kering giling dan pada masa yang sama tahun lalu 19,99 juta ton. Berarti kemampuan dalam negeri masih cukup.
Direktur Eksekutif Indef Ahmad Tauhid, ketersediaan beras nasional diperkirakan mencapai 36 juta ton, sehingga masih ada kelebihan beras sekitar 4-5 juta ton.
Sebelumnya BPS merilis bahwa produksi beras pada tahun ini diperkirakan meningkat tinggi yakni sebesar 4,86 juta hektare atau naik sebesar 26,56% jika dibandingkan tahun sebelumnya.
Potensi panen periode Januari – April 2021 diperkirakan mencapai 14,54 juta ton beras atau mengalami kenaikan sebesar 3,08 juta ton (26,84) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
BPS DIY mencatat, luas panen padi pada 2020 mengalami penurunan dibanding 2019. Jika luas panen pada 2020 hanya sebesar 110,55 ribu hektar, luas panen pada 2019 mencapai 111,48 ribu hektar.
Mentan SYL mengatakan mengikuti pola musim di Indonesia, bahwa pada saat musim basah produksi padi lebih besar dari musim kering, maka diperlukan pengelolaan ketersediaan yang baik.
Kepala Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta menilai kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) tidak efektif dalam menekan harga beras di tingkat konsumen.
Bulog Sumut memang terus berupaya meningkatkan pembelian beras petani untuk menjaga keamanan stok sekaligus memenuhi target pembelian tahun ini.
Kebijakan yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2002 ini melarang pembelian beras dari petani di bawah harga yang ditetapkan.
Dirut Perum Bulog Budi Waseso sudah bertemu dengan Panglima TNI, Kapolri hingga Menteri Keuangan untuk merealisasikan rencana memasok beras.
"Pemahaman dan pemikiran kita di Bulog, ketahanan pangan harus di bangun, seperti masalah pandemi covid-19 ini, sekarang yang utama kebutuhan pangan dan orang harus dapat pangan dengan mudah,"
"Tujuan impor itu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kalau enggak dibutuhkan ngapain impor," ujar Dedi
Beras itu berasal dari petani lokal dari tiga kabupaten. Yakni, Rejang Lebong, Kepahiang dan Kabupaten Lebong, Bengkulu
PERUM Bulog wilayah Sumsel-Babel memastikan ketersediaan pangan khususnya beras cukup hingga enam bulan kedepan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved