Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
BADAN Pusat Stitistik (BPS) merilis data potensi-potensi produksi pada bulan Januari sampai April 2021 kurang lebih sekitar 14 juta ton atau naik 26% dibandingkan dengan tahun 2020.
Rilis BPS potensi surplus pada bulan januari-April sekitar 4,8 juta ton artinya berdasarkan indikator-indikator itu, indikator produksi, konsumsi, apalagi melihat harga yang ada di lapangan cenderung menurun maka tidak ada alasan untuk kita impor beras. Demikian diungkapkan Rektor IPB Arif Satria di sela rakor produksi beras di Bogor hari Minggu (8/3).
Arif menyebut stok beras cukup menurut BPS karena otoritas mengeluarkan data itu BPS.
"Kenapa tidak ada alasannya impor, saya kira tadi sudah jelas bahwa diprediksi stok cukup dan panen raya ini bisa memberikan surplus nah yang penting bagi kita adalah bagaimana kita mampu untuk melakukan penyerapan gabah dari petani. Saya kira ini langkah yang harus dilakukan dan sinergi antara Kementan, Bulog dan Kemendag dan berbagai instansi,” ujarnya.
Menurut Arif harus dilakukan transparansi dalam berbagai pengambilan keputusan berkaitan soal perdagangan produk pangan pokok. Hal ini penting karena begitu impor maka dampaknya akan serius terhadap harga dan akan berpengaruh ke petani.
“Menurut saya kita harus menghargai petani yang sudah susah paya berjerih payah dan bekerja keras memberikan kepada kita suplay pangan. Saya berharap berdasarkan data-data BPS itu memang sudah cukup stok kita," jelasnya.
"Nah justru yang menurut saya kita penting dorong tadi bagaimana kita harus meningkatkan serapan gabah dari para petani itu ini kita harus lakukan dengan masif sehingga stok pangan kita di lapangan benar-benar cukup,” sebutnya.
BPS mengatakan terjadi surplus beras 4,8 juta ton, dimana stok itu adanya itulah persoalan yang harus dipecahkan. Sebagian ada di bulog, sebagian ada di penggilingan, sebagian ada di masyarakat, sebagian juga ada di horeka.
“Saya kira soal data ini sekali lagi menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dipegang dan kita punya agenda untuk terus meningkatkan kesempurnaan akurasi data ini sehingga instansi yang ada di negara ini mengacu pada satu data oleh karena itu kalo ada isu-isu berkaitan dengan impor terus terang saya juga ingin menanyakan kira-kira dasarnya apa, kalo dasar dari BPS yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan data sudah jelas tentang tidak perlunya impor,” pungkas Arif. (RO/OL-09)
Pemerintah menetapkan harga ayam ras hidup (livebird) minimum Rp18.000/kg berlaku nasional mulai 19 Juni 2025 untuk melindungi peternak dari kerugian.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Arief Cahyono, mengucapkan selamat atas terpilihnya Ketua Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) periode 2025–2028, Beledug Bantolo.
Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan swasembada pangan nasional melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Kementan merumuskan lima langkah strategis bersama pelaku industri perunggasan, dengan didukung salah satunya oleh Komunitas Peternakan Unggas Nasional (KPUN).
Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTPP) Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar pelatihan konsultan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).
Pemerintah daerah diminta aktif melaporkan hasil pemeriksaan hewan, baik sebelum (antemortem) maupun sesudah pemotongan (postmortem), melalui aplikasi iSIKHNAS.
MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta agar pengusaha penjual beras menjual beras dengan standar yang berlaku.
Pemerintah memastikan bantuan pangan beras mulai disalurkan pada Juli ini.
Beras tidak Sesuai Regulasi, Kementan: Rugikan Konsumen hingga Rp99,35 Triliun
Pada pertengahan Juni 2025, harga beras di beberapa pasar tradisional Kabupaten Deli Serdang naik hingga 3,4% dibanding bulan sebelumnya.
MENTERI Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah sedang menggalakkan program ketahanan pangan, namun masih ada oknum mafia yang mencoba mempermainkan situasi.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan bantuan pangan beras untuk periode Juni-Juli 2025 siap disalurkan kepada 18,3 juta penerima bantuan pangan (PBP).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved