Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
Anggota DPR RI Komisi IV Hermanto meminta pemerintah untuk meninjau kembali rencana impor beras sebanyak satu juta ton pada awal 2021.
"Bila pemerintah melakukan impor beras, ini akan menyakiti hati petani yang sudah kerja keras dan sedang serius menanam hingga panen saat ini," kata Hermanto saat pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2020-2021 di Jakarta, Senin (8/3).
Menurut Hermanto, anggaran impor beras itu sebaiknya dioptimalkan untuk pemberdayaan dan pembelian beras-beras petani yang saat ini sedang panen di lokasi-lokasi food estate. "Kalau ini tetap dilakukan, kami menganggap program food estate dianggap gagal," tegas anggota Fraksi PKS itu.
Menurut dia, program food estate merupakan komitmen semua pihak untuk menegakkan kedaulatan pangan sesuai dengan amanat Undang-Undang Pangan.
Food estate adalah program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat sekitar. Sebuah misi bersama untuk menciptakan ketahanan pangan jangka panjang. "Beberapa kali kami rapat dengan Kementerian Pertanian, laporan mereka, Indonesia selalu surplus beras," kata Hermanto.
Sebelumnya, Pemerintah pusat akan melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton pada awal tahun ini untuk menjaga stok beras nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan bahwa impor beras sebesar 1 juta ton yang dibagi 500.000 ton untuk cadangan beras pemerintah (CBP) dan sisanya sesuai kebutuhan Bulog.
Menurut dia, stok beras perlu dijaga karena pemerintah perlu melakukan pengadaan beras besar-besaran untuk pasokan beras bansos selama masa PPKM serta terjadi bencana di beberapa tempat yang dinilai mengancam ketersediaan pasokan beras nasional. (Ant/OL-12)
BPSĀ melaporkan nilai impor Indonesia Januari 2026 mencapai US$21,20 miliar, naik 18,21% yoy, didorong kenaikan impor migas dan non-migas terutama bahan baku dan barang modal.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor mencapai US$22,16 miliar. Angka itu meningkat 3,39% secara tahunan.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2026 mencatat surplus sebesar 0,95 miliar dolar AS.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan sejalan dengan usulan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang meminta agar rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dan truk dari India ditunda
AS menetapkan tarif global 10 persen saat kesepakatan nol bea masuk RI untuk sawit hingga semikonduktor belum berlaku dan masih menunggu ratifikasi.
Neraca perdagangan Indonesia yang tetap mencatatkan surplus sepanjang 2025 mencerminkan daya tahan sektor eksternal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved