DPR Nilai Ada Kontradiksi Kebijakan Tata Niaga Beras

ANGGOTA Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menanggapi rencana pemerintah yang akan membuka keran impor beras sebesar 1 juta ton dalam waktu dekat. Kebijakan ini dinilai kontradiksi atau bertolak belakang dengan situasi yang seharusnya.

Nevi berpendapat, semua data menunjukkan stok beras diprediksi pada beberapa bulan ke depan masih sangat aman, sehingga tidak ada alasan untuk membuka keran impor beras.

"Kementerian Perdagangan mesti sinkron dengan kementerian teknis dalam hal ini Kementan (Kementerian Pertanian). Bahkan data BPS menunjukkan stok beras nasional hingga akhir Desember 2020 sebanyak 7.389.575 ton. Sebentar lagi kan panen raya, Untuk apa impor sejuta ton ini," kata Nevi dalam keterangan persnya, Senin (15/3/2021).

Politikus Fraksi PKS ini sudah mulai melihat gejolak di masyarakat yang menentang rencana impor beras ini. Bahkan yang sangat miris menurut dia adalah adanya petani yang dalam satu kawasan mengeluh gabahnya di hargai Rp 1.400 per Kg.

"Seharusnya pemerintah lebih mementingkan menyelamatkan petani dengan membeli gabah mereka dengan harga yang layak sesuai HET. Ini kok malah impor kan jelas merupakan sebuah kontradiksi kebijakan tataniaga," tukasnya.

Legislator dapil Sumatera Barat II ini meminta kepada pemerintah melalui Kementerian Perdagangan agar mempertimbangkan kembali dan membatalkan rencana importasi beras tersebut.

Ia mendorong pemerintah melalui Bulog agar  menyerap gabah petani dengan masif. Karena kebijakan ini akan membawa banyak kebaikan, yakni menyelamatkan petani, memenuhi stok cadangan beras nasional, dan tidak berlebihan dalam penyimpanan beras dalam jumlah terlalu banyak yang berakibat kadaluarsa karena lambat terserap ke end user.

"Tahun 2019 kan sudah jadi pelajaran, adanya 20 ribu ton beras yang kadaluarsa. Bahkan pada saat itu beras-beras terancam membusuk di gudang-gudang logistik. Ini kan selain mubazir uang negara, juga sangat miris terhadap situasi masyarakat terutama petani yang seharusnya kesejahteraannya meningkat tapi melambat akibat ketidakefisienan sebagai dampak dari kebijakan," jelasnya.

Ia mengatakan, semua lembaga sudah memprediksi akan ada kenaikan produksi beras dari januari hingga April. Mulai dari BPS, Kementan, bahkan lembaga non pemerintah memprediksi produksi beras RI pada 2021 akan mencapai angka kecukupan dibanding tahun lalu.

"Saya berharap, pemerintah ini sinkron antara kementerian teknis dan non teknis seperti Kemendag. Harus harmonis dalam kebijakan untuk menghindari ketidakefisieanan anggaran negara maupun menghindari kerugian lebih besar di masyarakat," jelasnya.

"Mulai saat ini miliki jiwa patriotik untuk membela rakyat kecil. Jangan sampai kekuasaan yang ada sekarang digunakan hanya untuk kepentingan tertentu dengan mengorbankan kepentingan rakyat banyak," tutup Nevi Zuairina. (RO/OL-09)