Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
DINAS Perindustrian dan Perdagangan Jateng melakukan pengawasan peredaran beras di pasar terutama merek-merek yang disinyalir beredar di pasaran mencegah masuknya beras oplosan
Pemerintah saat ini tengah membenahi situasi perberasan nasional dengan mendorong produsen beras, terutama beras premium, agar dapat memperhatikan secara serius kualitas dan mutu beras.
Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pihaknya menemukan 212 produsen beras nakal yang tidak memenuhi standar mutu, kualitas, dan volume.
MARAKNYA beras oplosan berpotensi menyebabkan harga beras menjadi naik.
Satgas Pangan Polri menindaklanjuti laporan adanya dugaan oplosan beras yang menyita perhatian publik. Polri telah memeriksa enam produsen dan delapan merek beras kemasan 5 kg.
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak aparat berwenang untuk menyelidiki tuntas kasus beras oplosan. Karena praktik culas itu merugikan rakyat.
Tim Gabungan melakukan inspeksi dengan mendatangi 8 lokasi agen dan distributor beras di Kabupaten Kudus untuk melakukan pengecekan beras terkait beras oplosan.
Dalam waktu 10 bulan terakhir, Kementan telah mencatat 260-an kasus kejahatan pangan yang kini sedang diproses aparat penegak hukum.
Ia bahwa praktik kecurangan produsen beras itu sangat merugikan masyarakat, sehingga langkah hukum tegas harus dilakukan.
PENELITI Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Eliza Mardian menyatakan bahwa perlunya tindak tegas dari pemerintah terhadap pelaku beras oplosan yang merugikan konsumen.
APPSI mendukung mentan membongkar mafia beras, pedagang pasar menjadi korban dari peredaran beras oplosan yang tidak hanya merugikan masyarakat.
KUALITAS beras premium yang dijual di tingkat pedagang di Tasikmalaya, Jawa Barat banyak dioplos dengan kualitas beras lainnya. Kenaikan harga beras tersebut, masih tetap dijual Rp16 ribu
KAPOLDA Banten Irjen Pol. Rudy Heriyanto berjanji akan tuntaskan pengusutan kasus beras oplosan milik Bulog yang dijual ke masyarakat dengan harga tinggi.
DIREKTUR Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengkritik pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes). Robert mendesak keberadaan BUMDes ditinjau ulang.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved