Pramono Dukung Proses Hukum Terkait Kasus Dugaan Beras Oplosan

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pihaknya mendukung penuh langkah hukum Bareskrim Polri dalam mengusut dugaan pengoplosan beras salah satunya oleh BUMD DKI, PT Food Station Tjipinang Jaya. 

Ia menekankan, Pemprov DKI tidak akan memberi perlindungan terhadap siapa pun yang terbukti bersalah, termasuk jika pelaku berasal dari internal perusahaan milik daerah.

“Teman-teman sekalian, yang pertama yang berurusan dengan beras, jadi apa pun yang menjadi keputusan Bareskrim, Pemerintah Jakarta dalam hal ini memberikan dukungan sepenuhnya,” ujar Pramono di Jakarta Timur, dikutip Jumat (25/7).

Baca juga : Imbas Beras Oplosan, Pembeli Enggan Beli Beras Premium Kemasan Pabrik

Lebih lanjut, politikus PDIP itu mengungkapkan, transparansi dan keterbukaan menjadi prinsip yang tak bisa ditawar-tawar di era saat ini. Menurutnya, Pemprov DKI akan tunduk pada proses hukum yang sedang berjalan.

“Kalau ada kesalahan, kesengajaan, siapa pun yang melakukan itu, kami tidak akan memberikan perlindungan. Karena keterbukaan sekarang ini menjadi penting. Dan bagi Jakarta, apa pun yang diputuskan Bareskrim, kami akan mengikutinya,” tegas dia.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah melakukan penggeledahan, penyegelan, serta penyitaan di tempat produksi gudang, retail, maupun kantor terkait barang bukti yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan.

Beberapa lokasi telah digeledah, termasuk kantor dan gudang PT Food Station Tjipinang Jaya di Jakarta Timur. 

"Untuk lokasi atau TKP yang kita lakukan penggeledahan untuk pencarian dokumen yaitu, di kantor dan gudang PT FS di Jakarta Timur, gudang PT FS di Subang, Jawa Barat; kantor dan gudang PT PIM di Serang, Banten; serta pasar beras induk Cipinang, Jakarta Timur," ujar Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf dalam konferensi pers, Kamis (25/7). (Far/P-2)