Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
Pembentukan Lembaga Pengawas Pemilu sudah terjadi sejak 1982. Namanya ”Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu” alias Panwaslak. Tujuan mulia, untuk meningkatkan 'kualitas' Pemilu.
Sulsel menjadi provinsi pertama dari 38 provinsi yang ada di Indonesia yang melakukan penandatanganan NPHD.
Problematika belum optimalnya peningkatan dan pengembangan pengawasan partisipatif pemilu berbasis kampus, sekolah, pesantren, komunitas penyandang disabilitas.
Badan Pekerja Anies-Muhaimin (Baja Amin) Al Muzzammil Yusuf merespons larangan Bawaslu Kabupaten Bandung untuk kepala desa dan ASN hadir di Apel Akbar Desa Bersatu Jawa Barat
UNIVERSITAS Sebelas Maret (UNS) Surakarta menandatangani Momerandum of Understanding (MoU) dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah pada Sabtu (23/9).
ASN berinisial A dilaporkan relawan Amin ke Bawaslu karena diduga menghadiri deklarasi Ganjar Pranowo.
POLITIKUS PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengungkapkan pihaknya menghormati putusan Bawaslu yang menyatakan dua kader PDI Perjuangan, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution,
Kepala daerah yang mencalonan diri pada Pilkada 2024 membuka potensi kerawanan pelanggaran.
Menurut Lolly, Bawaslu menyadari kekuatan pihaknya sejak wacana itu digulirkan oleh KPU. Secara hukum, Bawaslu tidak diperkenankan menambah jumlah pengawas TPS (PTPS).
Bawaslu tidak dapat memberikan sanksi aparatur sipil negara (ASN) yang tidak netral pada pemilihan umum atau pemilu.
BADAN Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI resmi meluncurkan pemetaan kerawanan pemilu dan pemilihan serentak 2024 dengan isu strategis netralitas aparatur sipil negara (ASN)
Pengamat politik Prof Lili Romli mempertanyakan urgensinya dari kebijakan mempersingkat masa pendaftaran capres dan cawapres.
WACANA mempersingkat jadwal pendaftaran capres dan cawapres serta memajukan jadwal pilkada sebaiknya tidak dilakukan dengan terburu-buru. Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai NasDem
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bakal menghabiskan dana negara senilai Rp70,6 triliun.
“Jadi kita punya saluran khusus di TikTok untuk menciptakan Pemilu yang sehat, yang kemudian tanpa hoaks dan juga tanpa fitnah dan unsur-unsur suku agama dan ras,”
Sejauh ini, Bawaslu baru menganggap tayangan tersebut sebatas informasi awal. Dari informasi awal itu, Bawaslu masih melakukan kajian.
"Bukan cuma pemerintah yang nampak punya kepentingan atau sekurang-kurangnya bayangan pilpres hanya satu putaran, tetapi DPR juga,"
Bawaslu tidak dapat menjamin legitimasi para caleg yang didaftarkan partai politik ke KPU untuk berkontestasi pada Pemilu 2024. Sebab, akses Sistem Informasi Pencalonan atau Silon terbatas
KOALISI Indonesia Maju (KIM) mengusulkan agar anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) khususnya untuk putaran kedua tetap ada.
"Jangan lah, jangan pancing yang begitu-begitu. Harusnya teman-teman pejabat negara itu harus bisa menahan diri kan," kata Bagja
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved