Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI Lolly Suhenty bersyukur kebijakan penghitungan suara lewat dua panel yang diinisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) gagal diterapkan pada Pemilu 2024.
Selama ini, Bawaslu menjadi pihak yang keberatan dengan usulan kebijakan itu karena petugas pengawas di tempat pemungutan suara (TPS) hanya satu orang.
Menurut Lolly, Bawaslu menyadari kekuatan pihaknya sejak wacana itu digulirkan oleh KPU. Secara hukum, Bawaslu tidak diperkenankan menambah jumlah pengawas TPS (PTPS).
Baca juga : Pemetaan Kerawanan Netralitas ASN Diluncurkan di Tengah Rencana Percepatan Pilkada
Sebab, penghitungan dua panel bakal menyulitkan kerja PTPS yang hanya digariskan berjumlah satu orang berdasarkan Undang-Undang tentang Pemilu.
"Ada potensi kerawanan terjadi orang kebingungan kalau dua panel dilakukan," ujar Lolly saat ditemui di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (21/9).
Baca juga : Ini Alasan Yusril Sangat Kuat untuk Dampingi Prabowo di Pilpres 2024
Sistem penghitungan surat suara dua panel dikenalkan KPU dalam rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum atau Tungsura. KPU membagi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS dalam dua kelompok atau panel.
Panel A yang bertugas menghitung hasil pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota DPD. Sementara itu, panel B menghitung hasil pemilihan anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
Lewat rapat konsultasi yang dilakukan KPU di Komisi II DPR RI pada Rabu (20/9) malam, model penghitungan dua panel itu tidak disetujui. Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa, misalnya, menilai kebijakan tersebut bakal memecah fokus masyarakat saat penghitungan surat suara.
Menurut Saan, masyarakat bakal condong menyaksikan penghitungan suara pemilihan presiden dan wakil presiden, ketimbang calon anggota legislatif. Singkatnya, Saan menilai daya tarik pilpres lebih kuat dibanding pileg. Padahal, kedudukan pilpres dan pileg dalam pemilu setara.
Bawaslu, kata Lolly, bersyukur dinamika dalam rapat konsultasi akhirnya memutuskan penghitungan suara dengan sistem satu panel seperti pemilu sebelumnya. Menurutnya, itu adalah pilihan terbaik. "Jadi bagi Bawaslu, ya, alhamdulillah."
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved