Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
YUSRIL Ihza Mahendra dinilai memiliki peluang untuk mendampingi calon Presiden Prabowo Subianto. Figur Yusril yang moderat dan representasi kaum perkotaan menjadi faktor utama untuk mengangkat suara dari Prabowo.
"Yusril mewakili kaum perkotaan dan (Islam) moderat. Hal ini sangat memungkinkan Yusril mendampingi dan memperkuat Prabowo," kata Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof Cecep Darmawan, dalam wawancara dengan media di Jakarta, Rabu (20/9).
Sejauh ini, nama Yusril menjadi satu dari tiga kandidat bakal calon wakil presiden yang digadang-gadang bakal mendampingi Prabowo bersaing pada kontestasi Pilpres 2024. Dua nama lainnya adalah Muhadjir Effendy dan Erick Thohir.
Baca juga: Koalisi Indonesia Maju Pasti Lanjutkan Program Joko Widodo
Cecep menilai tiga tokoh tersebut memiliki peluang cukup besar. Dari segi figur, Yusril dinilai dapat menguatkan Prabowo Subianto. Namun, dari segi mesin politik masih harus diperkuat.
"Hanya kekurangannya dari mesin partai (PBB). Yusril bisa menjadi opsi yang bisa dipertimbangkan tim Prabowo," katanya.
Menurut Cecep, Yusril juga tidak memiliki harta yang mencolok, sehingga masyarakat lebih respek dengan sepak terjangnya sebagai tokoh Indonesia.
Baca juga: Cawapres Prabowo akan Dibahas Usai Deklarasi Partai Demokrat
Sosok lain, seperti Muhadjir Effendy memiliki cukup suara dari Muhammadiyah. Kemudian, Erick Thohir memiliki kelebihan yakni dana logistik yang mumpuni dan dekat dengan warga Sumatra.
"Saya pikir dua nama yang peluangnya lebih cocok mendampingi Prabowo antara Erick dan Yusril. Muhadjir memang bagus, tetapi dari segi politik dan elektabilitas belum. Meski diakui tiga nama itu sama-sama populer," kata Prof Cecep.
Secara substansial, Cecep menilai sosok bakal calon wakil presiden (cawapres) harusnya dapat menjadi penguat elektabilitas calon presiden.
Menurutnya, tim sukses dari seluruh calon presiden harus menghitung secara matang kapasitas dan value dari bakal cawapres yang dibidik.
"Tentukan kekuatan dan kelebihan capres, misalkan Prabowo kekurangannya apa kelebihannya apa? Nah, cawapres itu mengisi ruang kosong dari Prabowo jangan sampai redundant dalam politik. Prabowo unggul di wilayah A kemudian cawapresnya A ya enggak bisa," kata Cecep.
Sebelumnya, dalam pertemuan lima ketua umum partai politik, anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM), pengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden, Kamis pekan lalu, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra berpandangan program-program Prabowo mendatang juga perlu membenahi sistem politik dan hukum saat ini.
Pembahasan mendalam dibutuhkan untuk mempertimbangkan kebutuhan amandemen dalam memastikan demokrasi berjalan sempurna. Ia juga menilai penciptaan stabilitas politik bisa menjadi fondasi utama pembangunan ekonomi. Hal ini mengingat target ambisius peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.
Contoh ketidakstabilan politik yang ada saat ini, kata Yusril, salah satunya penyelesaian konflik Papua.
"Jangan sampai berkembang isu hak asasi manusia di Papua dan dimanfaatkan kepentingan internasional untuk memecah belah bangsa seperti yang terjadi pada 1998," kata Yusril. (RO/Z-1)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PASAL mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu kembali digugat ke MK agar bebas dari nepotisme
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved