Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEHADIRAN bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan untuk mengikuti diskusi bersama komunitas aktivis pro demokrasi dan pergerakan mahasiswa yang tergabung dalam Change Indonesia, mendapatkan hambatan.
Izin diskusi yang berlokasi di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), kota Bandung, Minggu 8 Oktober, dibatalkan tanpa keterangan tertulis oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Provinsi Jabar.
Menanggapi itu, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty menerangkan pihaknya perlu mengkaji terlebih dahulu apakah ada unsur yang dilanggar atau tidak.
Baca juga: Penjegalan Anies Baswedan di GIM Kota Bandung Cederai Demokrasi
“Dalam konteks ini, kami perlu lakukan kajian apakah ada unsur yang dilanggar, kami perlu melakukan kajian,” tegas Lolly kepada Media Indonesia, Senin (9/10).
Menurutnya, kubu Anies harus menanyakan kepada pemilik atau pengelola tempat diskusi supaya tahu alasan konkret pembatalan diskusi.
Baca juga: Sudirman Said Harap KPK Tetap Harus Profesional
“Tanya pihak yang punya tempat, harus ditanya kenapa melakukan pembatalan karena itu sepenuhnya milik pengelola. Tentu alasan-alasan ini harus dijelaskan agar tak memunculkan spekulasi yang negatif. Kan pemilu kita ini harus dibuat untuk semua orang dapat informasi yang cukup agar tak gaduh tanpa kejelasan,” tuturnya.
Intinya, panitia dan pengelola tempat diskusi harus dimintai penjelasan yang jelas sehingga masalah utamanya dapat diketahui tanpa harus embel-embel faktor politis.
Lolly menilai batalnya Anies diskusi di Bandung bukan merupakan objek pengawasan Bawaslu karena belum pada tahapan masa kampanye. Maka, Lolly berpesan agar permasalahan tersebut bisa terselesaikan jika ada penjelasan dari pengundang maupun pengelola tempat. (Ykb/Z-7)
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
GEJALA otokratisasi menguat dalam dekade terakhir seiring dengan kecenderungan pemusatan kuasa dan atribusi berlebihan pada figur pemimpin
Masyarakat berharap pelaku tipikor dihukum berat. Sayangnya, sanksi hukum bagi pelaku tipikor acap mengecewakan publik.
HARI ini perang Hamas-Israel mendominasi pemberitaan politik global. Bukan hanya elite politik di semua negara, warga awam global pun ikut membicarakannya.
"Jadi selama jalan tol itu ada maka keuntungan yang didapat di jalan tol juga diterima oleh pemilik tanah,"
PT Pertamina (Persero) membantah sekaligus menegaskan bahwa truk yang direkam warga membawa baliho pasangan bakal calon presiden-wakil presiden bukan milik mereka.
ANIES Baswedang menyebut, tingginya angka pengangguran dan kian lebarnya ketimpangan masyarakat Indonesia merupakan pekerjaan rumah yang harus segera ditangani.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved