Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
WACANA mempersingkat jadwal pendaftaran capres dan cawapres serta memajukan jadwal pemilihan kepala daerah (pilkada) sebaiknya tidak dilakukan dengan terburu-buru. Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai NasDem Aminurokhman mengatakan butuh kajian yang cermat usulan itu. Sebab perubahan tersebut akan berdampak pada pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024.
"Urgensi memajukan pilkada itu harus dikaji secara komprehensif. Karena tahapan ini akan berdampak pada pemilu. Kalau dari November maju ke September berarti dua bulan ini tetap berpengaruh," ujarnya, Rabu (20/9).
Selain itu kita harus melihat dari aspek formalnya sebab itu diatur dalam undang-undang pilkada yang juga harus dilakukan revisi.
Baca juga: Pendaftaran Pilpres 9 Oktober, Legislator : Beri Kesempatan Parpol Cari Cawapres
"Kami ingin mendapatkan secara lengkap penjelasannya sehingga itu akan menjadi bahan pertimbangan fraksi-fraksi untuk bersikap," sambungnya.
Senada, Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan secara rinci penyelenggara pemilu tentang urgensi perubahan jadwal tersebut.
Baca juga: KPU Bakal Cetak 1,2 Miliar Lebih Lembar Surat Suara
"Urgensinya apa sehingga itu penting dilakukan. Kami menunggu apa alasan yang akan disampaikan," cetusnya.
Menurutnya jika jadwal pendaftaran dipersingkat di saat yang sama juga belum bisa terjadi percepatan karena setelah mendaftar KPU dan Bawaslu akan melakukan klarifikasi dan verifikasi.
"Nah verifikasi itu kapan," imbuhnya.
Saleh bahkan meminta untuk penyelenggara pemilu untuk tidak terlalu banyak melakukan perubahan. Selain berdampak menyulitkan masyarakat juga mempersulit partai politik. (Sru/Z-7)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Adanya revisi Undang-Undang (UU) Pemilu yang kerap kali dilakukan merupakan hal lumrah bagi negara demokrasi yang masih berkembang.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) memastikan jadwal Pilkada tetap pada 27 November 2024. Dia tegaskan tidak ada rencana percepatan atau memajukan jadwal Pilkada 2024.
Sejauh ini ia belum mengetahui apakah Jokowi akan cuti untuk turun gunung kampanye.
Berlangsung di JCC Senayan, debat cawapres akan dimulai tepat pukul 19.00
Uskup membahas soal situasi terkini di bidang politik, sosial, ekonomi dan lingkungan hidup baik berskala nasional maupun internasional.
LOGISTIK pemilu tahap pertama sudah tiba di 16 dari 22 kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk persiapan Pemilu 2024 mendatang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved