Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
WACANA mempersingkat jadwal pendaftaran capres dan cawapres serta memajukan jadwal pemilihan kepala daerah (pilkada) sebaiknya tidak dilakukan dengan terburu-buru. Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai NasDem Aminurokhman mengatakan butuh kajian yang cermat usulan itu. Sebab perubahan tersebut akan berdampak pada pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024.
"Urgensi memajukan pilkada itu harus dikaji secara komprehensif. Karena tahapan ini akan berdampak pada pemilu. Kalau dari November maju ke September berarti dua bulan ini tetap berpengaruh," ujarnya, Rabu (20/9).
Selain itu kita harus melihat dari aspek formalnya sebab itu diatur dalam undang-undang pilkada yang juga harus dilakukan revisi.
Baca juga: Pendaftaran Pilpres 9 Oktober, Legislator : Beri Kesempatan Parpol Cari Cawapres
"Kami ingin mendapatkan secara lengkap penjelasannya sehingga itu akan menjadi bahan pertimbangan fraksi-fraksi untuk bersikap," sambungnya.
Senada, Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan secara rinci penyelenggara pemilu tentang urgensi perubahan jadwal tersebut.
Baca juga: KPU Bakal Cetak 1,2 Miliar Lebih Lembar Surat Suara
"Urgensinya apa sehingga itu penting dilakukan. Kami menunggu apa alasan yang akan disampaikan," cetusnya.
Menurutnya jika jadwal pendaftaran dipersingkat di saat yang sama juga belum bisa terjadi percepatan karena setelah mendaftar KPU dan Bawaslu akan melakukan klarifikasi dan verifikasi.
"Nah verifikasi itu kapan," imbuhnya.
Saleh bahkan meminta untuk penyelenggara pemilu untuk tidak terlalu banyak melakukan perubahan. Selain berdampak menyulitkan masyarakat juga mempersulit partai politik. (Sru/Z-7)
Dukungan untuk pasangan Amin ini dilakukan secara sukarela oleh para pengemudi angkutan kota.
Jumlah bilik dan kotak suara yang diterima sesuai dengan total tempat pemungutan suara (TPS) di Bandung Barat
Logistik Pemilu yang mulai didistribusikan saat ini baru dua jenis, yakni kotak dan bilik suara.
Pemilih disabilitas ini tersebar di seluruh kecamatan di Bandung Barat,
Ketua Umum Ika Unpad diminta menggelar forum diskusi atau panggung debat yang menghadirkan seluruh calon presiden dan calon wakil presiden
Bawaslu akan merekomendasikan ke KPUD pada saat membangun TPS di Kabupaten Bandung, salah satunya adalah penyediaan fasilitas alat bantu bagi penyandang disabilitas.
LOGISTIK pemilu tahap pertama sudah tiba di 16 dari 22 kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk persiapan Pemilu 2024 mendatang.
KPU telah menyusun jadwal dan tahapan antara lain verifikasi pengurusan partai politik selama 30 hari dan durasi verfikasi faktual partai politik di provinsi kabupaten/kota selama 53 hari.
KPU perlu melakukan pembahasan internal untuk menindaklajuti hasil rapat bersama Mendagri, Bappilu dan DPR terkait pelaksanaan pemilu pada April atau Mei 2024.
Peneliti dari Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif M. Ihsan Maulana menjelaskan tahapan konkrit yang diatur dalam Undang-Undang No.7/2017 tentang Pemilu akan terganggu.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentu memiliki perhitungan yang matang atas usulan agar hari pemungutan suara Pemilu 2024 diadakan 21 Februari 2024.
Beban kerja tidak hanya di KPU tapi juga partai politik dengan menghadapi kompetisi yang ketat waktunya
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved