Pendaftaran Capres dan Jadwal Pilkada Dimajukan, Pengamat: Jangan Bikin Kontroversi

KOMISI II DPR RI, Kemendagri, KPU, dan Bawaslu memutuskan untuk mempersingkat masa pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Selain itu, jadwal Pilkada juga diputuskan untuk dimajukan.

Pengamat politik Prof Lili Romli mempertanyakan urgensinya dari kebijakan tersebut. Menurutnya publik perlu tahu sehingga kebijakan itu tidak menimbulkan kontroversi di kemudian hari.

"Saya kira perlu ada penjelasan dulu ke publik terkait dengan perubahan jadwal tersebut, apa urgensi dan rasionalnya sehingga nanti tidak menimbulkan kontroversial di masyarakat. Karena terkait dengan dimajukan jadwal pilkada, konsekuensi perlu ada perppu," ujarnya kepada Media Indonesia, Rabu (20/9).

Baca juga: DPR-Pemerintah Setujui Pendaftaran Capres-Cawapres 19-25 Oktober 2023

"Selain itu juga apa SDM penyelenggara siap untuk melaksanakannya, apa nanti dengan waktu yang mepet tidak malah keteteran," sambung Lili.

Di menilai dengan adanya tiga pasangan calon di pilpres nanti, maka otomatis akan ada 2 putaran. Hal itu seharusnya sudah dipikirkan para pembuatan kebijakan, sehingga proses dan tahapan pemilu lainnya tidak terganggu.

Baca juga: Pendaftaran Pilpres 9 Oktober, Legislator : Beri Kesempatan Parpol Cari Cawapres

"Hal yang sudah pasti di depan mata nanti, seperti pilpres jika tiga pasang calon otomatis dua putaran. Selanjutnya gugatan perselisihan hasil pemilu di MK, ini memerlukan kesiapan dan menghabiskan energi. Jangan sampai hal-hal tersebut terabaikan gara-gara mempersiapkan dan melaksanakan tahapan-tahapan pilkada yang dimajukan itu," jelasnya.

Dia menegaskan bahwa para pembuat kebijakan harus bisa mensimulasikan berbagai tahapan pemilu serentak. Mengingat hal ini merupakan yang pertama kalinya, dan perubahan jadwal seharusnya tidak terjadi di tengah jalan.

"Mestinya saat menyusun jadwal pemilu dan pilkada disimulasikan dulu sehingga tidak terjadi perubahan jadwal di tengah jalan," tandasnya. (Van/Z-7)