Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bakal menghabiskan dana negara senilai Rp70,6 triliun. Pengalokasian dana itu dilakukan setiap tahun anggaran sejak 2022 alias multi years.
“Anggaran Pemilu diberikan secara multiyears. Pada 2022 terealisasi Rp3,1 triliun, di 2023 dialokasikan Rp30 triliun, dan nanti di 2024 Rp37,4 triliun. Jadi total keseluruhan Rp70,6 triliun,” ujarnya dalam konferensi pers.
Dia menambahkan, realisasi penggunaan anggaran Pemilu tahun ini telah mencapai Rp14 triliun. Realisasi itu dilakukan melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp12,6 triliun dan realisasi melalui Kementerian/Lembaga lain senilai Rp1,4 triliun.
Baca juga: APBN Catatkan Surplus Rp147,2 Triliun
Penggunaan anggaran Pemilu oleh KPU dan Bawaslu, kata Sri Mulyani, antara lain untuk pembentukan Badan Adhoc; penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; pengawasan penyelenggaraan Pemilu; pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; dan pengelolaan, pengadaan, laporan, dan dokumentasi logistik.
Sementara realisasi anggaran pemilu melalui K/L lain digunakan untuk pengamanan pemilu, pengawasan dana penyelenggaraan pemilu; penanganan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu; diseminasi informasi, sosialisasi, dan peliputan terkait pemilu; serta bimbingan teknis hukum acara peradilan konstitusi, pembuatan pos pemilu, dan pendidikan pelatihan terpadu pidana pemilu. (Mir/Z-7)
Pertama, pengurangan beban kerja, sehingga pengawasan dapat dilakukan lebih fokus. Kedua, pengawasan mendalam, karena tidak ada lagi tahapan besar yang berjalan bersamaan.
Kota Medan yang saat ini dipimpin menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution masih memiliki 'utang' ke KPU Kota Medan dan Bawaslu Kota Medan sebesar Rp49,3 miliar dan Rp15,27 miliar.
KEJAKSAAN DI Yogyakarta mulai menelisik kemungkinan terjadinya dugan penyelewengan ataupun korupsi pada dana pelantikan anggota KPPS seperti yang dialami KPPS Sleman dan KPPS Kulonprogo.
MOMEN pelantikan KPPS di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) viral karena cuma diberi sepotong roti dan air putih. Ini respons Komisi Pemilihan Umum (KPU).
sampai saat ini APBD Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2024 yang akan menjadi dana pendukung anggaran pemilu 2024 belum juga ditetapkan.
BADAN Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta akan mengusulkan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada 2024 sebesar Rp1,19 triliun.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved