Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KINERJA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih mencatatkan surplus hingga akhir Agustus 2023. Kementerian Keuangan mencatat surplus tersebut mencapai Rp147,2 triliun, atau setara 0,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
“APBN kita hingga akhir Agustus masih mencatatkan surplus Rp147,2 triliun, atau diukur dari PDB adalah 0,7% dari PDB. Dari sisi keseimbangan primer kita juga dalam posisi surplus Rp422,1 triliun,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers secara daring, Rabu (20/9).
Surplus anggaran negara tersebut berasal dari kinerja pendapatan negara yang realisasinya masih lebih tinggi ketimbang belanja negara. Hingga akhir bulan kedelapan, negara memperoleh pendapatan sebesar Rp1.821,9 triliun.
Baca juga : Penjaminan Pemerintah di KCJB Bentuk Inkonsistensi
Perolehan tersebut setara 74% dari target pendapatan negara yang dipatok dalam APBN 2023 senilai Rp2.463 triliun. Sri Mulyani mengatakan realisasi pendapatan tersebut tumbuh 3,2% dari posisi pendapatan negara di Agustus 2022.
Sementara itu realisasi belanja negara hingga akhir Agustus 2023 tercatat sebesar Rp1.674,7 triliun. Belanja tersebut setara 54,7% dari total alokasi anggaran belanja di APBN yang mencapai Rp3.061 triliun. “Dan ini naik tipis 1,1% dibandingkan total belanja posisi Agustus tahun lalu,” jelas Sri Mulyani.
Baca juga : Gaji ASN Naik di 2024, Pagu Anggaran Kemenkeu Naik Rp3,7 Triliun
Dia menambahkan, kinerja tersebut menunjukkan kinerja APBN masih cukup positif. Sebab, itu menggambarkan anggaran negara yang mendukung momentum pemuilhan ekonomi dan melindungi masyarakat. (Z-5)
NILAI tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Senin (12/8) ditutup melemah di tengah pasar mengantisipasi rilis data neraca perdagangan Indonesia untuk Juli 2024.
PROVINSI Sulawesi Selatan tidak membutuhkan ada beras impor karena Sulsel surplus dan mensuplai ke beberapa provinsi lain
GUBERNUR Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menegaskan Provinsi Jateng tak perlu menerima beras impor dari pusat. Pasalnya, Jateng merupakan penghasil beras yang besar.
Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru mengklaim provinsi tersebut setiap tahun selalu dalam kondisi surplus beras.
Sumatra Barat (Sumbar) tak berdampak fenomena El Nino dari sisi pangan. Bahkan Sumbar, yang dikenal penghasil beras premium, mengalami surplus beras 20-30 ton per bulan.
Kinerja ekspor nonmigas mendominasi dengan 98,34% dari total perdagangan luar negeri, pada Januari 2025.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono angkat bicara tentang pernyataan Menkeu Sri Mulyani mengenai Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki anggaran untuk pemberian bantuan sosial
DPRD DKI Jakarta menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih sanggup menganggarkan bantuan sosial tahapan berikutnya
Dalam pelaksanaan distribusi bansos, Anies menerangkan kronologi apa saja yang dilakukan pihaknya dengan pemerintah pusat.
Kamis (6/5), Sri Mulyani menyebut Anies lepas tanggung jawab memberikan bansos kepada 1,1 juta KK di DKI Jakarta.
Ketua DPD DKI Partai Gerindra itu mencium aroma politik yang kental dalam kritik yang dilontarkan Menkeu Sri Mulyani.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved