Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) April 2025 mencatatkan surplus mencapai Rp4,3 triliun. Angka ini setara dengan 0,02% terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB).
"Postur APBN per akhir April surplus Rp4,3 triliun. Teman-teman media waktu itu kita tahu Januari sampai Maret APBN kita membukukan defisit karena penerimaan pajak kita yang mengalami beberapa shock," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita Edisi Mei 2025 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (23/5).
Ia menjelaskan, realisasi pendapatan negara per April 2025 mencapai Rp810,5 triliun atau setara 27% dari target APBN 2025. Angka ini meningkat hampir Rp300 triliun jika dibandingkan dengan realisasi pada Maret 2025.
Kenaikan pendapatan negara ini didorong oleh kontributor utama dari penerimaan pajak dengan realisasi sebesar Rp657 triliun, atau 26,4% dari target. Kemudian, serapan dari pajak tercatat sebesar Rp557,1 triliun atau 25,4% dari target, dan serapan dari kepabeanan dan cukai mencapai Rp100 triliun atau 33,1% dari target.
Selain itu, penerimaan dari sektor PNBP meningkat signifikan dengan realisasi sebesar Rp153,3 triliun atau 29,8% dari target. Peningkatan PNBP menunjukkan potensi sumber pendapatan negara yang perlu terus dioptimalkan.
Di sisi lain, belanja negara hingga akhir April 2025 tercatat Rp806,2 triliun atau 22,3% dari target. Realisasi ini menunjukkan peningkatan sekitar Rp185,9 triliun dari catatan terakhir pada akhir Maret.
Berdasarkan kinerja tersebut, Sri Mulyani menegaskan bahwa primer APBN terjaga surplus Rp173,9 triliun per akhir April 2025. Hal tersebut, lanjut dia, menunjukkan bahwa kondisi fiskal masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja, dan utang. (Fal/E-1)
NILAI tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Senin (12/8) ditutup melemah di tengah pasar mengantisipasi rilis data neraca perdagangan Indonesia untuk Juli 2024.
PROVINSI Sulawesi Selatan tidak membutuhkan ada beras impor karena Sulsel surplus dan mensuplai ke beberapa provinsi lain
GUBERNUR Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menegaskan Provinsi Jateng tak perlu menerima beras impor dari pusat. Pasalnya, Jateng merupakan penghasil beras yang besar.
Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru mengklaim provinsi tersebut setiap tahun selalu dalam kondisi surplus beras.
Sumatra Barat (Sumbar) tak berdampak fenomena El Nino dari sisi pangan. Bahkan Sumbar, yang dikenal penghasil beras premium, mengalami surplus beras 20-30 ton per bulan.
Kinerja ekspor nonmigas mendominasi dengan 98,34% dari total perdagangan luar negeri, pada Januari 2025.
DPRD DKI Jakarta berencana memanggil Bupati Kepulauan Seribu terkait temuan helipad ilegal. Serta, menelusuri onkum yang bermain di balik pengadaan helipad tersebut.
Berdasarkan data UNWTO, wisata olahraga merupakan sektor pariwisata yang mengalami peningkatan secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Pemerintah berencana memperluas kebijakan Visa on Arrival ke sejumlah negara. Sejauh ini, ada 23 negara yang mendapatkan kebijakan tersebut.
Adapun nilai Pari Manta ketika dimanfaatkan dan digunakan secara berkelanjutan untuk pariwisata mencapai US$1 juta atau sekitar Rp15,4 miliar.
Pemerintah pusat dan Pemkab Kepulauan Meranti pun sepakat untuk penghitungan DBH migas pada 2023 mengacu harga minyak US$100 per barel.
BEA Cukai Batam kembali menunjukkan ketegasannya dalam menindak penyelundupan rokok ilegal. Pada Jumat (03/5), sebuah kapal cepat (high speed craft) yang membawa 184 ribu batang rokok
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved