Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
Pembagian bantuan sosial (bansos) yang ditempel stiker pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2 dinilai Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo (TPN GP) merupakan bentuk koruptif.
Bawaslu sedang menelusuri dugaan pendistribusian bantuan sosial (bansos) berstiker capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Wakil Ketua DPR Bidang Korinbang, Rachmat Gobel, menggelar Festival Pasar Pangan di Gorontalo.
Terkait bansos berlogo caleg, Alexander Marwata mengatakan KPK sebetulnya sudah berkali-kali mengingatkan dengan kemungkinan adanya konflik kepentingan.
PEMIMPIN di Indonesia dinilai tak lagi mengindahkan aturan yang ada. Mereka yang dipercaya untuk menakhodai bangsa justru ada di barisan depan menabrak dan mengabaikan aturan.
BANTUAN sosial (bansos) di awal tahun ini terlihat sangat masif dilakukan oleh pemerintah terlebih di tengah masa kampanye politik. Hal itu rawan terjadinya politisasi
sUdah seharusnya Presiden Joko Widodo menghentikan aksinya turun langsung membagikan bansos ke masyarakat. Harus ada pengalihan, bansos dikembalikan ke Kemensos
Bantuan sosial (bansos) yang terus disalurkan pemerintah merupakan upaya untuk menaikkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Muhammadiyah menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang secara terang-terangan menyatakan presiden boleh mendukung salah satu pasangan calon bahkan hingga berkampanye.
Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) bukanlah bantuan yang berasal dari pemerintah, melainkan dari negara.
Agus Pambagio turut mengomentari para menteri yang ikut berkampanye dengan membagikan bantuan sosial (bansos) dalam kontestasi politik tahun ini. Hal tersebut melanggar peraturan yang ada.
Agus Pambagio menyebut bahwa pemberian bantuan pangan dari Bulog kepada 1/3 masyarakat Indonesia mengandung unsur politik.
Harga kebutuhan pokok di berbagai daerah Jawa Tengah (Jateng) kembali naik pascapemberian bantuan sosial (bansos).
Seperti diketahui Jawa Tengah merupakan salah satu kantong suara Pemilu 2024,
Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) meminta DPR RI memanggil menteri-menteri yang ikut terlibat dalam pembagian bantuan sosial (bansos).
Mensos Risma dinilai perlu mundur dari jabatannya sebagai Menteri Sosial. Sebab, Risma dinilai tak dilibatkan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dilakukan pemerintah.
Kubu Anies-Cak Imin menekankan agar tidak membohongi masyarakat dengan menarasikan bansos berasal dari Presiden Jokowi padahal sebenarnya dari negara.
Timnas Amin diminta segera melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) soal politisasi bantuan sosial (bansos) untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2.
PAKAR ilmu politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi menilai pelanggaran pemilu khususnya ketidaknetralan ASN dan politisasi bantuan sosial (bansos)
TIM pemenangan nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mendukung penuh langkah Timnas AMIN yang siap memperkarakan dugaan politisasi bantuan sosial dalam pemilu.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved