Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH baru saja melakukan pemblokiran anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp50,14 triliun di tahun 2024, melalui kebijakan automatic adjustment.
Automatic adjustment adalah mengalihkan sejumlah anggaran belanja di kementerian/lembaga yang tidak prioritas ke prioritas.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto mengatakan dana yang terkumpul dari kebijakan automatic adjustment akan digunakan untuk mempertebal anggaran bantuan sosial (bansos) dan subsidi pupuk.
Baca juga : Ambisi Jokowi Menangkan Gibran, Naikkan Gaji ASN hingga Tingkatkan Anggaran Bansos
"Nanti itu (sumber dana untuk bansos Rp600 ribu dan subsidi pupuk) tekniknya ada macam-macam. Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) akan menyelesaikan, salah satunya automatic adjustment," kata Airlangga di Jakarta, Senin (5/2).
Airlangga juga mengatakan anggaran untuk subsidi pupuk perlu ditambah karena Indonesia sudah memasuki musim tanam.
"Kemarin dengan dana yang ada Rp26 triliun itu hanya mencakup 5,7 juta petani. Kita harus menambahkannya untuk 2,5 juta petani dan subsidi pupuk tidak boleh lambat. Sehingga Presiden Jokowi sepakat untuk menyetujui ditambahkan subsidi Rp14 triliun," kata Airlangga.
Baca juga : Rachmat Gobel Terus Gelorakan Edukasi Politik Bermoral
Kebijakan tentang pemblokiran anggaran tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tentang Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024. Sehingga, masing-masing K/L mesti menyisihkan 5 persen dari total anggaran untuk dialihkan.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Surjantoro membenarkan hal itu. Menurutnya, kebijakan automatic adjustment dilakukan untuk mengantisipasi kondisi yang terjadi di tahun ini.
“Sesuai arahan Presiden saat penyerahan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tentang automatic adjustment tahun 2024, saat ini kondisi geopolitik global yang dinamis berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia, sehingga perlu diantisipasi potensi atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di tahun 2024," kata Deni melalui keterangannya, Jumat (2/2). (Z-5)
Dalam rangka penanganan bencana Sumatra, Abdul Mu’ti menekankan bahwa Kemendikdasmen memerlukan anggaran sebesar Rp5,03 triliun.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Kunci utama dalam menyiasati keterbatasan biaya adalah dengan mengoptimalkan bahan makanan lokal dan musiman yang lebih terjangkau.
Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dana untuk pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumut, Sumbar.
MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan perlunya perubahan cara berpikir dan pendekatan mendasar dalam tata kelola kehutanan Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa APBN 2025 mencapai sekitar Rp3.600 triliun, sementara APBD sebesar Rp1.350 triliun, dan seluruh eksekusi anggaran tersebut berada di tangan ASN.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Danantara Indonesia untuk menjelaskan kepastian arah kebijakan fiskal Indonesia kepada Moody's.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Saat ini, pemerintah masih menyusun aturan stimulus melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Airlangga menyebut aturan itu ditargetkan rampung pada Senin (9/2).
Ia menambahkan, pertumbuhan sektor riil bahkan melampaui laju pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga menopang kinerja ekonomi secara keseluruhan.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menerima sejumlah investor institusional dan pelaku industri keuangan di Jakarta, Selasa (3/2).
Laju kencang Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Selasa (3/2) dipicu oleh masuknya aliran dana asing ke pasar modal domestik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved