Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MASYARAKAT diminta tidak mudah tergiur dengan janji-janji pihak pemberi bantuan sosial (bansos). Jangan biarkan janji tersebut pengaruhi suara dalam memilih pemimpin ke depan.
"Bansos bukanlah alat untuk membeli suara atau loyalitas," ujar Executive Director Indonesia Budget Center, Elizabeth Kusrini dalam konferensi pers secara virtual, Rabu, 7 Februari 2024.
Elizabeth menegaskan masyarakat dapat memilih capres dan cawapres sesuai keinginannya. Meski telah menerima bansos.
Baca juga : Presiden Jokowi Kini Dijuluki Petugas Bansos
"Kita tetap berhak untuk memilih calon pemimpin yang sesuai dengan aspirasi dan kepentingan," jelasnya.
Masyarakat juga diminta ikut mengawasi penyaluran bansos. Masyarakat diminta dapat melaporkan apabila adanya penyalahgunaan hingga korupsi dalam penyaluran bansos.
"Dengan menghubungi lembaga-lembaga yang berwenang, seperti KPK, BPK, atau Ombudsman, untuk menyampaikan laporan atau pengaduan," pungkasnya
Baca juga : Jokowi Bagi Bansos karena Panik? Jusuf Kalla: Lebih dari Itu
Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga meminta keluarga penerima manfaat bansos di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), berterima kasih kepada Presiden Jokowi. Ia juga memberikan bantuan beras seberat 10 kilogram. (Z-7)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved