Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
SEBAGAI langkah perubahan, pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar akan membuat program bansos plus. Ini untuk memperluas lagi jangkauan penerima bantuan sosial.
"Sebagai bagian dari perubahan, kami menyusun bansos plus, angkanya ditingkatkan, yang masih miskin dimasukkan dan diberikan bekal pelatihan, pendampingan, supaya usaha mereka pelan-pelan bisa mandiri dan hidup lebih sejahtera," ucap Anies dalam debat capres kelima, Minggu (4/1).
Menurut Anies, beberapa kelompok masyarakat yang penting untuk mendapatkan bansos ialah mereka yang miskin dan prasejahtera, jangan sampai ada yang terlewatkan. Menurut Anies, bansos harus diberikan sesuai kebutuhan penerima.
Baca juga : Prabowo: Bangun Pabrik di Dalam Negeri Kurangi Impor Gawai
"Kalau penerima membutuhkan bulan ini, ya bulan ini. Kalau tiga bulan lagi, ya tiga bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya. Dijadikan sebagai sesuai kebutuhan,” ucap dia.
Ia juga menekankan bahwa bansos diberikan dari uang rakyat lewat negara dan untuk rakyat, bukan dari pihak-pihak tertentu. Hal itu dilakukannya saat menjabat sebagai gubernur DKI. Anies dengan tegas menempelkan keterangan pada setiap paket bansos dengan label dibiayai APBD.
Di samping itu, ia menekankan bahwa perlu opsi bansos dalam bentuk cash transfer untuk mengurangi potensi korupsi dalam pengadaan barang. Pasalnya, selama ini pengadaan barang bansos hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan raksasa.
Baca juga : Terkait Pekerja Migran, Prabowo Sepakat dengan Anies dan Ganjar
Lainnya, soal data bansos, menurut dia permasalahan tersebut dapat diatasi dengan mengecek ulang data sampai di tingkat RT/RW.
"Itu dilakukan di Jakarta. Mereka musyawarah, mencocokkan siapa yang daftar, yang benar dan keliru. Semua PKK, karang taruna, RT/RW, datanya akurat dan dananya dipakai sesuai dengan kebutuhan," pungkas dia. (Z-2)
Baca juga : Anies Baswedan: Perbaikan Sistem Kesehatan Harus Dilakukan Lintas Sektor
Kenaikan suara NasDem bersamaan dengan penggunaan sistem proporsional terbuka yang menguntungkan partai tersebut.
NasDem perlu memperluas basis dukungan di Jawa, menyasar pemilih kelas menengah bawah, dan menjangkau generasi muda.
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap alasan menunjuk juru bicara eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai komisaris di BUMD PT Jakpro.
MANTAN Gubernur Jakarta, Anies Baswedan menemui mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong di Rutan Cipinang pada Jumat (1/8).
MANTAN gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyoroti masih lemahnya meritokrasi, pengisian jabatan masih dilakukan berdasarkan kedekatan atau koneksi bukan kompetensi
Tom Lembong dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Dia menuturkan Presiden Prabowo selama hampir sembilan bulan masa jabatannya telah hadir dalam sejumlah forum penting internasional.
Anies Baswedan, eks Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno serta dua eks pimpinan KPK Laode M Syarif dan Saut Situmorang, Refly Harun hadir di sidang pleidoi Tom Lembong
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved