Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
Program Banpres Produktif diberikan kepada pelaku usaha mikro dengan tujuan mengurangi beban pelaku usaha mikro dalam menghadapi pandemi Covid-19
"Tata cara penyaluran Banpres Produktif telah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020," kata Hanung,
Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menegaskan bahwa anak sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak terlibat dalam kasusnya.
Perumda Pasar Jaya menyebutkan pendistribusian bantuan sosial dalam rangka percepatan penanganan covid-19 di DKI Jakarta telah dilakukan secara transparan.
PROSES penunjukan vendor pengadaan bantuan sosial (bansos) covid-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020 dalam kasus yang menjerat Menteri Sosial nonaktif Juliari Batubara mencurigakan.
Warga DKI Jakarta yang belum punya rekening Bank DKI akan mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui PT Pos Indonesia dengan menunjukkan bukti SMS dan KTP.
Perlu adanya komunikasi dan publikasi yang terbuka kepada publik. Dengan begitu, masyarakat mengetahui info penyaluran bansos dan tidak terjadi asimetris informasi.
"Penyidik menggali keterangan saksi terkait tahapan dan proses dilakukannya penunjukan langsung para vendor (kontraktor) yang menyalurkan bansos untuk wilayah Jabodetabek pada 2020."
Corporate Communication Head PT Sritex Joy Citradewi mengungkapkan, Sritex mendapatkan pemesanan tas goodie bag dari Kementerian Sosial pada April lalu.
KPK akan tetap melakukan proses hukum secara profesional terhadap siapa pun itu jika memang ada pihak lain terlibat dalam kasus korupsi bansos tersebut.
Menurut Roy, sangat aneh karena serangan ini dilontarkan jelang reshufle kabinet bukan ketika Juliari dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
"Fitnah besar ini mendadak muncul menjelang reshufle kabinet. Pastinya ada yang berzig-zag politik," tandasnya.
Selain sangat dibutuhkan masyarakat, menurut dia Jawa Barat memiliki kemampuan anggaran untuk hal tersebut.
Tujuannya untuk pemeriksaan kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) dengan tersangka Menteri Sosial nonaktif Juliari P Batubara (JPB)
KPK belum mengungkap materi pemeriksaan yang akan digali penyidik ke Pepen. Keterangan Pepen akan mempertajam penyidikan kasus rasuah tersebut.
Di mana untuk tahap ke-3 ini, kuota bantuan yang diberikan mengalami kenaikan sebesar 5% dari total yang diterima setiap daerah pada tahap sebelumnya.
Para tersangka membuat Juliari menerima Rp17 miliar dari dua periode pengadaan bansos sembako untuk Jabodetabek pada 2020.
KPK masih belum memeriksa Menteri Sosial nonaktif Juliari Peter Batubara dalam kasus dugaan rasuah dalam penyaluran bansos ini.
MULAI tahun depan, bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang terdampak covid-19 akan diganti menjadi uang tunai
"Mengenai data dan informasi yang diberikan PPATK tentu tidak bisa kami sampaikan karena itu bagian dari strategi penyidikan penyelesaian perkara ini," ujar Ali.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved