Pemprov DKI Bagikan BLT Tahun Depan, Ini yang Harus Diperhatikan

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah memastikan pemberian bantuan sosial (bansos) 2021 menggunakan skema Bantuan Langsung Tunai (BLT). Penyalurannya pun dilakukan melalui Bank DKI.

Peneliti bidang ekonomi The Indonesian Institute M Rifki Fadilah mengingatkan Pemprov DKI mengenai beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum dan selama pencairan BLT ini.

Pertama, perlu adanya komunikasi dan publikasi yang terbuka kepada publik. Dengan begitu, masyarakat mengetahui info penyaluran bansos dan tidak terjadi asimetris informasi.

Baca juga: BLT Segera Cair, Pembuatan Rekening Bank DKI Harus Dipercepat

"Selama ini, publikasi dan komunikasi masih menjadi tantangan sehingga menimbulkan tanda tanya sudah sejauh mana proses penyaluran bansos," kata Rifki saat dihubungi, Selasa (22/12).

Selanjutnya, perlu ada transparansi anggaran kepada publik. Misalnya dana BLT ini dialokasikan berapa banyak kemudian realisasi di lapangan seperti apa.

"Adanya sistem yang terbuka agar publik bisa memantau dan mengawasi proses penyaluran bansos," tegasnya.

Selain itu, perlu ada proses evaluasi yang dilakukan secara berkala. Rifki menyarankan evaluasi dilakukan setiap bulannya. Tujuannya untuk mengukur efektivitas dan tepat sasaran atau tidaknya penyaluran bansos.

"Proses evaluasi pascapemberian bansos setiap bulannya untuk melihat apakah bansos sudah tepat sasaran dan sejauh apa efektivitasnya," pungkasnya.

Sebelumnya,  Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, sesuai usulan dalam pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PSI, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PAN dan Fraksi PKB-PPP terkait Rancangan APBD tahun anggaran 2021, Pemprov DKI Jakarta akan mengubah skema pemberian bantuan bagi warga terdampak pandemi dengan BLT.

“Eksekutif menyampaikan apresiasi dan terima kasih serta sependapat untuk mengganti penyaluran sembako menjadi BLT, dan untuk pelaksanaannya akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Pemerintah Pusat,” ujar Ariza saat membacakan jawaban atas pandangan Fraksi di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/11). (OL-1)