Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
PENYALURAN Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk warga Jakarta akan dimulai pada Januari 2021 mendatang. Salah satu metode penyaluran adalah transfer dana melalui Bank DKI.
Menurut Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz, Pemprov DKI sudah harus melakukan update dan validasi data penerima yang akurat.
Adapun jika, masih ada warga Jakarta yang belum memiliki rekening Bank DKI masih ada cara lain. Tepatnya penyaluran lewat PT Pos Indonesia.
“Yang belum punya rekening Bank DKI bisa transfer via PT Pos Indonesia. Jadi transfer ke PT Pos yang berhak mengambil dengan menunjukkan SMS dan KTP,” kata Abdul saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (22/12).
Untuk itu, menurut Abdul penting sekali bagi Pemprov DKI khususnya Dinas Sosial (Dinsos) DKI untuk memperbaharui data. Dinsos DKI jakarta wajib memastikan validasi data yang akurat sehingga penyaluran bisa tepat sasaran. Begitupun dengan penerima yang memang berhak bisa mendapatkan bantuan sosial di tengah pandemi ini.
“Saya kira hal yang harus diperhatikan adalah data penerima. Karena dari beberapa kali bansos masih ada warga yang protes tidak mendapatkan haknya, jangan sampai hal ini terjadi lagi,” ungkapnya.
Sementara itu, peneliti bidang ekonomi The Indonesian Institute, M. Rifki Fadilah, mendorong Pemprov DKI segera menjamin warga Jakarta dalam pembuatan rekening Bank DKI. Karena penyaluran BLT salah satunya melalui transfer langsung ke Bank DKI.
Sementara itu, belum semua warga Jakarta memiliki rekening Bank DKI. Padahal mekanisme ini menjadi salah satu mekanisme yang aman dan bisa tepat sasaran.
"Betul ini, proses sosialisasi dan juga pembuatan rekening Bank DKI kepada warga yang menerima bansos. Ini juga bagus untuk meningkatkan angka inklusi keuangan," kata Rifki kepada Media Indonesia, Selasa (22/12).
Menurut Rifki, proses pembuatan rekening Bank DKI yang dibantu oleh Dinas Sosial dan Bank DKI harus segera diselesaikan. Pasalnya, pencairan pertama di bulan Januari sudah semakin dekat.
Rifki mengingatkan, jangan sampai ada warga yang tidak mengetahui kalau skema penyaluran bansos telah berubah. Sehingga proses sosialisasi dan proses pembuatan rekening harus dibantu.
"Ini prosesnya harus segera karena jangan sampai warga tidak tahu kalo skema berubah dan penyaluran lewat Bank DKI. Maka proses sosialisasinya harus gencar kalau perlu diadakan bank keliling untuk melakukan pembukaan rekening kepada masyarakat khususnya penerima bansos jadi istilahnya jemput bola," paparnya. (Hld/OL-09)
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta batal memangkas trotoar Jalan TB Simatupang sebagai salah satu solusi meningkatkan kapasitas jalan.
Keberadaan RTH bisa mengurangi polusi udara. Di samping itu, pemenuhan RTH di Jakarta juga menjadi kewajiban bagi para pengembang properti.
ANGGOTA Komisi A DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani, mendorong Pemprov DKI memberikan ruang kerja yang layak bagi penyandang disabilitas.
Menurut Yustinus, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan langkah penanganan jangka pendek dan menengah, yakni melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek galian.
Rencana pengalihan status PAM Jaya dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
Sebanyak 48 anak usia SD hingga SMP di wilayah Kelurahan Duri Kosambi, Semanan dan Tegal Alur, Jakarta Barat, dilaporkan putus sekolah.
Edi mengaku bingung dengan keputusan KPK menjerat dirinya sebagai tersangka. Padahal, menurut dia, Juliari merupakan mantan pimpinan di Kemensos yang harusnya bertanggung jawab.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved