Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KELOMPOK sukarelawan Jokowi Mania (JoMan) menilai isu miring yang menerpa putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka sengaja dihembuskan menjelang reshuffle kabinet.
Kelompok yang dipimpin Immanuel Ebenezer (Noel) itu menduga isu tersebut dibangun oleh kelompok yang terganggu dengan rencana perombakan kabinet oleh Presiden Jokowi.
"Fitnah besar ini mendadak muncul menjelang reshufle kabinet. Pastinya ada yang berzig-zag politik. Bermanuver untuk berkampanye hitam terhadap Presiden Jokowi dan keluarganya," tandas Immanuel via pesan singkat, Senin (21/12).
Aktivis 98 ini mensinyalir ada skenario barisan sakit hati yang coba melakukan posisi bargain ke presiden menjelang reshufle kabinet. Apalagi santer dikabarkan jika perombakan kabinet digelar pada pekan ini.
"Tidak mungkin Gibran kalau mau berbisnis hanya urusan kantung tas bansos. Kenapa tidak yang triliunan saja sekalian," ungkap Noel.
Noel meminta polisi mengungkap pelaku penyebar isu fitnah tersebut terhadap calon Wali Kota Solo itu agar tidak menjadi komoditas politik liar.
"Karena tuduhan ini liar, dan sangat kotor. Ini hoaks besar dan jelas pesanan untuk menyerang Jokowi dan keluarganya," tandasnya.
Terpisah, Gibran menyebutkan dirinya tidak pernah ikut-ikutan merekomendasikan dana bantuan bansos yang menyeret mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.
Gibran diisukan memberikan rekomendasi kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk untuk membuat tas bansos.
"Saya namanya disebut-sebut kasus itu, tidak benar, saya tidak pernah merekomendasikan ikut campur dalam urusan bansos apa lagi merekomendasikan goodie bag, " kata Gibran.
Gibran mempersilahkan untuk mengkonfirmasi pada pihak PT Sritex dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Gibran, dana kampanyenya untuk Pilkada Solo bisa dicek dalam laporan yang sudah dia sampaikan ke KPU.
"Bisa dicek sendiri, bisa dicek semua. LHKPN, dana kampanye, bisa dicek online. Silakan dicek ke tim. Kita nggak pernah yang namanya ditutup-tutupi," pungkasnya. (Ant/OL-8)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Cek desil bansos 2026 secara online melalui website dan aplikasi Kemensos. Simak cara cek status penerima bansos dan penjelasan fungsi desil.
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved