Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menegaskan anak sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, sama sekali tidak terlibat kasusnya. Tuduhan terhadap Wali Kota Surakarta 2020-2024 itu sepenuhnya hoaks.
“Enggak (Gibran tidak terlibat), berita tidak benar. Itu tidak benar,” kata Juliari di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (23/11) malam.
Juliari mengetahui seluruh proses bantuan sosial (bansos) yang berujung dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Pada setiap tahapan tersebut tidak terdapat keterlibatan Gibran.
“Saya ikuti dulu prosesnya, terima kasih,” pungkasnya.
Sebelumnya, nama Gibran disebut terseret dalam kasus korupsi bansos dengan tersangka mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Gibran disebut merekomendasikan PT Sritex membuat goodie bag untuk bansos.
Gibran sudah menyangkal kabar ini. Putra sulung Presiden Joko Widodo menegaskan tidak pernah ikut campur dalam urusan bansos.
“Silakan cek ke PT Sritex dan KPK. Itu berita tidak benar. Bohong,” ujar Gibran di Solo, Senin (21/12).
Terkait kasus itu, KPK terakhir melakukan penelusuran proses penunjukan vendor yang melakukan pengadaan bantuan sosial (bansos) covid-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020 melalui Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Pepen Nazaruddin. KPK menduga para vendor menyetor fee pada setiap paket bansos tersebut ke Juliari Batubara.
Dalam kasus itu, Juliari diduga menerima Rp17 miliar dari dua tahap pengadaan bansos Jabodetabek. KPK menduga Juliari mendapat potongan Rp10 ribu dari setiap paket sembako dari vendor Kemensos melalui penunjukkan langsung.
Duit Rp8,2 miliar diduga di terima terkait penyaluran bansos periode pertama dan Rp8,8 miliar pada penyaluran tahap dua.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengatakan penyidik juga mendalami perusahaan rekanan Kemensos yang menyediakan paket sembako itu. KPK menyelisik kelayakan para vendor dan dugaan rekanan yang hanya sebagai perusahaan bendera, namun tak mengerjakan pengadaan.
KPK menduga salah satu tersangka dalam kasus itu yakni pejabat pembuat komitmen Kemensos Matheus Joko Santoso sebagai pemilik PT Rajawali Parama Indonesia yang juga mendapat proyek pengadaan bansos itu.
Dalam kasus itu total ada lima tersangka. Selain Mensos Juliari, empat tersangka lain yakni dua pejabat pembuat komitmen Kemensos yakni Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso, serta dari pihak swasta rekanan pengadaan bansos Harry Sidabuke. (Cah/P-5)
Wamendagri Bima Arya menyebut 500 kepala daerah terjerat korupsi sejak 2005 dan mendorong evaluasi pilkada serta digitalisasi untuk menekan praktik korupsi.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik korupsi impor barang palsu atau KW yang melibatkan PT Blueray Cargo dan oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung.
Penguatan pengawasan internal dan eksternal perlu dibarengi dengan kewenangan yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif.
PENGUATAN sistem pengawasan hakim kembali dipertanyakan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim di Pengadilan Negeri (PN) Depok.
KETUA Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Kota Depok Bambang Setyawan yang terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK diberhentikan sementara.
Cek desil bansos 2026 secara online melalui website dan aplikasi Kemensos. Simak cara cek status penerima bansos dan penjelasan fungsi desil.
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved