Berita Terbaru ATR/BPN Hari Ini

Jadi Menteri Pertama yang Hadir di Musi Rawas Utara, Hadi Tjahjanto Tuntaskan Konflik yang Telah Berlangsung 28 Tahun

Konflik pertanahan ini dapat diselesaikan berkat sinergi dan kolaborasi dari empat pilar, yaitu Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum (APH), dan lembaga peradilan.

Menteri Hadi Apresiasi Pendandatanganan 51 Perjanjian Kerja Sama di Sultra

Menurutnya dengan sinergi ini maka dapat menyuseskan PSN serta mendorong program PTSL

Kutip Pidato Jokowi, Raja Antoni Sebut Konflik Agraria Bisa Selesai dengan Kerja Sama Lintas Lembaga

Diketahui dalam forum GTRA tersebut akan dibahas beberapa permasalahan pertanahan yang dialami rakyat

Kasus Penggunaan Surat Palsu, MA Kuatkan Hukuman Ernawati Yohanis

Hakim MA menguatkan putusan hakim pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi (PT) Makassar

Bila Tak Direvisi, UU IKN Bisa Berisiko

Pemerintah membeberkan adanya risiko bila Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) tak direvisi.

PLN dan BPN Se-Sumatra Bekerja Sama dalam Optimalisasi Pendaftaran dan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 

BPN akan membantu PLN melakukan mediasi pada sengketa dan/atau konflik permasalahan aset tanah PLN dengan pihak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kasus Kerusuhan Dago Elos Diambil Alih Polda Jabar. Begini Kronologinya

POLDA Jawa Barat mengambil alih laporan dugaan pidana pemalsuan dokumen terkait kasus tanah di Dago Elos Kota Bandung, yang awalnya ditangani Polrestabes Bandung.

Nelayan dan Pedagang di Pulau Panggang ingin Kembangkan Usaha Usai Dapat Sertipikat

Penerima sertipikat bersyukur dapat menerima sertipikat dalam waktu yang tidak lama. Menurutnya, proses pembuatan sertipikasi melalui PTSL sangat cepat dan mudah.

Serahkan Sertipikat di Pulau Panggang, Menteri ATR/Kepala BPN Tegaskan PTSL Menyentuh hingga Pulau-pulau Kecil

Terbitnya sertipikat di wilayah kepulauan ini menegaskan bahwa program legalisasi aset bukan hanya berfokus di wilayah daratan atau perkotaan, tetapi menyentuh sampai ke pulau-pulau kecil.

Refleksi Reforma Agraria, Kolaborasi dalam Penataan Aset dan Akses untuk Memakmurkan Rakyat

Bicara soal Reforma Agraria secara teknis, Dirjen Penataan Agraria Dalu Agung Darmawan menyebut bahwa outcome Reforma Agraria bisa berdampak terhadap perekonomian masyarakat.

Pemerintah Pastikan Program Pelataran Bermanfaat bagi Warga Pekanbaru

Program pelayanan tanah akhir pekan (Pelataran) ditujukan bagi warga yang tidak bisa mengurus administrasi pertanahannya di hari kerja pada umumnya yaitu Senin-Jumat.

Legalisasi Aset, Masyarakat Pesisir Butuh Kehadiran Negara

Legalisasi aset merupakan hak bagi seluruh warga negara Indonesia untuk mencapai kesejahteraan.

Pemerintah akan Batasi Jumlah Kepemilikan Hunian bagi WNA

Pemerintah akan menetapkan peraturan terkait pembatasan jumlah kepemilikan hunian bagi warga negara asing (WNA).

Desa Reforma Agraria di Kabupaten Bogor Masuk 75 Desa Wisata Terbaik

Saat ini, desa tersebut sedang diberdayakan dengan cara pembinaan pertanian, pariwisata, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pemalsu Dokumen Tanah Cakung Divonis Empat Tahun Penjara

Namun, majelis hakim menyatakan Abdul Halim tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU)

Menteri Hadi Tjahjanto dan Bobby Nasution Bagikan Sertifikat Rumah Ibadah

Ia menambahkan, sertifikasi rumah ibadah dan tanah wakaf terus mengalami perbaikan dan peningkatan dari segi jumlah

Hadi Tjahjanto Cek Realisasi PTSL di Kalimantan Selatan

Menteri Hadi juga menyerahkan sertipikat wakaf Pondok Pesantren Darul Ilmi Kabupaten Banjar Baru

Lahan PTPN VII Way Berulu Hasil Nasionalisasi Perusahaan Belanda

Sebab, kata dia, status lahan PTPN VII di Unit Way Berulu itu adalah hasil nasionalisasi perusahaan Belanda oleh pemerintah Indonesia

Di Universitas Andalas, Menteri Hadi Sebut Tiga Kunci Wujudkan Indonesia Emas 2045

Hadi memastikan pihaknya akan terus melakukan legalisasi aset baik untuk memberikan kepastian hukum pada tanah rakyat

Hadi Tjahjanto akan Jadikan Sumbar Model Perlindungan Tanah Ulayat

Kementerian ATR/BPN sudah menyiapkan mekanisme dan skema perlindungan tanah ulayat melalui pemberian Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Isra Mikraj Menjawab Krisis Konten Media Sosial

Memberantas Kemiskinan Ekstrem hingga 0%

BRICS+ Adang Ancaman Trump-Netanyahu

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia