Serahkan Sertipikat di Pulau Panggang, Menteri ATR/Kepala BPN Tegaskan PTSL Menyentuh hingga Pulau-pulau Kecil

MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menyerahkan total 386 sertipikat tanah di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, tepatnya di Pulau Panggang, Jumat (11/8). Pada kesempatan tersebut, ia menyerahkan langsung secara door to door sebanyak 35 sertipikat hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan satu sertipikat tanah wakaf.
 
Terbitnya sertipikat di wilayah kepulauan ini menegaskan bahwa program legalisasi aset bukan hanya berfokus di wilayah daratan atau perkotaan, tetapi menyentuh sampai ke pulau-pulau kecil, pedesaan, bahkan daerah perbatasan. 

"Pagi ini kita baru saja menyerahkan sertipikat secara door to door, program PTSL ini bukan hanya di kota-kota besar tapi merambah sampai wilayah terkecil. Saat ini kita ada di Pulau Panggang yang masyarakatnya notabene adalah hidupnya sebagai nelayan, ada guru juga, dan satpol PP," kata Hadi Tjahjanto di lokasi, Jumat (12/8).

Baca juga: Refleksi Reforma Agraria, Kolaborasi dalam Penataan Aset dan Akses untuk Memakmurkan Rakyat

Dengan diserahkannya sertipikat tanah secara door to door, Menteri ATR/Kepala BPN memastikan langsung sertipikat yang dibagikan telah sesuai dengan nama penerima sertipikat, luas bidang tanahnya, dan tidak ada praktik pungutan liar yang dilakukan oleh petugas saat proses penerbitan sertipikat. 

"Kalau saya lihat di lapangan tidak ada kendala karena masyarakat membantu, Pak Bupatinya membantu, aparat di bawah membantu, sinergi kolaborasi antara Kepala Kantor Pertanahan dengan Bupati bagus, didukung Kajari, Kapolres, Dandim membantu makanya tidak ada masalah," lanjutnya.

Terkait program PTSL di seluruh Indonesia, dari target 126 juta bidang tanah, saat ini tanah yang sudah terdaftar berjumlah sekitar 105,2 juta bidang, di mana sekitar 86,5 juta bidang di antaranya sudah bersertipikat. Di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sendiri, persentase tanah terdaftar sudah mencapai 99,5%, dan ditargetkan akhir tahun 2023 PTSL di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Kota Administrasi Jakarta Utara rampung 100%.

Baca juga: Legalisasi Aset, Masyarakat Pesisir Butuh Kehadiran Negara

"Sekarang sudah 99,5%, kira-kira tahun ini selesai jadi Kabupaten Lengkap, namun saya ingin melihat secara langsung benar tidak sertipikatnya, sudah sesuai by name by address, kemudian patoknya tidak ada masalah ternyata sudah selesai tinggal 0,5%, tahun ini (ditargetkan, red) selesai sebagai Kabupaten Lengkap," ungkap Hadi Tjahjanto.

Untuk diketahui, penambahan nilai ekonomi dari program sertipikasi tanah sejak tahun 2017 mencapai sekitar 5.574 triliun rupiah. Adapun di Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, penambahan nilai ekonomi yang dihasilkan selama satu tahun (tahun 2022) mencapai 25 triliun rupiah.

"Saya tadi melihat satu per satu, di samping saya lihat sesuai dengan namanya, luasnya batasnya di mana sudah jelas, dan masyarakat memiliki kemampuan entrepreneur UMKM untuk berdagang di wilayah Kepulauan Seribu, ini sehingga perekonomian mereka cukup luar biasa. Ini akan terus kita kerjakan di wilayah-wilayah lain agar dampak dari PTSL bisa dirasakan langsung oleh masyarakat untuk peningkatan ekonomi mereka," paparnya.

Baca juga: Pemerintah Pastikan Program Pelataran Bermanfaat bagi Warga Pekanbaru

Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kunjungan kerja ini, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Yulia Jaya Nirmawati, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Wartomo beserta jajaran, serta Bupati Kepulauan Seribu Junaedi beserta jajaran Forkopimda Kota Administrasi Jakarta Utara. (RO/S-3)