Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, melakukan kunjungan kerja ke Medan, Sumatra Utara, Kamis (20/7).
Didampingi oleh Wali Kota Medan, Bobby Nasution, Menteri ATR/BPN membagikan sertifikat tanah wakaf di Masjid Fajar Ramadhan, Kecamatan Medan Johor kepada 11 penerima peruntukan masjid, mushola dan sarana sosial keagamaan.
Baca juga: Perlu Kepastian Hukum untuk Selesaikan Masalah Mafia Tanah
Seusai dari sana, Hadi dan Bobby menuju Kecamatan Lubuk Pakam untuk menyerahkan 4 sertipikat Gereja Advent. Hadi menerangkan bahwa penyerahan sertipikat rumah ibadah dan tanah wakaf merupakan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk menjaga tanah umat beragama dari gangguan mafia tanah yang jahat.
Baca juga: Tersangka Pemalsuan Sertifikat Minta Perlindungan Pemerintah
“Penyerahan sertipikat ini adalah juga bentuk perhatian kepada tanah umat supaya mendapat kepastian hukum dan perlindungan hukum sehingga umat dapat beribadah dengan nyaman,” uajr mantan panglima TNI itu.
Ia menambahkan, sertifikasi rumah ibadah dan tanah wakaf terus mengalami perbaikan dan peningkatan dari segi jumlah terutama sejak Presiden Joko Widodo memimpin pemerintahan. Selama setahun Ia menjabat, telah tersertifikasi sebanyak 36.149 bidang tanah meliputi tanah wakaf dan rumah ibadah.
“Dulu penyerahan sertipikat tanah wakaf dan rumah ibadah hanya 2.680 sertipikat pertahun. Alhamdulilah kini mengalami perbaikan dan peningkat hingga 15.735 sertipikat pertahun,” terangnya.
Hadi Tjahanto dan Bobby Nasution juga mengunjungi Kecamatan Denai, Kota Medan untuk menyerahkan sertipikat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara door to door kepada masyarakat.
Menurut pantauan, mereka mendatangi satu persatu rumah sekaligus berdialog secara langsung dengan masyarakat penerima sertipikat untuk memastikan selama proses sertifikasi tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
“Saya ingin menyerahkan secara langsung karena ingin tahu dan mendengarkan secara langsung testimoni dari masyarakat. Hal ini penting supaya saya benar-benar tahu apa yang dirasakan oleh masyarakat” ungkap Hadi.
Menteri ATR/BPN mengucapkan terima kasih kepada Bobby Nasution seraya berharap supaya sinergi dan kolaborasi antara Kantor Pertanahan Kota Medan dan Pemerintah Kota Medan dapat senantiasa berjalan dengan baik sehingga warga dapat merasakan kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat. (Ant/H-3)
Tuntutan utama buruh adalah agar Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution menaikan UMP dan UMK se-Sumut sebesar 10,5 persen.
Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution melantik pengganti Kepala Dinas Pekerjaan Umum Topan Ginting yang menjadi tersangka korupsi jalan
KPK menyita Rp231 juta dalam OTT di Sumut. Namun, uang itu cuma sisa atas pembagian dana yang sudah terjadi.
Hasto menyebut nama Jokowi, Gibran dan Bobby dalam nota pembelaannya atau pleidoi. Kasus hukumnya dikatakan sebagai akibat sikap kritisnya terhadap sejumlah peristiwa politik.
Atau seperti sejumlah kasus yang menyangkut keluarga Jokowi sebelumnya, termasuk Bobby, yang katanya didalami tapi hingga kini tak jelas penindakannya?
Budi menerangkan OTT tersebut berlangsung pada Kamis (26/6) malam di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Nusron Wahid menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia terkait pernyataannya soal penertiban tanah nganggur yang sempat viral di media sosial.
Penyusunan dan integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan sistem Online Single Submission (OSS) menjadi kunci untuk menarik investasi infrastruktur di Indonesia.
Mesin anjungan pencetakan sertifikat elektronik ini memberikan kemudahan bagi masyarakat karena dapat menghemat waktu dan mempercepat proses layanan.
MENTERI ATR/BPN Nusron Wahid menyebut proses investagasi terhadap jajarannya yang diduga terlibat dalam kasus pagar laut di Bekasi telah rampung.
Kebakaran yang melanda Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) tidak menghanguskan dokumen-dokumen penting terkait dengan sengketa tanah.
POLRI segera meminta keterangan sejumlah pihak dalam kasus pagar laut di Perairan Kabupaten Tangerang, Banten.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved