Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, melakukan kunjungan kerja ke Medan, Sumatra Utara, Kamis (20/7).
Didampingi oleh Wali Kota Medan, Bobby Nasution, Menteri ATR/BPN membagikan sertifikat tanah wakaf di Masjid Fajar Ramadhan, Kecamatan Medan Johor kepada 11 penerima peruntukan masjid, mushola dan sarana sosial keagamaan.
Baca juga: Perlu Kepastian Hukum untuk Selesaikan Masalah Mafia Tanah
Seusai dari sana, Hadi dan Bobby menuju Kecamatan Lubuk Pakam untuk menyerahkan 4 sertipikat Gereja Advent. Hadi menerangkan bahwa penyerahan sertipikat rumah ibadah dan tanah wakaf merupakan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk menjaga tanah umat beragama dari gangguan mafia tanah yang jahat.
Baca juga: Tersangka Pemalsuan Sertifikat Minta Perlindungan Pemerintah
“Penyerahan sertipikat ini adalah juga bentuk perhatian kepada tanah umat supaya mendapat kepastian hukum dan perlindungan hukum sehingga umat dapat beribadah dengan nyaman,” uajr mantan panglima TNI itu.
Ia menambahkan, sertifikasi rumah ibadah dan tanah wakaf terus mengalami perbaikan dan peningkatan dari segi jumlah terutama sejak Presiden Joko Widodo memimpin pemerintahan. Selama setahun Ia menjabat, telah tersertifikasi sebanyak 36.149 bidang tanah meliputi tanah wakaf dan rumah ibadah.
“Dulu penyerahan sertipikat tanah wakaf dan rumah ibadah hanya 2.680 sertipikat pertahun. Alhamdulilah kini mengalami perbaikan dan peningkat hingga 15.735 sertipikat pertahun,” terangnya.
Hadi Tjahanto dan Bobby Nasution juga mengunjungi Kecamatan Denai, Kota Medan untuk menyerahkan sertipikat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara door to door kepada masyarakat.
Menurut pantauan, mereka mendatangi satu persatu rumah sekaligus berdialog secara langsung dengan masyarakat penerima sertipikat untuk memastikan selama proses sertifikasi tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
“Saya ingin menyerahkan secara langsung karena ingin tahu dan mendengarkan secara langsung testimoni dari masyarakat. Hal ini penting supaya saya benar-benar tahu apa yang dirasakan oleh masyarakat” ungkap Hadi.
Menteri ATR/BPN mengucapkan terima kasih kepada Bobby Nasution seraya berharap supaya sinergi dan kolaborasi antara Kantor Pertanahan Kota Medan dan Pemerintah Kota Medan dapat senantiasa berjalan dengan baik sehingga warga dapat merasakan kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat. (Ant/H-3)
Boyamin menyebut KPK pilih kasih kepada sejumlah saksi dalam kasus rasuah pembangunan jalan di Sumatra Utara.
GUBERNUR Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Sumut pada 2026 sebesar 7,9 persen atau menjadi Rp3.228.971 daripada 2025.
Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut tahun 2026 sebesar Rp3.228.971.
DEWAN Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap penyidik yang menangani kasus dugaan korupsi pembangunan jalan Sumut.
KPK tidak mau menyampuri keputusan Dewas yang mengusut laporan tersebut. Tapi, KPK mengeklaim penyidik sampai jaksa tidak melakukan kesalahan.
Dewas KPK memanggil Kasatgas Rossa Purbo Bekti untuk mengklarifikasi aduan terkait tidak dipanggilnya Bobby Nasution dalam kasus rasuah proyek jalan di Sumut
Hasil kajian OJK menunjukkan bahwa implementasi Sertipikat-el dan HT-el berpotensi mempercepat proses penyaluran kredit serta meningkatkan akuntabilitas perbankan.
Pembebasan BPHTB tidak hanya akan mempercepat proses sertipikasi tanah rakyat, namun menjadi bentuk nyata amal sosial dan keadilan bagi masyarakat kurang mampu.
prinsip sederhana, namun bermakna, yaitu bekerja dengan hati. Pekerjaan sebagai bagian ibadah
KEMENTERIAN ATR/BPN diminta membatalkan Surat Keterangan (SK) pemberian Hak Guna Usaha (HGU) dari Kantor Wilayah Pertanahan BPN Kabupaten Tanjung Pinang karena tumpang tindih lahan
Nusron Wahid menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia terkait pernyataannya soal penertiban tanah nganggur yang sempat viral di media sosial.
Penyusunan dan integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan sistem Online Single Submission (OSS) menjadi kunci untuk menarik investasi infrastruktur di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved