Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, melakukan kunjungan kerja ke Medan, Sumatra Utara, Kamis (20/7).
Didampingi oleh Wali Kota Medan, Bobby Nasution, Menteri ATR/BPN membagikan sertifikat tanah wakaf di Masjid Fajar Ramadhan, Kecamatan Medan Johor kepada 11 penerima peruntukan masjid, mushola dan sarana sosial keagamaan.
Baca juga: Perlu Kepastian Hukum untuk Selesaikan Masalah Mafia Tanah
Seusai dari sana, Hadi dan Bobby menuju Kecamatan Lubuk Pakam untuk menyerahkan 4 sertipikat Gereja Advent. Hadi menerangkan bahwa penyerahan sertipikat rumah ibadah dan tanah wakaf merupakan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk menjaga tanah umat beragama dari gangguan mafia tanah yang jahat.
Baca juga: Tersangka Pemalsuan Sertifikat Minta Perlindungan Pemerintah
“Penyerahan sertipikat ini adalah juga bentuk perhatian kepada tanah umat supaya mendapat kepastian hukum dan perlindungan hukum sehingga umat dapat beribadah dengan nyaman,” uajr mantan panglima TNI itu.
Ia menambahkan, sertifikasi rumah ibadah dan tanah wakaf terus mengalami perbaikan dan peningkatan dari segi jumlah terutama sejak Presiden Joko Widodo memimpin pemerintahan. Selama setahun Ia menjabat, telah tersertifikasi sebanyak 36.149 bidang tanah meliputi tanah wakaf dan rumah ibadah.
“Dulu penyerahan sertipikat tanah wakaf dan rumah ibadah hanya 2.680 sertipikat pertahun. Alhamdulilah kini mengalami perbaikan dan peningkat hingga 15.735 sertipikat pertahun,” terangnya.
Hadi Tjahanto dan Bobby Nasution juga mengunjungi Kecamatan Denai, Kota Medan untuk menyerahkan sertipikat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara door to door kepada masyarakat.
Menurut pantauan, mereka mendatangi satu persatu rumah sekaligus berdialog secara langsung dengan masyarakat penerima sertipikat untuk memastikan selama proses sertifikasi tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
“Saya ingin menyerahkan secara langsung karena ingin tahu dan mendengarkan secara langsung testimoni dari masyarakat. Hal ini penting supaya saya benar-benar tahu apa yang dirasakan oleh masyarakat” ungkap Hadi.
Menteri ATR/BPN mengucapkan terima kasih kepada Bobby Nasution seraya berharap supaya sinergi dan kolaborasi antara Kantor Pertanahan Kota Medan dan Pemerintah Kota Medan dapat senantiasa berjalan dengan baik sehingga warga dapat merasakan kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat. (Ant/H-3)
Atau seperti sejumlah kasus yang menyangkut keluarga Jokowi sebelumnya, termasuk Bobby, yang katanya didalami tapi hingga kini tak jelas penindakannya?
Budi menerangkan OTT tersebut berlangsung pada Kamis (26/6) malam di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara.
PERSATUAN Menembak Sasaran dan Berburu Indonesia (Perbakin) Sumatra Utara membela Kepala Dinas PUPR Sumatra Utara (Kadis PUPR Sumut) Topan Ginting perihal kepemilikan senjata api.
Dalam pelantikan itu, Bobby menyampaikan empat pesan utama yang wajib dipegang para pejabat yang dilantik.
KPK masih mendalami informasi terkait dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Pernyataan itu disampaikan menjawab desakan untuk memanggil Bobby Nasution
WACANA menjadikan Topan Obaja Putra Ginting sebagai justice collaborator mencuat usai kasus dugaan korupsi pembangunan jalan senilai Rp231,8 miliar menyeret namanya.
Penyusunan dan integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan sistem Online Single Submission (OSS) menjadi kunci untuk menarik investasi infrastruktur di Indonesia.
Mesin anjungan pencetakan sertifikat elektronik ini memberikan kemudahan bagi masyarakat karena dapat menghemat waktu dan mempercepat proses layanan.
MENTERI ATR/BPN Nusron Wahid menyebut proses investagasi terhadap jajarannya yang diduga terlibat dalam kasus pagar laut di Bekasi telah rampung.
Kebakaran yang melanda Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) tidak menghanguskan dokumen-dokumen penting terkait dengan sengketa tanah.
POLRI segera meminta keterangan sejumlah pihak dalam kasus pagar laut di Perairan Kabupaten Tangerang, Banten.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ujang Bey, meminta pihak ATR/BPN bersiap jika ada gugatan balik setelah sertifikat tersebut dicabut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved