Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan kepada pemerintah untuk segera menindaklanjuti putusan dan hasil rapat kerja yang dilakukan bersama.
Artinya, pemerintah kembali menjalankan ketentuan dalam UU Nomor 2 Tahun 2020, yakni defisit anggaran dalam postur APBN ditargetkan di bawah 3%.
Upaya itu menurutnya perlu dilakukan lantaran kondisi perekonomian global masih dalam keadaan tak menentu akibat konflik Rusia dengan Ukraina.
Menurut Kepala Negara, dukungan anggaran lewat APBN dan APBD penting untuk menunjang kinerja KPU dan Bawaslu terkait pesta demokrasi.
Rinciannya mencakup pelaksanaan belanja pemerintah pusat Rp314,17 triliun, serta transfer dana ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp176,46 triliun.
Pemerintah juga disebut akan melakukan koordinasi agar kebutuhan pangan rakyat tetap terpenuhi. Selain ketahanan pangan, ketahanan terhadap sektor energi juga akan terus ditingkatkan.
Pemerintah mengambil berbagai langkah cepat demi menjaga daya beli masyarakat. Serta, memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat rentan.
Kepala Negara berpesan agar pengelolaan Dana Desa dilakukan secara hati-hati. Sehingga, manfaatnya dirasakan penuh oleh masyarakat desa.
Menkeu mengatakan subsidi di tahun 2022 melonjak sangat besar Rp11,48 triliun, dengan masih ada Rp10,17 triliun pembayaran untuk subsidi di tahun 2021.
Diperkirakan defisit anggaran akan disusutkan hingga Rp100 triliun dari yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal itu diungkapkan Menkeu Sri Mulyani, yang menyebut kepemilikan domestik pada obligasi pemerintah mengalami peningkatan impresif.
Anggota DPR Suryadi Jaya Purnama mendesak pemerintah jangan memperbesar penggunaan APBN demi mengejar pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kaltim.
Dus, dengan skenario ICP pada harga US$100 per barel, diperkirakan negara masih surplus anggaran sebesar Rp14,8 triliun.
Pasalnya, Indonesia merupakan negara net importer minyak. Kenaikan harga minyak dunia di atas US$100 per barel, semakin memberatkan APBN.
Fahmy Radhi berpandangan, saat harga minyak dunia di atas US$100 per barrel, pemerintah perlu menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) secara selektif.
Belanja subsidi energi harus dipastikan tepat sasaran pada masyarakat miskin dan rentan. Sehingga, dapat menjaga daya beli masyarakat.
Capaian surplus APBN itu ditopang oleh pendapatan negara yang tercatat Rp156 triliun, lebih tinggi dari belanja negara yang sebesar Rp127,2 triliun.
Menurut Sri Mulyani, lewat berbagai instrumen penerimaan dan belanja negara, tujuan untuk menciptakan ekonomi hijau dinilai bakal tercapai.
PUPR menganggarkan Rp13,91 triliun untuk PKT. Salah satu kegiatan PKT ialah dari bidang Cipta Karya yang ditargetkan menyerap puluhan ribu ribu tenaga kerja dengan anggaran Rp2,11 triliun.
Angka tersebut jauh di atas capaian 2021 yang hanya 3,6% dan sedikit lebih tinggi dari target 2022 di 5,2%.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved