Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
Hal ini dilakukan dalam rangka berbagi beban terhadap APBN di tengah kondisi yang dikatakan sangat pelik.
Penurunan defisit tersebut akan berasal dari outlook pendapatan negara tahun 2022 yang lebih tinggi atau mencapai Rp420,1 triliun dari target yang telah ditetapkan.
Pada masa persidangan ini, DPR bersama pemerintah dan DPD akan memprioritaskan untuk menuntaskan pembahasan RUU yang saat ini berada dalam pembahasan pembicaraan tingkat I.
Sedangkan untuk tahun 2022, belanja PEN tetap akan didominasi untuk bantuan sosial dalam bentuk bantalan subsidi untuk mengurangi shock yang begitu dahsyat yang berasal dari luar.
"Konsumsi pemerintah ini macet pada triwulan I 2022 karena pertumbuhannya minus. Kita melihat bahwa pemerintah di dalam konteks ini kurang berperan dalam perekonomian triwulan I,"
"APBN terus didorong sebagai shock absorber untuk tetap menjaga pemulihan ekonomi agar tetap berlanjut dan semakin menguat, menjaga penanganan kesehatan dan melindungi daya beli."
Hal itu dinilai dapat mengurangi beban fiskal negara dan membuat pengeluaran negara menjadi lebih efektif.
Kinerja APBN di tahun 2022 juga terbukti tumbuh dan menguat seiring dengan peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan.
Harga minyak dunia yang melambung tinggi, ternyata memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara, khususnya dari sektor hulu migas.
Ketua dan Wakil Ketua BPK dipilih secara musyawarah mufakat dalam Sidang Anggota BPK yang berlangsung pada Selasa 19 April 2022.
KINERJA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatatkan surplus. Kementerian Keuangan mencatat surplus anggaran negara pada Maret 2022 mencapai Rp10,3 triliun
"Kalau kita lihat, konsumsi listrik yang menggambarkan aktivitas bisnis, baik industri dan bisnis, mengalami kenaikan atau pertumbuhan double digit," jelas Sri Mulyani.
KEMENTERIAN Agama segera kembali mencairkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah tahun 2022.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan kepada pemerintah untuk segera menindaklanjuti putusan dan hasil rapat kerja yang dilakukan bersama.
Artinya, pemerintah kembali menjalankan ketentuan dalam UU Nomor 2 Tahun 2020, yakni defisit anggaran dalam postur APBN ditargetkan di bawah 3%.
Upaya itu menurutnya perlu dilakukan lantaran kondisi perekonomian global masih dalam keadaan tak menentu akibat konflik Rusia dengan Ukraina.
Menurut Kepala Negara, dukungan anggaran lewat APBN dan APBD penting untuk menunjang kinerja KPU dan Bawaslu terkait pesta demokrasi.
Rinciannya mencakup pelaksanaan belanja pemerintah pusat Rp314,17 triliun, serta transfer dana ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp176,46 triliun.
Pemerintah juga disebut akan melakukan koordinasi agar kebutuhan pangan rakyat tetap terpenuhi. Selain ketahanan pangan, ketahanan terhadap sektor energi juga akan terus ditingkatkan.
Pemerintah mengambil berbagai langkah cepat demi menjaga daya beli masyarakat. Serta, memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat rentan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved