Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PEMERINTAH memutuskan untuk menetapkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali berada di bawah 3% pada 2023.
Sebelumnya, sejak 2020, melalui UU Nomor 2 Tahun 2020, pemerintah diperbolehkan melakukan pelebaran defisit anggaran di atas 3% untuk menghadapi pandemi covid-19.
"Untuk 2023, struktur APBN akan kembali mengikuti seperti sebelum terjadi pandemi, yakni postur di bawah 3%," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani usai mengikuti sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (16/2).
Target penyusutan defisit APBN juga dibarengi dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3% hingga 5,9% di tahun depan.
Angka tersebut jauh di atas capaian 2021 yang hanya 3,6% dan sedikit lebih tinggi dari target 2022 di 5,2%.
Baca juga: Pemerintah Bidik Pertumbuhan Ekonomi 5,9% di 2023
"Pertumbuhan ini lokomotifnya akan didominasi oleh konsumsi yang tumbuh di atas 5%, investasi yang tumbuh di 6,1%, dan ekspor 6,7%," tandasnya. (OL-14)
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, melemparkan isu terkait naiknya iuran kepesertaan BPJS Kesehatan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Kemenkeu menegaskan bahwa potongan video yang menarasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut guru sebagai “beban negara” adalah hoaks.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal hati-hati atas ambisi Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan APBN tanpa defisit pada 2027 atau 2028.
Koalisi Barisan Guru Indonesia (Kobar Guru Indonesia) mengkritisi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang kebijakan anggaran pendidikan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan adanya penambahan anggaran yang signifikan untuk Program Sekolah Rakyat pada tahun 2026.
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengeklaim stabilitas sistem keuangan nasional pada triwulan II 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
Pembentukan lembaga-lembaga baru oleh Presiden Prabowo Subianto sejatinya memang dibutuhkan dalam agenda pembangunan, namun seharusnya tidak membebani APBN
Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Muhidin Mohamad Said menuturkan, pihaknya belum melihat mendetail perihal rancangan anggaran yang diberikan oleh pemerintah.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada RAPBN 2026 akan sangat berat dicapai jika tak diiringi dorongan besar.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan janjinya untuk membawa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menuju kondisi tanpa defisit pada 2007
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved