Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi salah satu instrumen kunci dalam mewujudkan komitmen Indonesia menghadapi perubahan iklim.
Lewat berbagai instrumen penerimaan dan belanja negara, tujuan untuk menciptakan ekonomi hijau dinilai bakal tercapai.
"Kita desain dalam berbagai upaya mendesain fiskal policy atau anggaran pendapatan dan belanja negara," ujar Ani, sapaan akrabnya, dalam seminar virtual, Selasa (22/2).
Desain kebijakan dikatakannya akan diselaraskan dengan rencana pembangunan jangka menengah pemerintah. Rinciannya, meningkatkan kualitas lingkungan, ketahanan bencana, perubahan iklim dan pembangunan rendah emisi karbon.
Baca juga: Ambisi Tinggi Pendanaan Perubahan Iklim
Dalam 2nd Biennial Update Report (BUR) pada 2018, Indonesia diketahui membutuhkan dana hingga Rp3.461 triliun. Itu untuk menekan emisi karbon sesuai Nationally Determined Contribution (NDC), yakni 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada 2030.
Ani menekankan bahwa instrumen pendapatan dalam APBN berperan penting. Dari sisi perpajakan misalnya, Indonesia mendorong insentif dan investasi masuk ke ekonomi hijau. Fasilitas pajak, seperti tax holiday, tax allowance, pembebasan bea masuk impor, pengurangan PPN, diskon PPh, hingga pengurangan PBB kegiatan geothermal, pun dikucurkn pemerintah.
"Ini harapannya, beban dari dunia usaha untuk bisa berinvestasi di ekonomi hijau bisa terakselerasi," pungkas Bendahara Negara.
Baca juga: Konflik Rusia-Ukraina Terus Menekan Kurs Rupiah
Melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemerintah juga memperkenalkan pajak karbon. Hal itu mampu mendorong sektor usaha dapat memasukkan penghitungan emisi karbon dalam penghitungan investasi. Pihaknya menilai Indonesia dapat menjalankan kegiatan ekonomi sekaligus mengurangi potensi krisis dari perubahan iklim.
"Pengenaan pajak karbon merupakan sebuah sinyal dan gesture yang kuat. Ini akan menjadi sebuah pelengkap dari mekanisme pasar karbon. Ini akan menimbulkan akselerasi terhadap investasi yang semakin ramah lingkungan," tutur Ani.
Dari aspek belanja, pemerintah menerapkan climate budget tagging yang bertujuan mendukung upaya mitigasi perubahan iklim. Melalui hal itu, belanja pemerintah dalam agenda perubahan iklim dapat dimonitor masyarakat dan mendorong konsistensi kebijakan.
Saat ini, pemerintah pusat telah menggandeng 11 pemerintah daerah (pemda) untuk menerapkan climate budget tagging dalam APBD. Diharapkan jumlah pemda yang berpartisipasi terus meningkat dan mewujudkan belanja ramah lingkungan yang lebih masif.(OL-11)
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
Pusat Pengurangan Risiko Bencana Universitas Indonesia melakukan kerja sama bidang Limnologi dan Hidrologi dengan BRIN untuk persiapan dan adaptasi perubahan iklim.
Masuknya genangan rob tak hanya ke permukiman warga di pesisir pantai, tapi sudah meluap sampai ke jalan raya
Menko AHY paparkan tiga langkah konkret atasi urbanisasi dan krisis iklim global di Forum BRICS, fokus pada keadilan sosial, lingkungan, dan infrastruktur berkelanjutan.
Pemanasan global akibat emisi gas rumah kaca meningkat, anggaran karbon Bumi diperkirakan akan habis dalam waktu 3 tahun ke depan.
Bagi korporasi, penerapan konsep environmental, social, and governance (ESG) menjadi hal yang semakin penting untuk bisa diimplementasikan.
Tanah tak lagi dipandang sekadar media tanam, tapi sebagai fondasi keberlangsungan hidup dan benteng terakhir ketahanan pangan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved