MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi salah satu instrumen kunci dalam mewujudkan komitmen Indonesia menghadapi perubahan iklim.
Lewat berbagai instrumen penerimaan dan belanja negara, tujuan untuk menciptakan ekonomi hijau dinilai bakal tercapai.
"Kita desain dalam berbagai upaya mendesain fiskal policy atau anggaran pendapatan dan belanja negara," ujar Ani, sapaan akrabnya, dalam seminar virtual, Selasa (22/2).
Desain kebijakan dikatakannya akan diselaraskan dengan rencana pembangunan jangka menengah pemerintah. Rinciannya, meningkatkan kualitas lingkungan, ketahanan bencana, perubahan iklim dan pembangunan rendah emisi karbon.
Baca juga: Ambisi Tinggi Pendanaan Perubahan Iklim
Dalam 2nd Biennial Update Report (BUR) pada 2018, Indonesia diketahui membutuhkan dana hingga Rp3.461 triliun. Itu untuk menekan emisi karbon sesuai Nationally Determined Contribution (NDC), yakni 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada 2030.
Ani menekankan bahwa instrumen pendapatan dalam APBN berperan penting. Dari sisi perpajakan misalnya, Indonesia mendorong insentif dan investasi masuk ke ekonomi hijau. Fasilitas pajak, seperti tax holiday, tax allowance, pembebasan bea masuk impor, pengurangan PPN, diskon PPh, hingga pengurangan PBB kegiatan geothermal, pun dikucurkn pemerintah.
"Ini harapannya, beban dari dunia usaha untuk bisa berinvestasi di ekonomi hijau bisa terakselerasi," pungkas Bendahara Negara.
Baca juga: Konflik Rusia-Ukraina Terus Menekan Kurs Rupiah
Melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemerintah juga memperkenalkan pajak karbon. Hal itu mampu mendorong sektor usaha dapat memasukkan penghitungan emisi karbon dalam penghitungan investasi. Pihaknya menilai Indonesia dapat menjalankan kegiatan ekonomi sekaligus mengurangi potensi krisis dari perubahan iklim.
"Pengenaan pajak karbon merupakan sebuah sinyal dan gesture yang kuat. Ini akan menjadi sebuah pelengkap dari mekanisme pasar karbon. Ini akan menimbulkan akselerasi terhadap investasi yang semakin ramah lingkungan," tutur Ani.
Dari aspek belanja, pemerintah menerapkan climate budget tagging yang bertujuan mendukung upaya mitigasi perubahan iklim. Melalui hal itu, belanja pemerintah dalam agenda perubahan iklim dapat dimonitor masyarakat dan mendorong konsistensi kebijakan.
Saat ini, pemerintah pusat telah menggandeng 11 pemerintah daerah (pemda) untuk menerapkan climate budget tagging dalam APBD. Diharapkan jumlah pemda yang berpartisipasi terus meningkat dan mewujudkan belanja ramah lingkungan yang lebih masif.(OL-11)
