Kuartal I 2022, Belanja Negara Tembus Rp484,3 Triliun

REALISASI belanja negara hingga kuartal I 2022 telah menembus Rp484,3 triliun. Adapun rinciannya mencakup pelaksanaan belanja pemerintah pusat Rp314,17 triliun, serta transfer dana ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp176,46 triliun.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Hadiyanto menyebut realisasi belanja negara itu tergolong baik dan perlu untuk dipertahankan.

"Kinerja anggaran yang baik ini diharapkan dapat terus dijaga dan ditingkatkan. Melalui peningkatan kualitas belajar secara konsisten dan pola realisasi belanja yang merata," ujar Hadiyanto, Selasa (12/4).

Baca juga: Harga Komoditas Meroket, Menkeu: Membuat Kebijakan Kian Sulit

Untuk realisasi belanja pemerintah pusat, lanjut dia, sudah mencapai 16,1% dari alokasi tersedia sebesar Rp1.944,5 triliun. Sementara itu, realisasi belanja TKDD telah mencapai 22,9% dari alokasi sebesar Rp769,6 triliun.

Pemerintah optimistis tahun ini menjadi momentum pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi covid-19. Oleh karena itu, pelaksanaan belanja harus dilakukan dengan optimal. Tujuannya, mendorong perekonomian sekaligus mencapai program strategis nasional.

"Kementerian/lembaga perlu untuk segera membuka blokir alokasi anggaran, hingga belanja strategis. Segera dilaksanakan dan membawa kemanfaatan bagi rakyat Indonesia lebih awal," imbuh Hadiyanto.

Baca juga: Literasi Masyarakat Indonesia pada Pasar Modal Syariah Masih Rendah

Setidaknya, ada enam langkah agar pemegang anggaran bisa mempercepat realisasi belanja. Itu meliputi perbaikan perencanaan, mempercepat pelaksanaan program, hingga mempercepat pengadaan barang dan jasa.

Lalu, mempercepat peningkatan ketepatan penyaluran dana bantuan sosial dan bantuan pemerintah. Berikut, meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas. Serta, meningkatkan monitoring, evaluasi dan pengawasan internal.

"Percepatan penyelesaian kegiatan kontraktual melalui pembayaran kepada pihak kerja, juga perlu didorong. Untuk mencegah idle money dan idle asset yang dapat men-delay pemanfaatan hasil pembangunan bagi masyarakat," pungkasnya.(OL-11)