Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
PRESIDEN Joko Widodo memastikan bahwa pemerintah akan memberi dukungan penuh bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), termasuk urusan anggaran.
Jokowi, sapaan akrabnya, menyatakan pemerintah siap mengalokasikan dana melalui APBN dan APBD. Tujuannya, menunjang kinerja dua lembaga jelang pesta demokrasi.
"Pemerintah akan memberi dukungan sepenuhnya bagi pelaksanaan tugas KPU dan Bawaslu. Terutama dukungan anggaran melalui APBN dan APBD," ujar Jokowi di Istana Negara, Selasa (13/4).
Baca juga: Presiden Lantik Anggota KPU dan Bawaslu di Istana Negara
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menyampaikan pesan khusus kepada KPU, untuk memberikan pendidikan politik secara masif kepada masyarakat.
Jokowi berharap agar publik tidak mudah terprovokasi isu politik identitas, yang dilontarkan pihak tertentu.
"Kita ajak masyarakat menyambut pemilu dengan gembira, karena ini adalah pesta demokrasi rakyat. Kita harus pastikan kualitas demokrasi tetap terjaga," pungkas Presiden.(OL-11)
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
apresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp300 triliun dari potensi penyelewengan
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved