Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
PASAR domestik bakal diandalkan untuk membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Mengingat, dalam beberapa tahun terakhir, kepemilikan domestik pada obligasi pemerintah mengalami peningkatan impresif.
Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Bloomberg Asean Business Summit, Rabu (16/3). "Saat ini, kami mengandalkan pasar domestik, serta kemampuan untuk menerbitkan obligasi domestik. Terutama karena peran pembeli asing menurun tajam menjadi 19%," jelas Ani, sapaan akrabnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa upaya pendalaman pasar obligasi domestik bakal dilakukan. Tujuannya, menciptakan kondisi pasar keuangan yang lebih stabil. Hal itu juga dinilai dapat menguatkan keseimbangan eksternal Indonesia terhadap guncangan.
Baca juga: Menkeu Pastikan Aturan Pajak tak Ganggu Pemulihan Ekonomi
Apalagi Indonesia telah menerapkan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral. Diharapkan dampaknya juga akan merambat pada penguatan nilai tukar rupiah.
Pembiayaan defisit juga masih bisa dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur BI dan Menteri Keuangan. Bank sentral bertindak sebagai stand by buyer obligasi pemerintah dan bisa membelinya di pasar perdana.
Baca juga: Rupiah Menguat, Indeks Dolar AS Menanti Sikap The Fed
"Kombinasi ini sebenarnya memberikan kita kemampuan untuk mengelola. Terutama ketika pasar, pasar global, pasar luar negeri, masih dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan, seperti saat ini," terang Bendahara Negara.
Meski mengandalkan pasar domestik, Indonesia tetap terbuka pada investor asing. Hal itu justru memperkaya pilihan pemerintah dalam menarik pembiayaan. Samurai Bond dan beberapa pinjaman dari lembaga multilateral misalnya, menjadi opsi yang dimiliki pemerintah.
"Jadi ini semua memberi kita pilihan. Tetapi, kita sangat sadar bahwa situasi seperti ini pasti perlu dijaga dan dikelola dengan sangat hati-hati, karena selalu ada batasnya," pungkas Ani.(OL-11)
KEPALA Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah mengatakan pihaknya memiliki berbagai strategi agar menurunkan atau menghilangkan potensi defisit JKN.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menterinya dalam rapat terbatas yang digelar di Jakarta, Selasa (22/7) malam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan laporan terkait pertanggungjawaban APBN 2024, outlook fiskal 2025, serta penyusunan RAPBN 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeklaim kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 ditutup dengan cukup baik.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani telah memutuskan ru Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik menjadi 12% per 1 Januari 2025.
ANGGARAN program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Rancangan Undang-Undangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026 yang mencapai Rp335 triliun sudah direvisi Sri Mulyani
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal memastikan ketersediaan anggaran untuk dua lembaga yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, melemparkan isu terkait naiknya iuran kepesertaan BPJS Kesehatan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
PERNYATAAN Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan rendahnya gaji dosen dan guru di Indonesia menuai kritik tajam berbagai kalangan.
Teknologi deepfake menggunakan AI dan GAN memungkinkan manipulasi wajah dan suara secara realistis, menimbulkan risiko besar bagi reputasi dan informasi publik.
Kemenkeu menegaskan bahwa potongan video yang menarasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut guru sebagai “beban negara” adalah hoaks.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved