Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Januari 2022 mengalami surplus sebesar Rp28,9 triliun, atau 0,16% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Capaian itu disebut sebagai pembalikkan kondisi perekonomian yang jauh lebih baik dibanding Januari 2021.
"(Januari) tahun lalu APBN mengalami defisit Rp45,5 triliun, ini cukup tinggi karena kenaikannya mencapai 30%. Sekarang kita mengalami suprlus Rp28,9 triliun, berarti terjadi perbaikan hingga 163,5%," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, Selasa (22/2).
Capaian surplus APBN itu ditopang oleh pendapatan negara yang tercatat Rp156 triliun, lebih tinggi dari belanja negara yang sebesar Rp127,2 triliun. Kinerja pendapatan itu mengalami pertumbuhan 54,9% dibanding Januari 2021, dan belanja negara mengalami penurunan 13%.
Sri Mulyani memerinci, kinerja pendapatan negara didorong oleh performa apik penerimaan pajak, di mana realisasinya mencapai Rp109,1 triliun, atau 8,6% dari target di 2022 yang sebesar Rp1.265 triliun. Penerimaan pajak itu tercatat tumbuh 59,4% dari capaian Januari 2021.
"Kenaikan luar biasa tinggi dari penerimaan pajak ini suatu yang kami syukuri, dan di sisi lain kami waspadai. Sebab kenaikan ini tidak akan terus menerus berlangsung," jelasnya.
Lalu penerimaan kepabeanan dan cukai juga tercatat mengalami pertumbuhan 99,4% dari Rp12,5 triliun di 2021 menjadi Rp24,9 triliun di Januari 2022. Kinerja penerimaan itu setara 10,2% dari target di APBN 2022 sebesar Rp245 triliun. Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat mencapai Rp22 triliun, tumbuh 11,4% dari realisasi Januari 2021 yang hanya Rp19,7 triliun.
Baca juga : Kurs Rupiah Ditutup Melemah di Level Rp14.327
Sedangkan capaian belanja negara berasal dari realisasi belanja pemerintah pusat yang tercatat Rp72,2 triliun, setara 3,7% dari target APBN 2022 sebesar Rp1.944,5 triliun. Realisasi itu mengalami penurunan 24% dari belanja pemerintah pusat di Januari 2021 yang tercatat Rp95,1 triliun.
Sedangkan belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mengalami pertumbuhan 7,5% dari Rp51,1 triliun di Januari 2021 menjadi Rp54,9 triliun di Januari 2022. Naiknya realisasi belanja TKDD didorong oleh membaiknya penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) ketimbang periode yang sama di 2021.
"Jadi kalau kita lihat dari sisi belanja, memang dibandingkan tahun lalu jumlah volumenya lebih kecil. Itu karena pada awal tahun lalu kita melakukan belanja yang sangat besar," jelas Sri Mulyani.
Dengan kinerja pendapatan dan belanja negara tersebut, lanjut Sri Mulyani, keseimbangan primer APBN Januari 2022 tercatat mengalami surplus sebesar Rp49,4 triliun, atau tumbuh hingga 333,7% dari Januari 2021 yang mengalami defisit Rp20,8 triliun. "Kita belum menerbitkan SUN. Dalam situasi belum mengeluarkan SUN, kita masih punya SiLPA Rp25,59 triliun," imbuh Sri Mulyani.
"Ini adalah cerita dari APBN Januari yang kita awali dengan sebuah cerita yang sangat positif dari pemulihan ekonomi, dukungan APBN untuk masyarakat, maupun dalam melindungi masyarakat dari sisi kesehatan, dan melindungi dari guncangan harga minyak dan komoditas yang luar biasa tinggi," pungkasnya. (OL-7)
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara.
Selama enam bulan ini Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara telah berkordinasi dengan berbagai kementerian
Realisasi pendapatan negara per April 2025 mencapai Rp810,5 triliun atau setara 27% dari target APBN 2025.
KOORDINATOR Nasional Kawan Indonesia, Darmawan, menyampaikan keprihatinannya atas masih berlangsungnya praktik penyelundupan barang mewah secara ilegal di Batam,
Budi mengatakan, potensi rasuah dalam penerimaan negara, sama bahayanya dengan pengadaan barang dan jasa. Dalam penerimaan negara, penggelapan sampai suap bisa terjadi.
Dengan dibentuknya Bapeneg, pemerintah dapat melakukan rekonstruksi peraturan perundang-undangan penerimaan negara meliputi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
advokat yang tergabung dalam Tim Advokat Penegak Hukum Anti Premanisme (Tumpas) melakukan audiensi dengan Polri
Komitmen dalam membangun UMKM ini sejalan dengan misi besar perusahaan untuk memperkuat jaringan distribusi makanan yang kuat di seluruh Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved