Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Januari 2022 mengalami surplus sebesar Rp28,9 triliun, atau 0,16% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Capaian itu disebut sebagai pembalikkan kondisi perekonomian yang jauh lebih baik dibanding Januari 2021.
"(Januari) tahun lalu APBN mengalami defisit Rp45,5 triliun, ini cukup tinggi karena kenaikannya mencapai 30%. Sekarang kita mengalami suprlus Rp28,9 triliun, berarti terjadi perbaikan hingga 163,5%," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, Selasa (22/2).
Capaian surplus APBN itu ditopang oleh pendapatan negara yang tercatat Rp156 triliun, lebih tinggi dari belanja negara yang sebesar Rp127,2 triliun. Kinerja pendapatan itu mengalami pertumbuhan 54,9% dibanding Januari 2021, dan belanja negara mengalami penurunan 13%.
Sri Mulyani memerinci, kinerja pendapatan negara didorong oleh performa apik penerimaan pajak, di mana realisasinya mencapai Rp109,1 triliun, atau 8,6% dari target di 2022 yang sebesar Rp1.265 triliun. Penerimaan pajak itu tercatat tumbuh 59,4% dari capaian Januari 2021.
"Kenaikan luar biasa tinggi dari penerimaan pajak ini suatu yang kami syukuri, dan di sisi lain kami waspadai. Sebab kenaikan ini tidak akan terus menerus berlangsung," jelasnya.
Lalu penerimaan kepabeanan dan cukai juga tercatat mengalami pertumbuhan 99,4% dari Rp12,5 triliun di 2021 menjadi Rp24,9 triliun di Januari 2022. Kinerja penerimaan itu setara 10,2% dari target di APBN 2022 sebesar Rp245 triliun. Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat mencapai Rp22 triliun, tumbuh 11,4% dari realisasi Januari 2021 yang hanya Rp19,7 triliun.
Baca juga : Kurs Rupiah Ditutup Melemah di Level Rp14.327
Sedangkan capaian belanja negara berasal dari realisasi belanja pemerintah pusat yang tercatat Rp72,2 triliun, setara 3,7% dari target APBN 2022 sebesar Rp1.944,5 triliun. Realisasi itu mengalami penurunan 24% dari belanja pemerintah pusat di Januari 2021 yang tercatat Rp95,1 triliun.
Sedangkan belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mengalami pertumbuhan 7,5% dari Rp51,1 triliun di Januari 2021 menjadi Rp54,9 triliun di Januari 2022. Naiknya realisasi belanja TKDD didorong oleh membaiknya penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) ketimbang periode yang sama di 2021.
"Jadi kalau kita lihat dari sisi belanja, memang dibandingkan tahun lalu jumlah volumenya lebih kecil. Itu karena pada awal tahun lalu kita melakukan belanja yang sangat besar," jelas Sri Mulyani.
Dengan kinerja pendapatan dan belanja negara tersebut, lanjut Sri Mulyani, keseimbangan primer APBN Januari 2022 tercatat mengalami surplus sebesar Rp49,4 triliun, atau tumbuh hingga 333,7% dari Januari 2021 yang mengalami defisit Rp20,8 triliun. "Kita belum menerbitkan SUN. Dalam situasi belum mengeluarkan SUN, kita masih punya SiLPA Rp25,59 triliun," imbuh Sri Mulyani.
"Ini adalah cerita dari APBN Januari yang kita awali dengan sebuah cerita yang sangat positif dari pemulihan ekonomi, dukungan APBN untuk masyarakat, maupun dalam melindungi masyarakat dari sisi kesehatan, dan melindungi dari guncangan harga minyak dan komoditas yang luar biasa tinggi," pungkasnya. (OL-7)
Bea Cukai membentuk Satgas Nasional Anti-Penyelundupan guna memperkuat pengawasan, menekan praktik ilegal, dan menjaga penerimaan negara.
Pengenaan tarif 19% untuk Indonesia oleh AS dinilai masih lebih rendah dari negara kompetitor lain seperti Vietnam.
KESEPAKATAN antara Indonesia dan Amerika Serikat yang baru saja diumumkan berpotensi menekan penerimaan negara. Itu terjadi lantaran Indonesia akan kehilangan potensi penerimaan.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Ditjen Pajak dan Satgassus OPN telah melakukan pertemuan dan membahas ihwal kerja sama serta kolaborasi untuk memperkuat penerimaan pajak.
Penaikan tarif pajak tidak akan berdampak positif bagi penerimaan negara dan perekonomian. Naiknya pungutan pajak justru dapat menghasilkan masalah baru.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved