Ini Jurus Pemerintah Atasi Dampak Kenaikan Harga Komoditas

SITUASI global yang masih dalam ketidakpastian menciptakan persoalan yang begitu pelik. Awalnya, dunia hanya dihadapkan tantangan pandemi covid-19, yang sejatinya membuat banyak negara ketar-ketir. 

Tidak hanya merusak sistem kesehatan masyarakat, virus korona juga mengacaukan perekonomian global. Kini, masalah itu diperparah kondisi geopolitik yang ditandai konflik panas antara Rusia dan Ukraina, serta melibatkan banyak negara Eropa dan Amerika Serikat.

Akibat dua persoalan tersebut, harga berbagai komoditas pangan dan energi mengalami kenaikan signifikan. Hal itu memicu lonjakan inflasi di banyak negara dan membuat perekonomian dunia semakin buram.

“Kita ketahui harga berbagai komoditas naik. Gas alam, batubara, CPO dan gandum semua naik. Kita tahu bahwa Rusia produsen gandum dan minyak nabati yang besar. Sehingga, berbagai harga naik secara global dan memicu inflasi,” ujar Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Negara, Selasa (5/4).

Baca juga: Alokasi Dana BLT Minyak Goreng Capai Rp6,9 Triliun

Indonesia dikatakannya menjadi salah satu negara yang terkena imbasnya. Diketahui, pemerintah baru saja menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax per 1 April lalu. Lalu, harga minyak goreng juga melonjak tinggi dalam beberapa waktu terakhir.

Pemerintah pun mengambil berbagai langkah cepat demi menjaga daya beli masyarakat. Serta, memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat rentan. Setidaknya, ada lima jenis perlindungan sosial yang sudah disiapkan dan akan dieksekusi dalam waktu dekat.

Pertama, Kartu Sembako yang ditujukan pada 18,8 juta keluarga penerima manfaat, ditambah 2 juta keluarga dari Program Keluarga Harapan (PKH). Stimulus tersebut nantinya juga dibarengi dengan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng.

“Kartu sembako nanti akan ditambahkan bantuan minyak goreng yang besarannya Rp300 ribu untuk tiga bulan atau Rp100 ribu per bulan. BLT minyak goreng ini diberikan dalam tiga bulan dan diharapkan saat Ramadan sudah bisa diberikan,” jelas Airlangga.

Baca juga: Konsumsi Warga Beralih dari Pertamax ke Pertalite hingga 15%

Selanjutnya, pemerintah juga telah merancang bantuan subsidi upah bagi pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan. Adapun, besaran bantuan tersebut ialah Rp1 juta per penerima, yang ditujukan bagi 8,8 juta pekerja.

“Ada juga usulan bantuan usaha mikro yang besarannya Rp600 ribu per penerima. Bantuan ini akan menyasar 12 juta pelaku usaha mikro dan kecil. Kemudian terakhir, ada program BLT Dana Desa yang juga terus dilanjutkan,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan sejumlah upaya guna mendukung program perlindungan sosial. “Dari sisi APBN, kita mendukung langkah mengamankan masyarakat," kata Ani, sapaan akrabnya.

"Terutama tadi yang merasakan dampak global, yang memang dirasakan seluruh dunia. Kita akan menggunakan APBN secara tepat, sehingga betul-betul menjaga keselamatan rakyat. Menjaga keselamatan ekonomi dan menjaga keselamatan APBN itu sendiri,” tutupnya.(OL-11)