Alokasi Dana BLT Minyak Goreng Capai Rp6,9 Triliun

PEMERINTAH mengalokasikan dana sebesar Rp6,9 triliun untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng. Rencananya, uang itu akan diberikan dalam waktu dekat kepada masyarakat.

Demikian disampaikan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu dalam webinar bertajuk Dinamika Ekonomi Global dan Domestik Terkini, Senin (4/4). Dia mengatakan, setiap penerima BLT minyak goreng akan mendapatkan dana sebesar Rp300 ribu untuk tiga bulan yang dibayarkan sekaligus di awal.

"Jadi pada April ini kita akan bekerja cepat supaya langsung disalurkan, apalagi ini bulan Ramadan supaya rumah tangga bisa tertopang," ujarnya.

Dana BLT sebesar Rp6,9 triliun itu akan diberikan kepada 20,5 juta KPM Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako. Kemudian sebanyak 2,5 juta pedagang kaki lima (PKL) juga akan menerima bantuan tersebut.

Febrio mengatakan, penyaluran BLT minyak goreng untuk KPM PKH dan sembako akan dilakukan dengan mekanisme yang telah ada, yaitu melalui PT POS untuk KPM sembako dan Himbara untuk KPM PKH murni. Sedangkan penyaluran BLT kepada PKL dilakukan oleh TNI/Polri.

Baca juga: Layanan Tukar Uang Kas Keliling BI Kembali Hadir di 5.300 Titik Hingga 29 April

Adapun sumber pendanaan penyaluran BLT minyak goreng untuk KPM sembako dan PKH diperkirakan mencapai Rp6,15 triliun. Dana itu berasal dari Kementerian Sosial menggunakan dana yang telah ada.

Sedangkan sumber dana BLT minyak goreng untuk PKL diperkirakan mencapai Rp0,75 triliun. Dana tersebut berasal dari cadangan Bendahara Umum Negara (BUN) dan kuasa pemegang anggaranya adalah TNI/Polri.

Febrio menambahkan, pemberian BLT minyak goreng juga menandai keseriusan pemerintah melalukan reformasi kebijakan subsidi. Pemerintah lebih memilih menyalurkan uang kepada masyarakat yang membutuhkan, alih-alih menyubsidi minyak goreng yang mengalami kenaikan harga.

Di kesempatan yang sama, ekonom senior sekaligus Menteri Keuangan periode 2013-2014 Muhammad Chatib Basri menilai, langkah pemerintah menyalurkan BLT untuk menangani persoalan minyak goreng sudah tepat. Pasalnya, pengendalian harga, apalagi di bawah harga produksi amat mustahil dilakukan.

"Price control itu di mana-mana tidak akan bisa jalan. Itu adalah the first lesson of the economic, jangan sekali-kali melakukan price control. Kalau harganya di-set di bawah biaya produksi, barangnya akan hilang," kata dia.

"Jadi langkah pemerintah sudah benar, harga mengikuti pasar dan kemudian memberikan BLT. Kenapa benar? Karena beban dari BLT itu lebih kecil dari subsidi seluruh barang," tambah Chatib.

Bahkan dia mendorong skema BLT itu diperluas serta ditargetkan kepada masyarakat miskin dan rentan. Dengan begitu, subsidi yang dilakukan pemerintah akan lebih terarah dan benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. (OL-4)