Headline
Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.
Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PRESIDEN Joko Widodo menyebut pemerintah pusat akan kembali menaikkan anggaran Dana Desa pada tahun depan.
Diketahui, pada 2022, pemerintah pusat hanya mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp68 triliun. Jumlah tersebut lebih kecil dari angka yang diberikan pada 2021, yakni Rp72 triliun. Pemangkasan itu dilakukan guna menutupi kebutuhan penanganan pandemi covid-19.
"Sebetulnya, kalau tidak ada covid-19, saya sudah berpikir untuk menambah anggaran Dana Desa lebih gede lagi. Tapi Tuhan belum mengizinkan, karena uang yang dipakai untuk penanganan covid-19 di 2020 itu Rp690 triliun, di 2021 Rp740 triliun, gede banget," jelas Jokowi, sapaan akrabnya, Selasa (29/3).
Baca juga: Sri Mulyani: Aktivitas Ekonomi RI Semakin Membaik
"Dana seluruh kementerian harus kita potong, dana untuk desa juga sedikit kita potong, sedikit loh, tidak banyak. Tahun depan insyaallah dikembalikan atau dinaikkan lagi," imbuhnya.
Kepala Negara pun berpesan kepada seluruh kepala desa untuk berhati-hati dalam mengelola uang negara yang disalurkan. Pemerintah desa harus bisa mengatur keuangan dengan sebaik-baiknya, agar manfaat bisa dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat.
Jokowi mencontohkan pembangunan jalan, di mana pemerintah desa harus membeli bahan material dari dalam desa itu sendiri. "Beli semen di desa, beli batu bata di desa, paling jauh ya dari kecamatan," tutur Presiden.
"Ini harus dilakukan agar uang berputar terus di desa," sambungnya.
Pihaknya tidak ingin pemerintah desa berbelanja bahan baku ke kota, apalagi sampai ke Jakarta. "Hati-hati, kalau kembali lagi ke sini, hati-hati. Berarti pertumbuhan ekonomi kembalinya ke pusat lagi. Usahakan, semua beli apa-apa di desa," tukas Presiden.
Baca juga: Kemendag Sebut Harga Bahan Pokok Masih Stabil Jelang Ramadan
Tidak hanya untuk keperluan infrastruktur, program lain yang dicanangkan pemerintah desa juga harus bersandar pada sumber daya di desa. Misalnya, program peningkatan gizi, stok telur, susu dan komoditas pangan lainnya, harus diperoleh dari desa.
"Harga terpaut sedikit tidak apa-apa, asal tetap beli di des. Karena nanti uang berputar di situ terus. Akhirnya, itu akan menghidupi masyarakat desa. Pada akhirnya, akan menurunkan angka kemiskinan di desa," kata dia.
Sejak 2015 hingga 2022, pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp468 triliun untuk program Dana Desa. "Ini uang gede sekali. Dalam sejarah negara ini berdiri, desa diberi anggaran sampai Rp468 triliun, itu baru ini. Oleh sebab itu, hati-hati," pesan Jokowi.(OL-11)
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Saat ini berbagai program pembangunan pusat dilakukan di desa, namun peran masyarakat untuk ikut berpartisipasi masih perlu dioptimalkan.
Meski dalam sepuluh tahun terakhir, prevalensi stunting terus mengalami penurunan, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan prevalensi stunting masih 21,5%.
Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi menggelar Sekolah Antikorupsi yang diikuti 7.810 kepala desa se-Jawa Tengah.
Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk berharap program ‘JAGA DESA’ ini dapat menjadi langkah strategis untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan dana desa,
DESA mengalami transformasi. Namun, transformasi tersebut belum sepenuhnya menghantarkan desa ke pintu gerbang kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.
Dalam konferensi pers yang digelar usia pertemuan, Yandri mengakui bahwa tidak semua kepala desa memahami pertanggungjawaban keuangan dana desa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved