Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menyebut pemerintah pusat akan kembali menaikkan anggaran Dana Desa pada tahun depan.
Diketahui, pada 2022, pemerintah pusat hanya mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp68 triliun. Jumlah tersebut lebih kecil dari angka yang diberikan pada 2021, yakni Rp72 triliun. Pemangkasan itu dilakukan guna menutupi kebutuhan penanganan pandemi covid-19.
"Sebetulnya, kalau tidak ada covid-19, saya sudah berpikir untuk menambah anggaran Dana Desa lebih gede lagi. Tapi Tuhan belum mengizinkan, karena uang yang dipakai untuk penanganan covid-19 di 2020 itu Rp690 triliun, di 2021 Rp740 triliun, gede banget," jelas Jokowi, sapaan akrabnya, Selasa (29/3).
Baca juga: Sri Mulyani: Aktivitas Ekonomi RI Semakin Membaik
"Dana seluruh kementerian harus kita potong, dana untuk desa juga sedikit kita potong, sedikit loh, tidak banyak. Tahun depan insyaallah dikembalikan atau dinaikkan lagi," imbuhnya.
Kepala Negara pun berpesan kepada seluruh kepala desa untuk berhati-hati dalam mengelola uang negara yang disalurkan. Pemerintah desa harus bisa mengatur keuangan dengan sebaik-baiknya, agar manfaat bisa dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat.
Jokowi mencontohkan pembangunan jalan, di mana pemerintah desa harus membeli bahan material dari dalam desa itu sendiri. "Beli semen di desa, beli batu bata di desa, paling jauh ya dari kecamatan," tutur Presiden.
"Ini harus dilakukan agar uang berputar terus di desa," sambungnya.
Pihaknya tidak ingin pemerintah desa berbelanja bahan baku ke kota, apalagi sampai ke Jakarta. "Hati-hati, kalau kembali lagi ke sini, hati-hati. Berarti pertumbuhan ekonomi kembalinya ke pusat lagi. Usahakan, semua beli apa-apa di desa," tukas Presiden.
Baca juga: Kemendag Sebut Harga Bahan Pokok Masih Stabil Jelang Ramadan
Tidak hanya untuk keperluan infrastruktur, program lain yang dicanangkan pemerintah desa juga harus bersandar pada sumber daya di desa. Misalnya, program peningkatan gizi, stok telur, susu dan komoditas pangan lainnya, harus diperoleh dari desa.
"Harga terpaut sedikit tidak apa-apa, asal tetap beli di des. Karena nanti uang berputar di situ terus. Akhirnya, itu akan menghidupi masyarakat desa. Pada akhirnya, akan menurunkan angka kemiskinan di desa," kata dia.
Sejak 2015 hingga 2022, pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp468 triliun untuk program Dana Desa. "Ini uang gede sekali. Dalam sejarah negara ini berdiri, desa diberi anggaran sampai Rp468 triliun, itu baru ini. Oleh sebab itu, hati-hati," pesan Jokowi.(OL-11)
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGMÂ Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Ketua Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito mengingatkan pentingnya menjaga otonomi desa yang merupakan buah dari reformasi.
Program pembangunan pedesaan di Jawa Tengah pada 2026 dipastikan terganggu lantaran dana desa yang bakal diterima anjlok dari Rp1 miliar per desa menjadi Rp300 juta-Rp400 juta.
Sistem pengawasan yang berjalan saat ini sudah maksimal dan sudah dilakukan secara berlapis melalui jejaring Kemendagri dan perangkat daerah.
Ia menjelaskan, dana yang mengalir ke desa berasal dari dua sumber, yakni dana desa dari APBN dan alokasi dana desa dari APBD yang porsinya mencapai 10% dari DAU dan DBH.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa
Seorang kepala desa nonaktif di Brebes, Jawa Tengah, akhirnya ditangkap polisi setelah dua tahun buron.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved