Tagihan Subsidi Pemerintah Melonjak di 2022, Rp109 Triliun Total di 2021

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan subsidi di tahun 2022 melonjak sangat besar Rp11,48 triliun, dengan masih ada Rp10,17 triliun pembayaran untuk subsidi di tahun 2021.

Tahun lalu telah terjadi kenaikan harga komoditas seperti BBM, namun tidak ada perubahan harga BBM, tidak ada perubahan harga listrik bahkan banyak masyarakat yang masih mendapatkan diskon listrik.

"Maka dampaknya adalah kenaikan yang sangat signifikan terhadap kompensasi atau kurang bayar pemerintah kepada Pertamina dan PLN," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam Konferensi Pers APBN Kita, Senin (28/3).

Konsumsi konsumsi BBM, elpiji dan listrik berhubungan erat dengan pemulihan ekonomi. Konsumsi BBM naik di tahun 2022 menjadi 1,39 juta kilo liter, dibandingkan tahun lalu sampai dengan Januari 2021 hanya 1,1 juta kilo liter.

Kenaikan signifikan terjadi karena mobilitas masyarakat yang meningkat. Tapi nanti konsekuensinya adalah pada subsidi BBM karena harga BBM belum dinaikkan, baik pertalite, premium atau diesel. Ini tentu akan memberikan beban pada APBN.

Kemudian, pada elpiji 3 kg, terjadi kenaikan volume dari 603 juta kg menjadi 632,7 juta kg, dengan harga elpiji yang belum pernah dilakukan perubahan atau kenaikan. Maka dampak subsidinya akan sangat besar.

Untuk konsumsi listrik, jumlah pelanggan listrik meningkat dari 37, 2 juta menjadi 38,2 juta, dengan harga listrik belum pernah dilakukan perubahan kenaikan, sementara biaya untuk memproduksi elpiji, listrik dan BBM naik luar biasa sejak tahun 2021 dan meningkat tinggi di 2022.

Realisasi subsidi sampai dengan bulan Februari 2022 untuk yang non energi yaitu pupuk yang naik 1,4 juta ton, kredit usaha rakyat juga dinaikkan targetnya mencapai 1,3 juta debitur dan jumlah yang disalurkan juga melonjak tinggi mencapai Rp55,3 triliun dari tahun lalu yang hanya Rp34,7 triliun

Tahun ini pemerintah berharap atau target untuk KUR bisa mencapai di atas Rp 340 s.d. Rp370 triliun. Kenaikan yang sangat signifikan beban subsidi untuk suku bunganya juga akan melonjak.

Baca juga: Harga Komoditas Meroket, Menkeu: Membuat Kebijakan Kian Sulit

"Jadi tekanan APBN sekarang bukan hanya dari sisi kesehatan, namun beralih kepada barang-barang yang dikonsumsi masyarakat, yang sebetulnya mengalami kenaikan harga namun belum dilakukan perubahan," kata Menkeu.

Salah satu konsekuensinya, karena belum melakukan penyesuaian harga untuk BBM dan tarif listrik, maka pemerintah harus membayar kompensasi kepada PLN dan Pertamina.

Tahun 2020, pemerintah sudah membayarkan kompensasi sebesar Rp47,9 triliun, rinciannya Rp30 triliun untuk BBM di Pertamina dan Rp17,9 triliun PLN.

Untuk Pertamina sebetulnya masih ada Rp15,9 triliun kewajiban kompensasi tahun 2020 yang belum pemerintah lunasi. Sekarang di 2021, berdasarkan audit BPKP, Kementerian Keuangan sudah menerima bahwa kompensasi akan makin melonjak, yaitu untuk biaya kompensasi BBM akan melonjak Rp68,5 triliun tagihan Pertamina kepada pemerintah dan Rp24,6 triliun untuk listrik.

"Jadi masih ada Rp93,1 triliun secara total. Dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban Rp109 triliun hanya sampai akhir tahun 2021," kata Menkeu.

Ini yang disebut sebagai shock absorber, dimana APBN mengambil seluruh shock yang berasal dari minyak dan listrik. Masyarakat tidak mengalami dampak namun APBN yang harus mengambil konsekuensinya untuk tahun 2021 Rp109 triliun.

"Fungsi shock absorber masih akan berlangsung di tahun 2022, dimana sampai 3 bulan ini juga belum ada perubahan penyesuaian harga BBM, elpiji, dan tarif listrik. Sehingga ini akan menyebabkan kenaikan tagihan kompensasi yang nanti akan kami perhitungkan," kata Menkeu. (OL-4)