Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan subsidi di tahun 2022 melonjak sangat besar Rp11,48 triliun, dengan masih ada Rp10,17 triliun pembayaran untuk subsidi di tahun 2021.
Tahun lalu telah terjadi kenaikan harga komoditas seperti BBM, namun tidak ada perubahan harga BBM, tidak ada perubahan harga listrik bahkan banyak masyarakat yang masih mendapatkan diskon listrik.
"Maka dampaknya adalah kenaikan yang sangat signifikan terhadap kompensasi atau kurang bayar pemerintah kepada Pertamina dan PLN," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam Konferensi Pers APBN Kita, Senin (28/3).
Konsumsi konsumsi BBM, elpiji dan listrik berhubungan erat dengan pemulihan ekonomi. Konsumsi BBM naik di tahun 2022 menjadi 1,39 juta kilo liter, dibandingkan tahun lalu sampai dengan Januari 2021 hanya 1,1 juta kilo liter.
Kenaikan signifikan terjadi karena mobilitas masyarakat yang meningkat. Tapi nanti konsekuensinya adalah pada subsidi BBM karena harga BBM belum dinaikkan, baik pertalite, premium atau diesel. Ini tentu akan memberikan beban pada APBN.
Kemudian, pada elpiji 3 kg, terjadi kenaikan volume dari 603 juta kg menjadi 632,7 juta kg, dengan harga elpiji yang belum pernah dilakukan perubahan atau kenaikan. Maka dampak subsidinya akan sangat besar.
Untuk konsumsi listrik, jumlah pelanggan listrik meningkat dari 37, 2 juta menjadi 38,2 juta, dengan harga listrik belum pernah dilakukan perubahan kenaikan, sementara biaya untuk memproduksi elpiji, listrik dan BBM naik luar biasa sejak tahun 2021 dan meningkat tinggi di 2022.
Realisasi subsidi sampai dengan bulan Februari 2022 untuk yang non energi yaitu pupuk yang naik 1,4 juta ton, kredit usaha rakyat juga dinaikkan targetnya mencapai 1,3 juta debitur dan jumlah yang disalurkan juga melonjak tinggi mencapai Rp55,3 triliun dari tahun lalu yang hanya Rp34,7 triliun
Tahun ini pemerintah berharap atau target untuk KUR bisa mencapai di atas Rp 340 s.d. Rp370 triliun. Kenaikan yang sangat signifikan beban subsidi untuk suku bunganya juga akan melonjak.
Baca juga: Harga Komoditas Meroket, Menkeu: Membuat Kebijakan Kian Sulit
"Jadi tekanan APBN sekarang bukan hanya dari sisi kesehatan, namun beralih kepada barang-barang yang dikonsumsi masyarakat, yang sebetulnya mengalami kenaikan harga namun belum dilakukan perubahan," kata Menkeu.
Salah satu konsekuensinya, karena belum melakukan penyesuaian harga untuk BBM dan tarif listrik, maka pemerintah harus membayar kompensasi kepada PLN dan Pertamina.
Tahun 2020, pemerintah sudah membayarkan kompensasi sebesar Rp47,9 triliun, rinciannya Rp30 triliun untuk BBM di Pertamina dan Rp17,9 triliun PLN.
Untuk Pertamina sebetulnya masih ada Rp15,9 triliun kewajiban kompensasi tahun 2020 yang belum pemerintah lunasi. Sekarang di 2021, berdasarkan audit BPKP, Kementerian Keuangan sudah menerima bahwa kompensasi akan makin melonjak, yaitu untuk biaya kompensasi BBM akan melonjak Rp68,5 triliun tagihan Pertamina kepada pemerintah dan Rp24,6 triliun untuk listrik.
"Jadi masih ada Rp93,1 triliun secara total. Dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban Rp109 triliun hanya sampai akhir tahun 2021," kata Menkeu.
Ini yang disebut sebagai shock absorber, dimana APBN mengambil seluruh shock yang berasal dari minyak dan listrik. Masyarakat tidak mengalami dampak namun APBN yang harus mengambil konsekuensinya untuk tahun 2021 Rp109 triliun.
"Fungsi shock absorber masih akan berlangsung di tahun 2022, dimana sampai 3 bulan ini juga belum ada perubahan penyesuaian harga BBM, elpiji, dan tarif listrik. Sehingga ini akan menyebabkan kenaikan tagihan kompensasi yang nanti akan kami perhitungkan," kata Menkeu. (OL-4)
PEMERINTAH bakal memayungi Koperasi Desa Merah Putih yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Kopdes Merah Putih itu dapat menikmati fasilitas kredit
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
Ketidakpastian dunia saat ini disebut bakal bersifat permanen dan mengubah tatanan global.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara oleh Kapolri.
SpaceX dan Tesla, dua perusahaan terbesar milik Musk, diketahui menerima miliaran dolar AS dalam bentuk hibah pemerintah dan insentif lingkungan.
Menurutnya, permintaan KSAL agar TNI AL mendapatkan subsidi BBM sebagaimana yang diterapkan kepada Polri merupakan hal yang wajar.
POLEMIK pengurangan isi kemasan Minyakita dan penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) menjadi ironi di tengah upaya pemerintah menyediakan minyak goreng murah bagi rakyat.
ANGGOTA Komisi B DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan Pandapotan Sinaga, menegaskan subsidi air minum hanya pantas diberikan kepada masyarakat kecil.
Dalam revisi pergub juga akan diketahui siapa yang berhak menerima dan dinas apa yang mengawasi.
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved