Menkeu: Pada 2023, Defisit APBN Kembali di Bawah 3%

PEMERINTAH memproyeksikan bahwa pada 2023, pendapatan negara akan mencapai Rp2.382,6 triliun atau 11,76% dari Produk Domestik Bruto (PDB). 

Lalu, belanja negara didesain sebesar Rp2.979,3 triliun, atau pada kisaran 14,71% dari PDB. Mengacu penghitungan tersebut, pemerintah menetapkan defisit APBN pada 2023 berada di kisaran Rp562,6 triliun hingga Rp596,7 triliun, atau maksimal 2,95% dari PDB.

Angka defisit anggaran tersebut lebih rendah dibandingkan target defisit APBN yang diproyeksikan pada tahun ini, yakni 4%.

"Ini artinya kita akan melaksanakan UU Nomor 2 Tahun 2020, defisit APBN pada 2023 kembali di bawah 3%," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani seusai rapat terbatas di Kantor Presiden, Kamis (14/4).

Baca juga: Presiden Beberkan Kunci Utama Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Ani, sapaan akrabnya, memastikan belanja negara tahun depan masih akan fokus pada upaya pemulihan ekonomi nasional, serta sejumlah program pembangunan. Setidaknya, ada empat hal yang menjadi prioritas, yaitu perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.

Dari sisi perlindungan sosial, program itu dijalankan demi menjaga daya beli masyarakat di tengah situasi global yang belum kondusif, akibat pandemi covid-19 dan konflik Rusia-Ukraina.

"Pemerintah sepakat menggelontorkan dana di kisaran Rp349 triliun, untuk diberikan kepada masyarakat rentan. Ini akan dibarengi pemutakhiran data di Kementerian Sosial, sehingga dana yang disalurkan tepat sasaran," pungkasnya.

Selanjutnya, dari sisi kesehatan, pada 2023 pemerintah menyiapkan anggaran Rp193,7 triliun, untuk memenuhi kebutuhan di luar pandemi covid-19. Angka itu menanjak dari jumlah yang ditetapkan tahun ini, yaitu Rp139 triliun.

Bendahara Negara mengakui bahwa pada tahun depan, belanja kesehatan akan diprioritaskan untuk hal di luar covid-19, karena pandemi diyakini sudah bisa ditangani.

Baca juga: Menkeu: Stabilitas Sistem Keuangan RI dalam Kondisi Normal

"Ini tujuannya mendukung reformasi di bidang kesehatan, yang akan dilakukan Kemenkes, terutama dalam memberikan jaminan kesehatan nasional. Ada juga peningkatan layanan kesehatan dan penurunan stunting, serta penanganan penyakit berbahaya," tutur Ani.

Kemudian, anggaran pendidikan di 2023 dipatok sebesar Rp595,9 triliun, atau lebih tinggi dari tahun ini yang hanya Rp542,8 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung program beasiswa bagi 20 juta pelajar sekolah dasar dan menengah, serta 975 ribu mahasiswa.

"Dana itu juga digunakan untuk membayar tunjangan profesi guru dan PNS pendidik sebanyak 264.000 orang," jelasnya.

Adapun, prioritas terakhir pemerintah ialah infrastruktur. Program pembangunan pada 2023 masih terus digalakkan, khususnya untuk menyelesaikan proyek yang masih berjalan. Biaya untuk sektor infrastruktur dianggarkan sebesar Rp402 triliun.(OL-11)