Pengamat UGM : Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Bisa Ringankan APBN

PENGAMAT Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi berpandangan, saat harga minyak dunia di atas US$100 per barrel, pemerintah perlu menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) secara selektif.

Bahkan dengan kenaikan minyak dunia di level US$105, pemerintah Indonesia dinilai sudah merugi dan memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Semakin tinggi kenaikan harga minyak, beban APBN makin berat. Jadi, kenaikan harga BBM nonsubsidi merupakan keputusan yang tepat mengurangi beban APBN," jelasnya kepada Media Indonesia, Kamis (3/3).

Dia berujar, beban APBN akan semakin berat untuk memberikan kompensasi pada saat Pertamina menjual BBM di bawah harga keekonomian bila tidak ada kenaikkan harga BBM di dalam negeri.

Baca juga: Hari Ini Harga BBM Nonsubsidi Naik, Pertamax-Pertalite tidak Berubah

Pemerintah diketahui menyiapkan anggaran subsidi energi senilai Rp134 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022, lebih tinggi dibanding 2021 dengan Rp128,5 triliun.

Pertimbangan kenaikan BBM memang dianggap dilematis bagi pemerintah lantaran berpontensi menaikkan inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat, utamanya BBM jenis Pertalite.

"Oleh karena itu jangan menaikkan harga Pertalite. Tapi kalau harga Pertamax Turbo, Dex yang naik, tidak akan berpengaruh terhadap inflasi dan tidak menurunkan daya beli masyarakat. Alasannya, proporsi konsumen kecil," bilangnya.

Pemakaian Pertamax jenis tersebut juga dikatakan tidak digunakan tranportasi, sehingga tidak secara langsung menaikkan biaya distribusi yang memicu kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.

Per hari ini, PT Pertamina (Persero) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, yakni Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex di seluruh wilayah Indonesia. Penyesuaian harga pada tiga BBM tersebut dilakukan karena harga minyak dunia yang melambung tinggi mencapai US$110 per barel. (Ins/OL-09)