Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai Indonesia akan sangat dirugikan akibat melonjaknya harga minyak dunia, yang mencapai US$105 per barel. Sebab, Indonesia merupakan net importer komoditas tersebut.
"Kenaikan harga minyak di atas US$100 per barel, tentunya sangat memberatkan APBN. Semakin tinggi kenaikan harga minyak, beban APBN makin berat," ujar Fahmy melalui keterangannya, Jumat (4/3).
Baca juga: Iran Siap Naikkan Produksi Minyak setelah Sanksi Dicabut
Beban APBN dikatakannya semakin bertambah, karena adanya anggaran kompensasi yang diberikan pemerintah kepada Pertamina. Terutama, saat menjual bahan bakar minyak (BBM) di bawah harga keekonomian. Apabila tidak ada penaikan harga BBM, APBN jelas semakin terbebani.
Namun, penaikan harga BBM di dalam negeri juga menjadi opsi dilematis bagi pengambil kebijakan. Sebab, langkah itu akan berdampak pada meningkatnya laju inflasi dan melemahkan daya beli masyarakat.
"Saat harga minyak dunia di atas US$100 per barel, pemerintah perlu naikkan harga BBM secara selektif, yakni menaikkan harga Pertamax ke atas dan hapus Premium. Namun, jangan naikkan harga Pertalite," pungkas Fahmy.
Baca juga: Warga Pangkalpinang Menjerit Harga Elpiji Nonsubsidi Rp200 Ribu
Menurutnya, Pertamina bisa menaikkan harga BBM nonsubsidi, seperti Pertamax Turbo, Pertamax Dex dan Dexlite. Penaikan harga BBM selektif dinilai sebagai keputusan yang tepat dan cermat untuk mengurangi beban APBN. Dalam hal ini, tidak memicu inflasi dan memperburuk daya beli rakyat
"Alasannya, proporsi konsumen kecil dan Pertamax tidak digunakan tranportasi umum. Sehingga, tidak secara langsung menaikkan biaya distribusi, yang memicu kenaikan harga kebutuhan pokok," imbuhnya.(OL-11)
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa pastikan pemerintah tak akan naikkan tarif pajak PPh 21 meski ada rekomendasi IMF. Fokus perkuat daya beli & ekonomi.
Ekonom Indef menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di 2026 sangat ambisius. Simak 3 PR besar pemerintah mulai dari daya beli hingga investasi manufaktur.
Menjelang bulan suci Ramadan 2026, aktivitas perdagangan di Pasar Jatinegara belum menunjukkan peningkatan signifikan.
Dari sisi pengeluaran, perekonomian Jakarta masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan kontribusi 62,80%, diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 33,79%.
Di tengah isu pelemahan daya beli, kelas menengah dinilai masih kuat. Hal ini mendorong realisasi investasi properti Rp1 triliun di Bekasi.
Ekonom menilai ketiadaan diskon tarif listrik pada paket stimulus ekonomi kuartal I 2026. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menekan daya beli masyarakat,
batalnya kebijakan tarif dagang Presiden AS Donald Trump kabar positif bagi Indonesia. Sebelumnya Mahkamah Agung AS memnbatalkan tarif dagang Trump
DIPLOMASI ekonomi yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto membuahkan hasil sebanyak 53 kelompok komoditas pertanian Indonesia dan turunannya resmi dibebaskan dari tarif bea masuk
Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menekankan pentingnya pelaku usaha mencermati skema tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS).
Produk Indonesia yang mendapatkan tarif 0% meliputi minyak sawit, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor
Data Numbeo 2026 menempatkan Indonesia sebagai negara dengan biaya hidup terendah di Asia Tenggara, dengan indeks 26,1 dibandingkan New York sebagai barometer.
BMKG mengeluarkan prakiraan cuaca periode 20–23 Februari 2026, mengingatkan masyarakat waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved