Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PENGAMAT energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai Indonesia akan sangat dirugikan akibat melonjaknya harga minyak dunia, yang mencapai US$105 per barel. Sebab, Indonesia merupakan net importer komoditas tersebut.
"Kenaikan harga minyak di atas US$100 per barel, tentunya sangat memberatkan APBN. Semakin tinggi kenaikan harga minyak, beban APBN makin berat," ujar Fahmy melalui keterangannya, Jumat (4/3).
Baca juga: Iran Siap Naikkan Produksi Minyak setelah Sanksi Dicabut
Beban APBN dikatakannya semakin bertambah, karena adanya anggaran kompensasi yang diberikan pemerintah kepada Pertamina. Terutama, saat menjual bahan bakar minyak (BBM) di bawah harga keekonomian. Apabila tidak ada penaikan harga BBM, APBN jelas semakin terbebani.
Namun, penaikan harga BBM di dalam negeri juga menjadi opsi dilematis bagi pengambil kebijakan. Sebab, langkah itu akan berdampak pada meningkatnya laju inflasi dan melemahkan daya beli masyarakat.
"Saat harga minyak dunia di atas US$100 per barel, pemerintah perlu naikkan harga BBM secara selektif, yakni menaikkan harga Pertamax ke atas dan hapus Premium. Namun, jangan naikkan harga Pertalite," pungkas Fahmy.
Baca juga: Warga Pangkalpinang Menjerit Harga Elpiji Nonsubsidi Rp200 Ribu
Menurutnya, Pertamina bisa menaikkan harga BBM nonsubsidi, seperti Pertamax Turbo, Pertamax Dex dan Dexlite. Penaikan harga BBM selektif dinilai sebagai keputusan yang tepat dan cermat untuk mengurangi beban APBN. Dalam hal ini, tidak memicu inflasi dan memperburuk daya beli rakyat
"Alasannya, proporsi konsumen kecil dan Pertamax tidak digunakan tranportasi umum. Sehingga, tidak secara langsung menaikkan biaya distribusi, yang memicu kenaikan harga kebutuhan pokok," imbuhnya.(OL-11)
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
PENEBALAN Bantuan Sosial (Bansos) Sembako sebagai bagian dari paket stimulus yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat.
Peneliti Ekonomi Makro dan Finansial Indef Riza Annisa Pujarama menilai lima stimulus ekonomi dari pemerintah tidak akan mampu mendorong daya beli masyarakat.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) Kris Ade Sudiyono mengaku pihaknya tidak dilibatkan dalam proses penetapan kebijakan pemerintah soal pemberian diskon tarif tol.
Peserta pameran, khususnya UMKM, sangat diuntungkan oleh ajang ini. Banyak di antaranya sukses besar dan bahkan langsung memesan slot untuk tahun berikutnya.
Pemerintah akan menyalurkan stimulus fiskal pada Juni hingga Juli 2025 sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
PEMERINTAH Indonesia dan berbagai organisasi relawan internasional mengecam keras serangan udara Israel yang menewaskan Dr Marwan Al-Sultan, Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza.
SULIT menjadi Indonesia. Bukan lantaran tak punya sumber daya, melainkan karena harapan selalu membuncah melebihi kapasitas institusi yang mengelola.
Indonesia menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mengesahkan rancangan resolusi yang menyerukan gencatan senjata permanen di Gaza.
Pakar HI Hikmahanto Juwana menyampaikan perjanjian ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura telah berlaku efektif sejak 21 Maret 2024.
PENGUNDIAN babak kualifikasi Piala Asia U-23 2026 resmi dilakukan. Indonesia harus bersaing di Grup J bersama tim kuat Korea Selatan (Korsel)
BADAN Pengelola Investasi (BPI) Danantara mengumumkan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan perusahaan pertambangan asal Prancis, Eramet
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved