Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai Indonesia akan sangat dirugikan akibat melonjaknya harga minyak dunia, yang mencapai US$105 per barel. Sebab, Indonesia merupakan net importer komoditas tersebut.
"Kenaikan harga minyak di atas US$100 per barel, tentunya sangat memberatkan APBN. Semakin tinggi kenaikan harga minyak, beban APBN makin berat," ujar Fahmy melalui keterangannya, Jumat (4/3).
Baca juga: Iran Siap Naikkan Produksi Minyak setelah Sanksi Dicabut
Beban APBN dikatakannya semakin bertambah, karena adanya anggaran kompensasi yang diberikan pemerintah kepada Pertamina. Terutama, saat menjual bahan bakar minyak (BBM) di bawah harga keekonomian. Apabila tidak ada penaikan harga BBM, APBN jelas semakin terbebani.
Namun, penaikan harga BBM di dalam negeri juga menjadi opsi dilematis bagi pengambil kebijakan. Sebab, langkah itu akan berdampak pada meningkatnya laju inflasi dan melemahkan daya beli masyarakat.
"Saat harga minyak dunia di atas US$100 per barel, pemerintah perlu naikkan harga BBM secara selektif, yakni menaikkan harga Pertamax ke atas dan hapus Premium. Namun, jangan naikkan harga Pertalite," pungkas Fahmy.
Baca juga: Warga Pangkalpinang Menjerit Harga Elpiji Nonsubsidi Rp200 Ribu
Menurutnya, Pertamina bisa menaikkan harga BBM nonsubsidi, seperti Pertamax Turbo, Pertamax Dex dan Dexlite. Penaikan harga BBM selektif dinilai sebagai keputusan yang tepat dan cermat untuk mengurangi beban APBN. Dalam hal ini, tidak memicu inflasi dan memperburuk daya beli rakyat
"Alasannya, proporsi konsumen kecil dan Pertamax tidak digunakan tranportasi umum. Sehingga, tidak secara langsung menaikkan biaya distribusi, yang memicu kenaikan harga kebutuhan pokok," imbuhnya.(OL-11)
Melambatnya pertumbuhan tabungan masyarakat dengan saldo di bawah Rp100 juta mencerminkan adanya tekanan pada sisi pendapatan, khususnya yang dirasakan kelas menengah.
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pangan sepanjang 2025 mencapai 4,58%, tertinggi di antara kelompok pengeluaran lain. Pemerintah waspadai gerusan daya beli di kuartal I-2026.
Komisi XI berada pada posisi strategis untuk memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah tekanan musiman.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa hingga kini pemerintah belum mengambil keputusan terkait penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2026.
CHIEF Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menilai risiko Indonesia mengalami resesi dalam waktu dekat amat kecil karena ditopang oleh kekuatan domestik.
Malaysia raih 42,2 juta wisman di 2025, sementara Indonesia lampaui target dengan 15,3 juta kunjungan. Simak perbandingan strategi pariwisata kedua negara di sini.
SAAT ini Indonesia disebut memasuki fase baru dalam perkembangan pasar kripto.
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini minta keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza atau (Board of Peace) yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump takdisalahartikan
Indonesia yang timpang dan terbelah terjadi akibat eksploitasi sumber kekayaan alam yang tak pernah terdistribusikan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
PEMERINTAH Indonesia dan Inggris memperkuat kerja sama investasi di sektor maritim melalui pembangunan ribuan kapal nelayan dan pengembangan kampung nelayan.
PRESIDEN Prabowo Subianto berharap setelah Indonesia resmi bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace), perdamaian akan tercapai. Pembentukan Dewan Perdamaian Gaza
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved