Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
PENGAMAT energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai Indonesia akan sangat dirugikan akibat melonjaknya harga minyak dunia, yang mencapai US$105 per barel. Sebab, Indonesia merupakan net importer komoditas tersebut.
"Kenaikan harga minyak di atas US$100 per barel, tentunya sangat memberatkan APBN. Semakin tinggi kenaikan harga minyak, beban APBN makin berat," ujar Fahmy melalui keterangannya, Jumat (4/3).
Baca juga: Iran Siap Naikkan Produksi Minyak setelah Sanksi Dicabut
Beban APBN dikatakannya semakin bertambah, karena adanya anggaran kompensasi yang diberikan pemerintah kepada Pertamina. Terutama, saat menjual bahan bakar minyak (BBM) di bawah harga keekonomian. Apabila tidak ada penaikan harga BBM, APBN jelas semakin terbebani.
Namun, penaikan harga BBM di dalam negeri juga menjadi opsi dilematis bagi pengambil kebijakan. Sebab, langkah itu akan berdampak pada meningkatnya laju inflasi dan melemahkan daya beli masyarakat.
"Saat harga minyak dunia di atas US$100 per barel, pemerintah perlu naikkan harga BBM secara selektif, yakni menaikkan harga Pertamax ke atas dan hapus Premium. Namun, jangan naikkan harga Pertalite," pungkas Fahmy.
Baca juga: Warga Pangkalpinang Menjerit Harga Elpiji Nonsubsidi Rp200 Ribu
Menurutnya, Pertamina bisa menaikkan harga BBM nonsubsidi, seperti Pertamax Turbo, Pertamax Dex dan Dexlite. Penaikan harga BBM selektif dinilai sebagai keputusan yang tepat dan cermat untuk mengurangi beban APBN. Dalam hal ini, tidak memicu inflasi dan memperburuk daya beli rakyat
"Alasannya, proporsi konsumen kecil dan Pertamax tidak digunakan tranportasi umum. Sehingga, tidak secara langsung menaikkan biaya distribusi, yang memicu kenaikan harga kebutuhan pokok," imbuhnya.(OL-11)
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
PENEBALAN Bantuan Sosial (Bansos) Sembako sebagai bagian dari paket stimulus yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat.
Peneliti Ekonomi Makro dan Finansial Indef Riza Annisa Pujarama menilai lima stimulus ekonomi dari pemerintah tidak akan mampu mendorong daya beli masyarakat.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) Kris Ade Sudiyono mengaku pihaknya tidak dilibatkan dalam proses penetapan kebijakan pemerintah soal pemberian diskon tarif tol.
Peserta pameran, khususnya UMKM, sangat diuntungkan oleh ajang ini. Banyak di antaranya sukses besar dan bahkan langsung memesan slot untuk tahun berikutnya.
Pemerintah akan menyalurkan stimulus fiskal pada Juni hingga Juli 2025 sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Keputusan tarif tersebut telah dirancang jauh sebelum Indonesia secara resmi diterima sebagai anggota penuh BRICS.
Donald Trump pada hari Kamis (10/7) menyatakan rencananya untuk menetapkan tarif menyeluruh sebesar 15% atau 20% untuk sebagian besar negara mitra dagang.
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara resmi menaikkan tarif impor terhadap barang dari 22 negara.
INDONESIA tengah berada di bawah ancaman tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terbang ke Washington DC dari Rio de Janeiro.
Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan semua negara, tak terkecuali Amerika Serikat. Bahkan, ia menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat sangat baik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved