PENGAMAT energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai Indonesia akan sangat dirugikan akibat melonjaknya harga minyak dunia, yang mencapai US$105 per barel. Sebab, Indonesia merupakan net importer komoditas tersebut.
"Kenaikan harga minyak di atas US$100 per barel, tentunya sangat memberatkan APBN. Semakin tinggi kenaikan harga minyak, beban APBN makin berat," ujar Fahmy melalui keterangannya, Jumat (4/3).
Baca juga: Iran Siap Naikkan Produksi Minyak setelah Sanksi Dicabut
Beban APBN dikatakannya semakin bertambah, karena adanya anggaran kompensasi yang diberikan pemerintah kepada Pertamina. Terutama, saat menjual bahan bakar minyak (BBM) di bawah harga keekonomian. Apabila tidak ada penaikan harga BBM, APBN jelas semakin terbebani.
Namun, penaikan harga BBM di dalam negeri juga menjadi opsi dilematis bagi pengambil kebijakan. Sebab, langkah itu akan berdampak pada meningkatnya laju inflasi dan melemahkan daya beli masyarakat.
"Saat harga minyak dunia di atas US$100 per barel, pemerintah perlu naikkan harga BBM secara selektif, yakni menaikkan harga Pertamax ke atas dan hapus Premium. Namun, jangan naikkan harga Pertalite," pungkas Fahmy.
Baca juga: Warga Pangkalpinang Menjerit Harga Elpiji Nonsubsidi Rp200 Ribu
Menurutnya, Pertamina bisa menaikkan harga BBM nonsubsidi, seperti Pertamax Turbo, Pertamax Dex dan Dexlite. Penaikan harga BBM selektif dinilai sebagai keputusan yang tepat dan cermat untuk mengurangi beban APBN. Dalam hal ini, tidak memicu inflasi dan memperburuk daya beli rakyat
"Alasannya, proporsi konsumen kecil dan Pertamax tidak digunakan tranportasi umum. Sehingga, tidak secara langsung menaikkan biaya distribusi, yang memicu kenaikan harga kebutuhan pokok," imbuhnya.(OL-11)
