Headline
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Kehadiran PLTMG Luwuk mampu menghemat ratusan miliar rupiah dari pengurangan pembelian BBM.
DIREKTUR Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyampaikan bahwa pada saat ini penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk IKN
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini cukup berkualitas.
KKP tengah melakukan revisi besaran penyesuaian tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
PEMERINTAH meraup Rp15 triliun dari hasil lelang tujuh Surat Utang Negara (SUN) pada Selasa (16/5). Dana tersebut diambil dari total penawaran yang masuk sebesar Rp65,44 triliun.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 49/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2024 yang mulai berlaku pada 3 Mei 2023 terdapat sejumlah ketentuan
Bank Dunia merekomendasikan agar Indonesia meninjau kembali penerapan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang-barang tertentu.
Dikutip dari pelayanpublik.id, total dana yang disediakan partai rata-rata mencapai Rp150 hingga 250 miliar per tahun secara nasional dan daerah.
WAKIL Ketua KPK Nurul Ghufron yang menyebut ada Rp800 triliun APBN Indonesia yang hangus digarong oleh para pemegang otoritas di negeri ini. Angka itu mengacu pada data-data BPK
Salah satu pasal yang mengalami penundaan pembahasan adalah perihal Pembiayaan Kesehatan. Pemerintah berkeinginan menghapus Pasal 171 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009.
Selain sektor penerimaan, Bea Cukai turut menjaga stabilitas kondisi ekonomi nasional melalui fungsi pengawasan dan asistensi industri.
Surplus anggaran itu diperoleh dari kinerja pendapatan negara yang terbilang cukup baik.
Besarnya bunga utang dan permintaan Tiongkok jadikan APBN sebagai jaminan jadi indikasi tingginya risiko proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung.
PEMERINTAH Tiongkok bersikeras meminta pemerintah Indonesia untuk menjadikan APBN sebagai penjamin pinjaman utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Pemerintah Tiongkok meminta pemerintah Indonesia menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai jaminan utang kereta cepat Jakarta-Bandung.
PENGAMAT kebijakan publik Agus Pambagio memperkirakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akan terus menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset tahun anggaran (TA) 2021-2022 pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
ALOKASI belanja negara tahun 2024 diperkirakan akan berada di kisaran Rp3.215,7 triliun hingga Rp3.476,2 triliun atau setara 13,97%-15,01% terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Yang menjadi perhatian kita, persiapannya sudah dua tahun dan APBN dikeluarkan tidak sedikit termasuk merenovasi stadion dan sebagainya."
KPK dalami keterlibatan kemenkeu dalam kasus dugaan korupsi pembayaran tunjangan kinerja pegawai di Kementerian ESDM.
Fluktuasi PNBP terlihat dari rasio terhadap produk domestik bruto (PDB).
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved