Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amin Ak menuturkan, menjadikan APBN sebagai jaminan dalam sebuah proyek akan memunculkan risiko besar dan memengaruhi perekonomian secara umum. Itu juga dinilai bakal merusak reputasi dan peringkat utang Indonesia di level global.
“Penjaminan oleh APBN juga bisa merusak reputasi dan peringkat utang pemerintah, yang pada gilirannya akan memengaruhi tingkat suku bunga pinjaman surat berharga negara (SBN) yang sudah tinggi,” tuturnya saat dihubungi, Rabu (20/9).
Amin menambahkan, menjadikan APBN sebagai jaminan utang dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akan menjadi beban tambahan bagi masyarakat. Sebab, uang negara harus mengalokasikan pembayaran utang proyek selama puluhan tahun dan menambah beban fiskal.
Baca juga: Wamen BUMN: Bunga Utang Proyek Kereta Cepat Sekitar 3%
Mestinya, pemerintah konsisten dengan apa yang sebelumnya disampaikan, yaitu tak menyentuh sama sekali anggaran negara dalam pembangunan dan pelaksanaan proyek kereta cepat. Proyek tersebut seharusnya dilakukan dengan skema business to business (B to B), alih-alih melibatkan uang publik di dalamnya.
“APBN harus tetap dijaga agar tidak dilibatkan dalam penjaminan utang proyek seperti ini. APBN seharusnya merupakan entitas yang terpisah dari urusan tersebut,” terang Amin.
Baca juga: Diimplementasikan 15 September, SRBI Diharapkan Mendorong Masuknya Dana yang Likuid
Gayung bersambut, beban keuangan akan menjadi semakin besar lantaran ambisi memindahkan dan membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kendati porsi pembiayaan yang bersumber dari APBN atas proyek tersebut hanya berkisar 20%, Amin menilai pemerintah gagal menentukan skala prioritas.
Sebab, setiap tahunnya utang negara terus bertambah. Dari catatan Amin, level utang Indonesia saat ini berkisar Rp7 ribu triliun dan berpotensi naik menjadi Rp10 ribu triliun di 2024. Beban utang itu dinilai sudah cukup besar untuk dipikul.
“Oleh karena itu, membangun ibu kota baru bukanlah prioritas yang tepat dan langkah yang benar saat ini. Ini hanya akan menambah beban perekonomian dan memperumit persoalan yang dihadapi oleh pemerintah,” pungkas Amin. (Mir/Z-7)
Kereta cepat Whoosh dengan rute Tegalluar Summarecon-Halim Jakarta mengalami keterlambatan selama 40 menit akibat menabrak seekor biawak di jalur antara Stasiun Padalarang dan Karawang.
KERETA cepat Whoosh memiliki potensi besar sebagai katalisator ekonomi yang mendukung pertumbuhan aktivitas dan nilai tambah baru.
Lonjakan penumpang tersebut didorong oleh libur panjang akhir pekan yang bertepatan dengan masa liburan sekolah.
PIXEL Group, salah satu pemimpin industri periklanan menjalin kerja sama strategis dengan Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), pengelola dan operator kereta cepat, Whoosh, pada akhir 2023.
Frekuensi keberangkatan kereta cepat itu mengalami peningkatan, dari sebelumnya 48 perjalanan per hari, kini Whoosh melayani 62 perjalanan setiap harinya
Minggu (26/1), peminat Whoosh membeludak sehingga sebagian calon penumpang yang tiba dengan maksud membeli tiket langsung on the spot tidak kebagian tiket kereta.
UTANG pemerintah makin mencemaskan. Pada awal 2025 ini, total utang pemerintah pusat membengkak menjadi Rp8.909,14 triliun. Angka itu setara dengan 40,2% produk domestik bruto (PDB).
Utang negara adalah alat yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan merangsang perekonomian, tetapi juga membawa risiko jika dikelola dengan buruk.
PADA 2024, utang publik global diperkirakan mencapai US$102 triliun. Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok berkontribusi besar terhadap meningkatnya jumlah utang. Indonesia?
Kemenkeu mencatat posisi utang pemerintah per Agustus 2024 mencapai Rp8.461,93 triliun. Rasio utang pemerintah pada periode tersebut sebesar 38,49%, masih di bawah batas aman 60%.
Masyarakat sipil menyampaikan keprihatinan terhadap inisiatif AZEC. Menurut mereka perjanjian itu solusi palsu memperpanjang penggunaan energi fosil dan menambah utang negara.
PEMERINTAHAN Presiden Joko Widodo disebut meninggalkan warisan utang dan biaya utang yang cukup besar bagi pemerintahan berikutnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved