Kucuran Uang Negara untuk IKN Capai Rp6,4 Triliun

DANA negara yang telah dikucurkan untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah mencapai Rp6,4 triliun di tahun ini. Kucuran tersebut setara 21,8% dari pagu belanja IKN yang sebesar Rp29,4 triliun di 2023.

“Belanja untuk pembangunan IKN saat ini sudah terealisasi Rp6,4 triliun hingga Agustus tanggal 31. Total pagu anggaran untuk membangun IKN tahun ini adalah sebesar Rp29,4 triliun. Jadi Rp6,4 triliun itu adalah 21,8% dari pagu,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers secara daring, Rabu (20/9).

Realisasi tersebut berasal dari belanja klaster infrastruktur sebesar Rp4,7 triliun dari total pagu sebesar Rp26,5 triliun. Klaster infrastruktur tersebut terdiri dari pembangunan Istana Negara dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, Kawasan pemukiman bagi ASN, dan pembangunan jalan tol IKN.

Baca juga: Otorita IKN dan Bappenas Kembali Gelar Konsultasi Publik Perubahan UU IKN

Kemudian pembangunan duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, Penanganan banjir Sungai Sepaku dan pengendalian banjir DAS Sungai Sanggai, Pamaluan, Saluang, dan Tengin.

Sedangkan realisasi belanja pembangunan IKN non infrastruktur tercatat sebesar Rp1,6 triliun dari pagu sebesar Rp3 triliun. Gelontoran uang itu digunakan untuk koordinasi dan penyiapan pemindahan, perencanaan pemindahan ke IKN, rekomendasi kebijakan pada Kementerian/Lembaga, kegiatan pemetaan, pemantauan, dan evaluasi, dukungan pengamanan Polri, dan operasional Otoritas IKN.

Baca juga: Indonesia Punya Dua Ibu Kota, DPR Minta Pemerintah Usulkan Revisi UU Jakarta

Secara total dari 2022 hingga 2024 mendatang, negara bakal menggelontorkan uang sebesar Rp75,5 triliun dalam rangka pembangunan dan pemindahan IKN. Pada 2022, realisasi anggaran untuk IKN tercatat mencapai Rp5,6 triliun, 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp29,4 triliun, dan tahun depan alokasi anggaran IKN mencapai Rp40,6 triliun.

Adapun dalam perencanaan awal, pembangunan dan pemindahan IKN bakal memakan biaya sebesar Rp466 triliun. Dana tersebut berasal dari pembiayaan APBN sekitar Rp89.4 triliun, atau sekitar 20%; Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan swasta sebesar Rp253,4 triliun, atau sekitar 54%; dan BUMN dan BUMD Rp123,2 triliun, sekitar 26% dari total kebutuhan pembiayaan. (Mir/Z-7)