Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Demi Formula E, Gubernur Anies memotong anggaran pembangunan sekolah dan gelanggang olahraga masing-masing sebesar Rp455,4 miliar dan Rp320,5 miliar.
"Ini sebenarnya sisa satu (tersangka) terakhir yang ditahan. Total ada 14 tersangka dan 13 orang sebelumnya sudah ditahan."
DAMPAK covid-19, Anggaran Pendapayan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang, Jawa Tengah menurun. Akibatnya proyek-proyek besar tidak bisa dilakukan pada 2021 mendatang.
ANGGOTA Komisi C Bidang Keuangan dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Anthony Winza Probowo menyebut Pemprov DKI bekerja sangat lamban mengenai penganggaran.
Pemerintah pusat mendorong agar pemerintah daerah (pemda) melakukan realokasi anggaran sepenuhnya untuk penanggulangan covid-19.
Hingga saat ini, Pemprov DKI belum juga menyerahkan rancangan APBD Perubahan 2020. Biasanya, Rancangan APBD Perubahan 2020 diajukan pada Agustus atau September dan selesai pada Oktober.
Besaran APBD Kabupaten Cianjur tahun ini di kisaran Rp3,6 triliun. Mayoritas, APBD digunakan untuk belanja langsung atau gaji pegawai di kisaran 50% lebih.
Pemkot Makassar dalam berkas dokumen kebijakan umum perubahan APBD dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan, tidak sama sekali menyentuh anhgaran soal covid-19.
PENOLAKAN APBD-P karena berkas dokumen kebijakan umum perubahan APBD (KUPA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) perubahan terlambat disampaikan ke DPRD Kota Makassar.
Pemerintah pusat mengalokasikan dana sebesar Rp695 triliun. Sedangkan pemerintah daerah sebesar Rp78 triliun dan dana desa sebanyak Rp28 triliun.
Pelebaran defisit itu merupakan langkah luar biasa yang diambil pemerintah mengoptimalkan belanja negara untuk menahan pelambatan ekonomi. Indonesia.
Rapat dipimpin Ketua DPRD didampingi Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, dihadiri Anggota DPRD, Bupati Raja Ampat, dan Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah).
Terkait pandemi covid-19, Pemprov Kaltara menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang terdampak akibat pembatasan sosial.
Mengingat, Pemprov DKI tengah mengantisipasi keadaan darurat dan keperluan mendesak untuk penanganan covid-19. Sehingga perlu ada solusi sumber pendapatan daerah.
LKPJ yang dibacakan oleh Bupati Petur Kasihiw itu memaparkan program serta penyaluran dan penggunaan APBD Teluk Bintuni sepanjang tahun 2019
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mengajukan pencabutan Perda No 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah.
Empat fraksi yang melakukan walk out ialah Fraksi PAN, Fraksi PSI, Fraksi NasDem, dan Fraksi Golkar.
Menurut Pras P2APBD harus ditetapkan menjadi perda, agar DPRD dapat segera membahas APBD perubahan.
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) tahun 2019 sempat dinilai tidak transparansi, tidak ada tampilan data yang jelas terkait penggunaan anggaran.
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bisa menyelisiknya melalui pemeriksaan administratif.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved