Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
Menurutnya, percepatan realisasi APBD selain untuk penanganan Covid-19, penting lantaran menjadi stimulus pendorong laju perekonomian Indonesia di Tahun 2020
BADAN Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) mendukung agar dana otsus dilanjutkan.
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan tidak ada koreksi yang prinsip dari Kemendagri atas pengesahan APBD Perubahan tahun 2020 sebesar Rp63,23 T
Dalih tak menyetujui alokasi dana Rencana Kerja Tahun (RKT) 2021 sebesar Rp8,3 miliar per orang pun disebut Taufik tak masuk akal.
APBD DKI Tahun Anggaran (TA) 2021 akhirnya disahkan dengan nilai Rp84,19 triliun.
HARI ini, DPRD DKI Jakarta berencana mengesahkan Rancangan APBD 2021.
Rencana kerja DPRD DKI masuk dalam APBD yang disusun oleh pemerintah daerah dan ditetapkan oleh DPRD.
DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati besaran pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021 sebesar Rp84,19 triliun.
Dalam APBD 2021, terdapat kenaikan anggaran untuk Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta yang mencapai Rp888.681.846.000.
Raperda APBD DKI Jakarta 2021 disepakati sebesar Rp82,5 triliun. Ada peningkatan 30,4% dibandingkan Perubahan APBD 2020.
"Sebagai upaya mitigasi, saya sudah perintahkan Sekretaris DPRD untuk melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala di seluruh area."
SALAH satu pos anggaran yang membuat anggaran pegawai DPRD DKI 2021 melambung adalah meroketnya gaji dan tunjangan anggota DPRD.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan pembahasan APBD 2021 akan mementingkan masyarakat.
"Alokasi APBD 2021 lebih besar dialokasikan kepada pembangunan sektor SDM dan dunia pendidikan dengan kisaran anggaran sebesar Rp189,7 miliar."
Defisit dana program JKN, ekuitas pelayanan kesehatan di era JKN, serta kebijakan kompensasi yang belum berjalan menyebabkan belum tercapainya keadilan dalam pelaksanaan kebijakan JKN.
Semua fraksi menyetujui Ranperda APBD 2021 tersebut menjadi Perda, dengan beberapa catatan.
Pemanfaatan anggaran APBN dan APBD pada 2021 akan menfokuskan pada penanganan pandemi virus korona (covid -19) dan peningkatan ekonomi.
DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur membantah adanya usulan kenaikan tunjangan transportasi dan perumahan pada APBD 2021.
Dana bantuan itu juga difokuskan untuk masyarakat yang tidak bisa masuk negeri dan harus bersekolah di swasta. Adapun bantuan mencakup uang pangkal sekolah.
Jaksa KPK dalam waktu 14 hari akan menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkara. Persidangan direncanakan digelar di Pengadilan Tipikor Medan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved