APBD Kalsel Difokuskan Untuk Penanganan Covid-19 dan Ekonomi

PEMANFAATAN anggaran APBN dan APBD pada 2021 akan menfokuskan pada penanganan pandemi virus korona (covid -19) dan peningkatan ekonomi.

"Kemarin kita telah menerima DIPA 2021 dari Presiden Joko Widodo dengan arahan agar pemanfaatan anggaran difokuskan pada penanganan covid-19 serta pertumbuhan ekonomi," ujar Plt Gubernur Kalimantan Selatan, Rully Resnawan, Kamis (26/11). 

Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2021 dari Presiden RI Joko Widodo kepada para menteri, kepala lembaga serta kepala daerah, secara virtual. Dalam arahannya, Presiden meminta kepada seluruh menteri, pimpinan lembaga dan kepala daerah untuk segera membelanjakan anggarannya dan melakukan lelang bulan Desember agar bisa menggerakan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2021.

Artinya di Januari 2021 sudah ada pergerakan, bantuan sosial  dapat segera diberikan kepada penerima manfaat agar belanja masyarakat meningkat, sehingga ekonomi di lapisan bawah bergerak.

APBN pada 2021 akan fokus kepada empat hal meliputi penanganan kesehatan terkait penanganan covid -19 khususnya vaksinasi. Oleh sebab itu anggaran yang berkaitan dengan penguatan sarana prasarana kesehatan, seperti laboratorium, penelitian dan pengembangan sangat diperlukan.

Fokus kedua berkaitan dengan perlindungan sosial terutama bagi kelompok kurang mampu dan rentan. Fokus selanjutnya program pemulihan ekonomi terutama dukungan terhadap UMKM dan dunia usaha. Sedangkan fokus keempat adalah untuk membangun fondasi yang lebih kuat dengan melakukan reformasi struktural baik kesehatan pendidikan perlindungan sosial dan bidang lainnya.

baca juga: Warga Bantaran Sungai Waspadai Banjir

Dalam APBN 2021, pemerintah mengalokasi belanja Rp2.750 triliun, tumbuh 0,4 persen dibanding alokasi belanja di APBN 2020. Alokasi tersebut terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp1.032 triliun, kemudian untuk transfer daerah dan dana desa sebesar Rp795,5 triliun. Alokasi belanja bidang kesehatan senilai Rp169,7 triliun, bidang pendidikan Rp550 triliun, pembangunan infrastruktur Rp417,17 triliun, perlindungan sosial Rp408,8 triliun, ketahanan pangan Rp99 triliun, serta pembangunan teknologi informasi Rp26 triliun. (OL-3)