Headline
Hanya Presiden Boleh Atur Negara

Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa. 

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

PSI Usul Tunda Pengesahan Rancangan APBD DKI

(Put/Ssr/J-2)
07/12/2020 04:50
PSI Usul Tunda Pengesahan Rancangan APBD DKI
GEDUNG DPRD JAKARTA(MI/FRANSISCO CAROLIO HUTAMA GANI.)

HARI ini, DPRD DKI Jakarta berencana mengesahkan Rancangan APBD 2021. Jika tidak ada perubahan, nilai belanja dan pendapatan Pemerintah Provinsi DKI tahun depan ialah Rp84,19 triliun.

Jumlah ini turun bila dibandingkan dengan nilai APBD 2020 sebelum refocusing, yakni Rp87 triliun. Namun, bila dibandingkan dengan APBD setelah refocusing, yakni Rp60 triliun, angka itu naik cukup besar.

Anggota DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Michael Sianipar meminta agar pengesahan RAPBD 2021 ditunda. Menurutnya, pembahasan anggaran di DKI terkesan terburu-buru sehingga tidak maksimal. Terlebih PSI kukuh menolak anggaran tunjangan DPRD dalam dana rencana kerja tahunan (RKT) yang naik cukup besar. RKT diusulkan naik menjadi Rp888 miliar atau per anggota DPRD akan mendapat Rp8,3 miliar.

Ia juga meminta Gubernur DKI Anies Baswedan mau memakai haknya untuk menunda pengesahan RAPBD tersebut. "Kami minta agar kalau bisa ditunda pengesahan ini dan DPRD diberi waktu untuk membahas kembali dengan dibarengi dibukanya konsultasi publik," kata Michael dalam konferensi pers daring, kemarin. (Put/Ssr/J-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Triwinarno
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved