Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
HARI ini, DPRD DKI Jakarta berencana mengesahkan Rancangan APBD 2021. Jika tidak ada perubahan, nilai belanja dan pendapatan Pemerintah Provinsi DKI tahun depan ialah Rp84,19 triliun.
Jumlah ini turun bila dibandingkan dengan nilai APBD 2020 sebelum refocusing, yakni Rp87 triliun. Namun, bila dibandingkan dengan APBD setelah refocusing, yakni Rp60 triliun, angka itu naik cukup besar.
Anggota DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Michael Sianipar meminta agar pengesahan RAPBD 2021 ditunda. Menurutnya, pembahasan anggaran di DKI terkesan terburu-buru sehingga tidak maksimal. Terlebih PSI kukuh menolak anggaran tunjangan DPRD dalam dana rencana kerja tahunan (RKT) yang naik cukup besar. RKT diusulkan naik menjadi Rp888 miliar atau per anggota DPRD akan mendapat Rp8,3 miliar.
Ia juga meminta Gubernur DKI Anies Baswedan mau memakai haknya untuk menunda pengesahan RAPBD tersebut. "Kami minta agar kalau bisa ditunda pengesahan ini dan DPRD diberi waktu untuk membahas kembali dengan dibarengi dibukanya konsultasi publik," kata Michael dalam konferensi pers daring, kemarin. (Put/Ssr/J-2)
Kecelakaan yang melibatkan dua armada bus Transjakarta di jalur layang Koridor 13, ruas Swadarma arah Cipulir, pada Senin (23/2), mengakibatkan 23 penumpang mengalami luka ringan.
Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti penting, mulai dari proyektil peluru hingga rekaman CCTV guna mengidentifikasi pelaku penembakan di rumah anggota DPRD Jateng.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
Siapa pun yang melakukan pelanggaran terhadap itu akan dikenakan sanksi berat.
Gubernur Pramono Anung menerbitkan surat edaran agar warga DKI Jakarta melapor ke RT/RW atau kelurahan sebelum mudik Lebaran.
Penataan ini mencakup perbaikan badan jalan, trotoar, hingga sistem drainase guna mengantisipasi genangan air.
Strategi ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI untuk meminimalisasi risiko banjir dan titik genangan yang sering mengganggu mobilitas warga saat puncak musim hujan.
Pemprov DKI Jakarta akan mengevaluasi izin lapangan padel menyusul keluhan warga soal kebisingan. Pramono Anung siap beri sanksi tegas jika melanggar aturan.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta menyatakan komitmen penuh untuk memperkuat ekosistem olahraga sepak bola putri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved