Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
KONTROVERSI rancangan anggaran rencana kinerja tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta 2021 yang menyebutkan setiap anggota Dewan akan mendapat anggaran Rp8 miliar dalam kurun waktu satu tahun masih dalam penelaahan Kementerian Dalam Negeri.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menegaskan, rencana kerja DPRD DKI masuk dalam APBD yang disusun oleh pemerintah daerah dan ditetapkan oleh DPRD.
"Hasil dari penetapan APBD dilakukan penelaahan oleh Kemdagri. Jadi kalau ditanyakan secara lebih detail, hal itu bisa langsung ke Kemdagri untuk review final nya," ungkapnya kepada Media Indonesia, Jumat (4/12).
Baca juga : Ketua DPRD DKI Bantah Ada Penambahan Gaji Dewan
Lebih lanjut, ketika ditanyakan mengenai kemungkinan batasan mengenai seberapa persen kenaikan anggaran yang diusulkan oleh DPRD, Askolani enggan berkomentar.
Perlu diketahui, dalam RKT DPRD DKI Jakarta 2021 menyebut setiap anggota DPRD DKI akan mendapat anggaran Rp8.383.791.000 dalam kurun waktu satu tahun. Rencana kenaikan tunjangan itu masih dalam bentuk draf yang belum disahkan. (OL-7)
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil copy-paste yang tidak menyentuh masyarakat.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
PEMERINTAH tengah berproses untuk menghentikan praktik open dumping di 343 TPA di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyebutkan penutupan ini akan dilakukan bertahap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved