Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KONTROVERSI rancangan anggaran rencana kinerja tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta 2021 yang menyebutkan setiap anggota Dewan akan mendapat anggaran Rp8 miliar dalam kurun waktu satu tahun masih dalam penelaahan Kementerian Dalam Negeri.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menegaskan, rencana kerja DPRD DKI masuk dalam APBD yang disusun oleh pemerintah daerah dan ditetapkan oleh DPRD.
"Hasil dari penetapan APBD dilakukan penelaahan oleh Kemdagri. Jadi kalau ditanyakan secara lebih detail, hal itu bisa langsung ke Kemdagri untuk review final nya," ungkapnya kepada Media Indonesia, Jumat (4/12).
Baca juga : Ketua DPRD DKI Bantah Ada Penambahan Gaji Dewan
Lebih lanjut, ketika ditanyakan mengenai kemungkinan batasan mengenai seberapa persen kenaikan anggaran yang diusulkan oleh DPRD, Askolani enggan berkomentar.
Perlu diketahui, dalam RKT DPRD DKI Jakarta 2021 menyebut setiap anggota DPRD DKI akan mendapat anggaran Rp8.383.791.000 dalam kurun waktu satu tahun. Rencana kenaikan tunjangan itu masih dalam bentuk draf yang belum disahkan. (OL-7)
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dengan capaian tersebut, APBD tahun 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp41,7 triliun. Sementara itu, net pembiayaan daerah pada tahun yang sama mencapai Rp67,1 triliun.
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebutkan Pemprov DKI Jakarta tengah merevitalisasi sejumlah ruang publik, namun tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved